Radikal
  • Ulama dan Tokoh Jabar Tolak Perppu Ormas

    12 Aug 08:48

    Bandung (SI Online) - Sekira lima ratusan massa yang tergabung dalam Forum Ulama dan Tokoh (FUT) Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa dan orasi, Jumat (11/8/2017).

  • JK: Sekarang Ormas Dibubarkan Dulu, Baru ke Pengadilan

    11 Aug 07:20

    Makassar (SI Online) - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengklaim penerbitan Peraturan Pengganti Perundang-undangan atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bukan bermaksud untuk menjalankan pemerintahan otoriter. 

  • Anggota DPR: Perppu Ormas Berpotensi Giring Pancasila Jadi Alat Politik

    07 Aug 04:46

    Jakarta (SI Online) - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) berpotensi menjadikan Pancasila sebagai alat politik dan kekuasaan.

  • Ketua MPR: Kemiskinan Bisa Memicu Radikalisme

    29 Jul 05:43

    Surabaya (SI Online) - Ketua MPR, Zulkifli Hasan menilai kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya gerakan radikalisme. 

  • Dewan Dakwah Bantah Berita Kompas

    18 Jul 21:56

    Surat kabar Kompas, 7 Juli 2017 memuat berita dengan judul, “Radikalisme. LPOI Minta Ormas Radikal Dibubarkan”.

  • Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat Tolak Perppu Ormas

    18 Jul 12:04

    Bandung (SI Online) - Seratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung pada Senin sore, (17/07/2017) yang menuntut Pemerintah untuk mencabut Perppu Ormas. 

  • Perppu Ormas Potensial Ubah Negara Hukum Jadi Kekuasaan

    13 Jul 14:12

    Jakarta (SI Online) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Jazuli Juwaini, mengaku prihatin atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang soal organisasi masyarakat.

  • Pak Menteri Jangan Khawatir, Rohis Aman!

    13 Jul 01:22

    Belum selesai kontroversi pernyataan Menag mengenai kaum LGBT yang tak perlu dikucilkan dari masyarakat. Lagi-lagi pernyataan Menag Lukman Syarifuddin membuat kontroversi baru

  • Ini Isi Lengkap Perppu tentang Ormas yang Kontroversial Itu

    13 Jul 00:54

    Jakarta (SI Online) - Pemerintah akhirnya memaksakan diri menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

  • Terbitkan Perppu Ormas, Pemerintah Disebut tak Siap dengan Perkembangan Politik

    12 Jul 21:35

    Jakarta (SI Online) - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menanggapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas nomor 2 tahun 2017 yang baru saja diterbitkan pemerintah.

  • PBNU Klaim Perppu tentang Ormas Konstitusional

    12 Jul 19:23

    Jakarta (SI Online) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai langkah Presiden Joko Widodo menandatangani penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai langkah cerdas dan konstitusional.

  • Klaim Kondisi Mendesak, Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

    12 Jul 13:42

    Jakarta (SI Online) - Pemerintah akhirnya benar-benar mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

  • The Straits Times Lansir Laporan Aparat Indonesia Mata-matai Masjid di Jakarta

    19 Jun 10:52

    Jakarta (SI Online) - The Straits Times, salah satu media Singapura, melansir laporan tentang tindakan aparat Pemerintah Indonesia yang memata-matai masjid di Jakarta untuk melawan radikalisme.

  • Wiranto Butuh Lima Milyar untuk Bubarkan Ormas Anti-Pancasila

    08 Jun 14:52

    Jakarta (SI Online) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

  • Wiranto: Persekusi Langgar Hukum, seperti Negara dalam Negara

    06 Jun 16:05

    Jakarta (SI Online) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto  menegaskan persekusi adalah tindakan melanggar hukum sehingga dilarang keras dilakukan di Indonesia.

  • JK: Indonesia Mayoritas Islam, tapi tidak Radikal

    05 Jun 17:09

    Tokyo (SI Online) - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menegaskan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam atau Muslim, namun bukan kelompok radikal atau ekstrem yang akhir-akhir mengganggu keamanan dunia melalui aksi-aksi terorisme.

  • Permintaan Maaf Tertutup Ketum PMII Ditolak Pemuda Kaili

    18 Mei 00:10

    Palu (SI Online) - Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah menolak permohonan maaf Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma'ruf bila disampaikan secara tertutup.

  • Ketua Umum PMII Minta Maaf

    17 Mei 18:39

    Palu (SI Online) - Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Maruf akhirnya meminta maaf atas ucapannya saat pembukaan Kongres XIX PMII di Palu, Selasa (16/5)/2017) lalu. 

  • Mahasiswa Sulteng Ancam Bubarkan Kongres PMII

    17 Mei 17:43

    Palu (SI Online) - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Palu, dan Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Kaili Indonesia, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Palu, Rabu (17/5/2017).

  • Sebut Sulteng Pusatnya Radikal Islam, Ketum PMII Dituntut Minta Maaf

    17 Mei 06:36

    Palu (SI Online) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menilai pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma'ruf yang menyebut Sulawesi Tengah adalah pusat radikal Islam dan pusat dari gerakan menentang NKRI, sangat mendiskreditkan dan melukai hati masyarakat daerah itu.