Mendagri: Wali Kota Bogor Sudah Laksanakan Putusan MA

Jakarta (SI ONLINE) – Putusan Mahkamah Agung (MA) agar Wali Kota Bogor mencabut pembekuan IMB GKI Yasmin sudah dilaksanakan. Dengan demikian Wali Kota Bogor tidak pernah membangkang pada MA. Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di hadapan sejumlah pimpinan ormas Islam, di Kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2012).

Menurut Gamawan putusan MA sudah dilaksanakan Wali Kota Bogor pada tanggal 8 Maret 2011 dengan mengeluarkan surat pencabutan pembekuan IMB GKI Yasmin yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota. Kemudian, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan dengan pertimbangan ketertiban dan adanya fakta bahwa proses pengajuan IMB GKI Yasmin adalah melalui pemalsuan tanda tangan, maka pada tanggal 11 Maret 2011 Wali Kota Bogor mencabut IMB GKI Yasmin.

Faktanya, setelah dilakukan pencabutan IMB oleh Wali Kota, pihak GKI Yasmin telah meminta MA untuk mengeluarkan fatwa. Tetapi ternyata MA hanya mengeluarkan jawaban atas surat GKI yang salah satu isinya adalah jika GKI Yasmin tidak berkenan dengan pencabutan IMB maka dipersilahkan untuk menggugat ke pengadilan. Inilah yang disembunyikan oleh GKI Yasmin dan malah melakukan manuver ke media seolah-olah Wali Kota Bogor melawan putusan MA.

Gamawan juga menyinggung soal kalangan tertentu yang terlibat dalam masalah ini. Menurutnya memang ada kelompok yang berjuang dengan tulus. Tetapi ada pula yang memanfaatkan kasus ini untuk manuver politik.

“Ada yang berjuang dangan tulus dan ada pula yang memanfaatkan situasi untuk manuver politik dan atau keuntungan yang lain sehingga menjadikan situasi tidak sehat”, ujar mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Mendagri mengaku sebaga upaya menyelesaikan kasus ini pihaknya telah memanggil Wali Kota Bogor dan Gubernur Jawa Barat. Hari ini adalah kesempatan bagi Mendagri untuk menerima masukan dan informasi dari sejumlah kalangan seperti MUI Pusat, FUI, FORKAMI, PBNU, Muhammadiyah, Polresta Bogor dan GARIS untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan kasus yang oleh pihak Kristen telah diinternasionalisasi itu. Sayang, meski turut diundang pihak Persekutuan Gereja-geraja di indonesia (PGI) menyatakan tidak hadir. Belum diketahui apa sebabnya. 

Rep: Syaiful/Shodiq