Kontroversi Kurikulum 2013

Rencana penerapan Kurikulum Pendidikan baru pada tahun 2013 memunculkan kontroversi. Bagi sebagian praktisi pendidikan, konsep Kurikulum 2013 tidak jelas. Hal itu terungkap dalam Diskusi Publik tentang Kontroversi Kurikulum 2013, di Aula Perpustakaan UNJ, Jakarta, Januari lalu.

Menurut Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidillah Badrun, penerapan Kurikulum 2013 tidak memiliki konsep yang jelas dan belum siap untuk diterapkan dalam pendidikan Indonesia. Wacana penerapan kurikulum baru ini juga tidak melalui proses yang panjang,  seperti di muat dalam situs Indonesia Raya News. "Kurikulum ini diciptakan tidak melalui proses yang panjang, sebelumnya juga tidak dilakukan riset," tutur Ubaidillah sebagai salah satu pembicara.

Apabila pemerintah tetap memaksa menerapkan kurikulum yang belum siap dan tidak jelas, maka tidak akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. "Kurikulum ini tidak akan mampu melahirkan generasi baru yang berkualitas, jadi layak untuk ditolak," imbuhnya. Apalagi, kesiapan tenaga pengajar juga masih dipertanyakan. Pihaknya berharap Mendikbud mau meninjau ulang kebijakan kurikulum baru itu. Karena menyangkut 30 persen generasi muda Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menyatakan kurikulum baru belum akan diterapkan secara serentak di seluruh sekolah pada tahun ini.  Hal itu diungkapkannya usai menghadiri halaqah ulama bertema "Penguatan Pendidikan Agama dan Keagamaan Bagi Kurikulum Pendidikan Nasional 2013" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, Maret lalu. Menurut Nuh, buku-buku yang disesuaikan dengan kurikulum baru tersebut sekaligus dimaksudkan untuk pelatihan para guru menerapkan kurikulum baru yang rencananya akan dimulai pada 15 Juli 2013.

Koalisi Tolak Kurikulum 2013 bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) untuk menyerahkan petisi menolak penerapan kurikulum baru. Koalisi juga melakukan audiensi terkait kurikulum baru yang akan diterapkan pada pertengahan Juli mendatang.

Aliansi Revolusi Pendidikan yang terdiri dari beberapa forum seperti Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), serta Forum Guru Independen Indonesia (FGII) juga ikut menyatakan penolakan atas Kurikulum 2013 yang diajukan Kementrian Pendidikan.

Menurutnya ada beberapa hal yang dapat mereduksi kreatifitas seperti adanya pengkajian teori matematika berdasarkan ketetapan bukan berdasarkan logika serta penerapan ilmu fisika yang menggunakan dalil-dalil agama di Indonesia.

"Yang aneh adalah matematika berdasarkan ketetapan bukan logika. Selain itu ilmu fisika berdasarkan dali-dalil agama. Bagaimana mau mengkaji fenomena jika mengacu kepada agama ?, Siapa yang bisa melawan dalil agama ?," katanya di kantor Kontras, di Jakarta, Ahad (07/04/2013).

Ia juga menilai ada beberapa hal yang aneh seperti penghapusan beberapa mata pelajaran yang dihapuskan pemerintah, padahal pelajaran tersebut berguna untuk memancing kreatifitas dan meningkatkan kualitas murid.

"Dalam draft ini tidak jelas mau dibawa kemana karena ada penghapusan beberapa mata pelajaran seperti bahasa inggris untuk SD, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi di jenjang SMP dan SMA, padahal mata pelajaran ini sangat berguna untuk tingkatkan kreatifitas dan kualitas murid," tambahnya.

Arus penolakan terhadap Kurikulum 2013 juga muncul dari Komunitas Katolik dan Protestan Peduli Pendidikan Indonesia (K2P3I). Kurikulum baru ini dianggap masih belum matang untuk dilempar ke publik. Tokoh Kristen Romo Benny Susetyo mengatakan bahwa kurikulum yang saat ini gencar disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kurikulum yang belum siap sehingga butuh dibahas secara mendalam dan tidak bisa begitu saja diimplementasikan dalam waktu dekat.

Penolakan kalangan Kristen ini konon karena dalam Kurikulum 2013 ada penambahan muatan agama Islam. Menilik bahan uji publik tentang kurikulum pendidikan 2013, terdapat beberapa perbedaan jatah untuk mata pelajaran agama pada setiap jenjang pendidikan. Perubahan yang sangat terlihat adalah perubahan struktur kurikulum jenjang Sekolah Dasar.

Pada kurikulum yang sekarang berlaku, jumlah Jam Pelajaran Agama (Islam) pada jenjang SD adalah 3 JP (Jam Pelajaran) yang dimulai sejak Kelas IV hingga kelas VI, jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan jam pelajaran setara dengan 9.375% saja. Sedangkan dalam usulan struktur kurikulum baru (2013), muatan Pendidikan Agama (Islam) jumlahnya bertambah 1 jam menjadi 4 jam pelajaran perminggunya, dimulai dari Kelas I hingga Kelas VI. Jumlah ini berbeda jika merujuk kepada bagan pengembangan struktur kurikulum SD berkaitan dengan usulan pemisahan IPA dan IPS (IV-VI) yang menjatahkan Pendidikan Agama hanya 3 jam pelajaran perminggunya ditambah Pendidikan Agama kelas I-III yang masing-masing berjumlah 4 jp per minggunya. Sedangkan usulan pemisan IPA dan IPS yang mulai dari kelas V-VII, jumlah jatah Pendidikan Agama dengan jatah 4 JP per minggunya berlaku dari kelas I-IV.

Pendidikan agama di negara ibarat anak tiri, kecuali pada sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, jatah pendidikan agama hanya sekedarnya saja (kalaupun tidak disebut fakultatif atau pelengkap semata). Padahal kalau kita mau sadar, pendekatan agama adalah jalan termanjur dalam mengatasi berbagai problematika-problematika pendidikan di negara ini.

Beberapa kalangan yang menolak tersebut, terutama dari kalangan Kristen berubah pendiriannya setelah mendapatkan penjelasan dari Mendikbud Muhammad Nuh. Kurikulum 2013 ini di desain dengan struktur minimalis, jadi masing-masing pengelola pendiikan bisa mengembangkan kurikulum ini sesuai dengan corak, ciri dan kepentingan sekolahan tersebut.

Mendikbud  Muhammad Nuh enggan mendengarkan penolakan kurikulum 2013. Menurut Nuh, penolakan dilakukan bukan oleh pemain inti. "Perdebatannya bukan pada pemain inti yang bertanggung jawab langsung terhadap adanya kurikulum ini," kata Nuh di Kantor Bupati Kendal, Jumat (29/03).

Sejauh ini, kata Nuh, penyelenggara maupun pengelola sekolah, baik negeri maupun swasta yang berpengaruh, menerima adanya perubahan kurikulum. Mereka berasal dari Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kristen. "Mereka ini tidak ada yang menolak. Yang ramai nolak itu yang enggak punya sekolahan dan bukan pengelola sekolahan," ujarnya.

Awalnya Nuh berjanji akan mempertimbangkan betul apabila arus penolakan terhadap kurikulum ini berasal langsung dari NU, Muhammadiyah atau Majelis Pendidikan Kristen. Namun, saat ini pandangan yang mengemuka justru berasal dari pihak yang tidak berkepentingan langsung. "Kalau memang yang menolak itu berkepentingan langsung, pasti akan dipertimbangkan betul. Tapi ramainya pandangan ini tidak signifikan karena bukan yang berkepentingan langsung," tandasnya, seperti ditulis Antara.

Namun  toh begitu, menurut Nuh, Kurikulum 2013 ini pelaksanaan penerapannya akan dilakukan secara bertahap. "Nantinya, (kurikulum baru) dimulai secara bertahap, misalnya SD untuk kelas I dan IV. Itu pun baru beberapa sekolah, belum semua. Mudah-mudahan, tahun depan sudah bisa diimplementasikan untuk semua," jelasnya. Ia menyebutkan setiap jenjang sekolah akan dipilih secara bertahap untuk penerapan kurikulum baru, yakni kelas I dan IV untuk SD, kemudian SMP dan SMA masing-masing akan diterapkan untuk siswa kelas I.

Berkaitan dengan pemilihan sekolah untuk penerapan kurikulum baru, ia mengatakan akan dilakukan secara distributif berdasarkan beberapa indikator, di antaranya akreditasi yang diraih oleh sekolah. "Penerapannya secara distributif, mulai sekolah dengan akreditasi A sampai yang belum terakreditasi. Jadi, penerapan kurikulum baru tidak dipilih untuk sekolah-sekolah yang meraih akreditasi A saja," imbuhnya.

(msa dari berbagai sumber)