Di Ujung Tanduk Sapi Impor

Jejaring bisnis kotor impor daging sapi menjalar ke elite pimpinan PKS. Partai ini terancam punah.

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) diprediksi hanya mendapat suara 2,6 persen jika pemilihan umum dilakukan saat ini. Demikian hasil penyigian Lembaga Survei Jakarta (LSJ) yang dibeberkan 18 Pebruari lalu.

Padahal, sejak 1999 elektabilitas PKS dari pemilu ke pemilu, selalu naik. Pada Pemilu  1999  saat masih  bernama  PK  menggaet 1.436.565  atau  1,4%  suara. Lima tahun kemudian melejit jadi 8.325.020 atau 7,34% suara. Memang sedikit turun pada Pemilu 2009 yaitu 8.206.955 suara, namun prosentasenya justru naik jadi 7,88%.

Menurut LSJ, ambruknya keterpilihan PKS dipengaruhi penangkapan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, akhir Januari lalu. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi) dalam kasus suap impor daging sapi.

Kasus tersebut membuat masyarakat tak lagi percaya pada PKS yang mendabik dada sebagai partai ‘’bersih, jujur, dan profesional’’. Bahkan menurut responden jajak pendapat, PKS dinilai sebagai partai terkorup kedua setelah Partai Demokrat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Al Muzzamil Yusuf, menanggapi enteng hasil poling LSJ. Meskipun mengakui kasus suap impor daging yang melibatkan kadernya akan mempengaruhi tingkat elektabilitas, dia yakin hasil perolehan suara PKS pada 2014 akan lebih tinggi dibandingkan hasil survei.

"Kami memperhatikan hasil survei, tetapi itu bukan ukuran pasti," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 19 Pebruari 2013.

Tidak demikian menurut Burhanudin Muhtadi. Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini menyatakan, prospek elektoral PKS di Pemilu 2014 akan sangat dipengaruhi kasus Luthfi Hasan. Pemilih mengambang yang kritis dan rasional akan semakin menjauhi PKS jika gagal memberikan sinyal perubahan positif setelah kasus daging impor. Terlebih lagi, episode skandal daging impor bukan tidak mungkin akan menyeret Menteri Pertanian yang notabene adalah kader PKS juga.

Burhan yang penulis buku Dilema PKS: Suara dan Syariah (2012) menganggap inilah krisis terbesar sejak PKS didirikan. Dan, imbuh suami seorang akhwat kader PKS ini, jika tak segera diantisipasi, bisa merontokkan elektabilitas partai.

Sampai laporan ini diturunkan, sudah sepuluh orang yang ditangkap maupun dicekal KPK lantaran dinilai terlibat kasus suap impor daging sapi. Empat orang sudah ditahan KPK adalah: Luthfi Hasan, Ahmad Fathanah, Juard Effendi, dan Arya Abdi Effendi. Ditambah dengan pencekalan ke luar negeri terhadap Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adinigrat, serta empat nama baru yaitu Ahmad Zaki, Rudi Susanto, Jerry Roger, dan Ridwan Hakim.

Jalaran ‘’virus’’ suap impor daging sapi tak pelak juga mengancam Mentan Suswono. Bahkan, menurut Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi, Menteri Pertanian cukup terindikasi terlibat dalam skandal tersebut.

"Kalau Komisi Pemberantasan Korupsi mau, pasti bisa kena," kata Apung seperti dikutip Tempo (18 Pebruari 2013).

Komunikasi telepon antara Suswono dan bekas Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ihwal kuota impor daging, pertemuan Suswono dengan para importir daging di Hotel Aryaduta, Medan, pada 10-11 Januari 2013, dan kewenangan Suswono dalam mengurus kuota impor daging, disebut Apung memperbesar potensi pelibatan Suswono.

Presiden PKS Anis Matta juga tidak kebal dari virus itu. Dalam mobil yang dipakai Ahmad Fathanah saat ditangkap KPK, terdapat salinan sertifikat tanah atas nama istri pertama Anis. Fathanah pun kabarnya bersua Anis dan Luthfi di Senayan sebelum menjemput ‘’kurma’’ semilyar ke kantor PT Indoguna Utama di Bekasi.

Bahkan Ridwan Hakim alias Iwan, putra keempat Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, kini jadi buron.

Iwan  dicegah ke luar negeri sejak 8 Pebruari lalu, karena diduga mengetahui kasus suap impor daging. Di Majalah Tempo edisi 6 – 12 Juni 2011 sudah disebutkan bahwa Iwan, mengikuti jejak ayahnya turut bermain di dalam persengkolan izin impor daging sapi. Dialah yang membawa seseorang bernama Sengman Tjahja kepada Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian ketika itu, Prabowo Respatiyo Caturroso, supaya diberi jatah kuota impor daging sapi.

Kepada Tempo, Prabowo mengaku bahwa memang Iwan-lah yang membawa Sengman kepadanya untuk keperluan pemberian izin impor daging sapi itu.

Sengman sendiri sebetulnya hanyalah makelar jual-beli izin impor daging sapi. Latar belakang bisnisnya sama sekali tidak terkait impor daging apapun. Dia adalah pengusaha retail dan properti di Palembang, Sumatera Selatan.
Belakangan diketahui bahwa izin impor yang didapat Sengman dijual kepada grup Indoguna Utama.

Namun, sehari sebelum dicekal, Direktorat Jenderal Imigrasi mengetahui Ridwan telah terbang ke Turki. Pihak Bandara Istanbul Turki memberikan informasi bahwa Ridwan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 18.49, Kamis, 7 Februari 2013, dengan menggunakan pesawat Turkish Air bernomor penerbangan TK67.

Maka, panggilan pertama Ridwan terabaikan. Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, Ridwan tidak memberi alasan mengenai absennya. Karena itu KPK berencana menjemput paksa Ridwan jika ia terus mangkir dari panggilan untuk pemeriksaan.

Menteri Luar Negeri pun turun tangan. Menlu Marty Natalegawa mengatakan, sudah meminta jajarannya untuk melacak keberadaan Ridwan Hakim di Turki. "Saya sudah menginstruksikan perwakilan kita di Turki untuk bergerak dan bekerja," kata Marty di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 21 Pebruari 2013.

Menurut Pendiri Partai Keadilan (PK) Yusuf Supendi, sebenarnya mudah saja mendatangkan Ridwan Hakim. KPK tidak perlu berlama-lama melibatkan interpol atau repot menyewa pesawat carteran yang biayanya begitu mahal. "Minta saja dua orang, pertama Hilmi Aminuddin, yang kedua Anis Matta yang suka bolak-balik ke Turki. Tanya saja mereka, cari Ridwan di Turki. Sebentar ketemu," kata Yusuf sebagaimana dikutip VIVAnews (19 Pebruari 2013).

Wakil KPK, Busyro Muqoddas, pun meminta Hilmi memulangkan anaknya itu. "Kita nggak perlu ribut-ribut. Tinggal bapaknya, Ustadz Hilmi Aminuddin, panggil anaknya untuk kembali agar menghormati hukum. Menghormati hukum kan jadi bagian syariah Islam yang jadi azas parpol itu. Selesai," tegas Busyro di gedung KPK, Rabu, 20 Pebruari 2013.

Yusuf Supendi menambahkan, jika Hilmi dan Anis tidak mau bekerjasama atau malah berusaha merintangi pemulangan Iwan, maka KPK bisa menjerat keduanya dengan Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. "Yang merintangi pemberantasan korupsi penjaranya 12 tahun. Kenakan pasal itu saja. Gampang sebenarnya," ujar Yusuf.

Walhasil, PKS sudah berada di ujung tanduk sapi impor. Jika KH Hilmi Aminuddin yang dikenal sebagai ‘’Godfather’’ PKS dan Gerakan Tarbiyah, juga tumbang dihantam ‘’virus’’ impor daging sapi, boleh jadi benar prediksi Yusuf Supendi: PKS punah. (nurbowo)


Partai Korupsi Sapi, Apa Boleh Buat

‘’Daging Sapi Mahal Ini Biangnya: Partai Korupsi Sapi’’. Demikian bunyi spanduk di tepi jalan. Spanduk yang menunjuk PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini fotonya beredar luas di dunia maya.

Daging sapi di Indonesia, paling mahal di dunia. Tertangkapnya eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, menguak permainan impor daging sapi yang membuat harga di konsumen jadi mahal. PKS pun jadi tertuduh.

Apa boleh buat. ‘’PKS bukan kumpulan orang suci,’’ kata Anis Matta, Sekjen PKS yang kemudian didaulat menggantikan Luthfi sebagai presiden partai, di  Gedung Markaz Da'wah, Jumat (1/2).

‘’Kita pasti sebagai manusia biasa melakukan banyak sekali kesalahan. Terutama kami, saya secara pribadi, dan semua pimpinan PKS menyadari bahwa kita sebagai manusia biasa pasti melakukan kesalahan,’’ katanya kepada pers.
Kesalahan kader-kader PKS di Kementrian Pertanian, sangat merugikan umat. Misalnya membuat daging sapi menjadi sumber protein hewani mewah bagi sebagian besar masyarakat. Hanya kaum kaya yang sanggup membelinya.
Bagaimana bisa?

Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sudah memaparkan hasil kajian kebijakan tata niaga komoditas strategis daging sapi. KPK menemukan sejumlah titik rawan adanya tindak pidana korupsi terkait komoditas sapi dan daging sapi.

Pengaduan masyarakat sepanjang periode 2005-2012 atas dugaan tindak pidana korupsi terkait komoditas sapi dan daging sapi diklasifikasikan oleh KPK dalam enam modus. Yaitu penggelapan impor daging sapi, impor daging sapi fiktif, penyalahgunaan prosedur importasi daging sapi, penyalahgunaan dana bansos ternak sapi, dan suap proses impor daging sapi.

"Ini terjadi akibat masifnya masalah di sektor daging. Dalam satu dekade, ada indikasi pembiaran by design," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dalam paparan diskusi di KPK, Rabu, 20 Pebruari 2013.

Padahal pemerintah telah menargetkan Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) dengan menggelontorkan dana sebesar Rp18,7 triliun yang dialokasikan melalui APBN 2009-2014. Namun kenyataannya, kebijakan tata niaga komoditas daging sapi ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada 6,2 juta peternak sapi lokal.

Lebih jauh, Busyro menyebutkan adanya fenomena penyumbatan distribusi. Suatu kebijakan yang didesain untuk mengerdilkan daya saing peternakan lokal, karena daging-daging yang beredar di Jakarta sudah ditentukan melalui unsur kartel.

"Jadi bisnis bidang ini sudah dimiliki kartel dan termasuk importasi daging dari luar negeri juga ada kaitannya dengan kapiltalisme asing. Sehingga hak peternak yang seharusnya dilindungi negara malah kena kartel asing," ujar Busyro.

Populasi sapi potong sendiri berdasarkan data yang diperoleh KPK per wilayah dan setelah ditotal hasilnya mencapai 93 persen, jumlah tersebut seharusnya bisa mencukupi kebutuhan daging dalam negeri. Tapi faktanya, pemerintah tetap melakukan impor.

Temuan terbaru BPK memastikan juga bahwa sejak 2010, setiap tahun telah terjadi impor daging sapi melebihi kuota yang telah ditetapkan, termasuk kuota yang telah direvisi itu. Kepastian itu didapat karena data impor di Badan Karantina Pertanian berbeda jauh dengan data di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Artinya, ada pemalsuan data di sini.

Hal ini disampaikan oleh Ali Maskur, anggota BPK kepada para wartawan, Kamis, 14 Februari 2013 (Kompas, Jumat, 15/02/2013).

Sedangkan temuan Kompas memperlihatkan selama itu pula telah terjadi pemalsuan dokumen yang meluas, baik dalam impor daging, maupun jeroan sapi. Terjadi juga praktek penyelundupan dengan modus dokumennya impor jeroan sapi, tetapi isinya adalah daging sapi. Jumlah impor jeroan empat perusahaan yang tercatat pada Januari 2010 – Juni 2011 mencapai 28.331 ton. Dari jumlah itu diduga sebagian besarnya berisi daging.

Kajian KPK juga menemukan adanya fakta daging-daging dari daerah tidak bisa sampai ke Jakarta. Setelah diusut, ternyata ada upaya mencegah pasokan daging untuk bisa sampai ke Jakarta.  Menurutnya, lima Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dibiarkan nganggur selama lima tahun.

"Jadi ada apa ini? Ini by design. Akibatnya ada kelompok penguasa bisnis daging," tegas Busyro. (nb)


Galau Antara Adil dan Sejahtera

Walau dibantah berkali-kali oleh elite PKS, fenomena ‘’Faksi Keadilan’’ dan’’Faksi Sejahtera’’ di tubuh PKS, semakin terang-benderang. Sejumlah peneliti sudah memaparkannya.

Julie C Hwang dan Quinn Mecham,  dalam makalahnya “Institutional  Incentives  and The Electoral Success of Islamist Parties: Explaining the Divergent Trajectories  of the PKS in Indonesia  and the AKP  in Tukey” (2010), menyebut dalam tubuh PKS terdapat  kelompok  pragmatis  (Hilmi  Aminuddin,  Anis  Matta,  Fahri  Hamzah), puritan  (Mutammimul  Ula  dan  Abdi  Sumaiti),  dan  kelompok  mayoritas  tengah. Kelompok mayoritas mendukung gagasan pragmatis, namun juga membenarkan hal- hal yang menjadi perhatian dan keprihatian kelompok puritan.

Ketegangan di antara kelompok pragmatis dan puritan terkait dengan bagaimana gaya hidup yang layak sebagai  kader  PKS,  seterbuka  apakah  PKS  seharusnya,  dan  sejauh  mana  PKS dapat memoderasi ideologi dan strateginya dalam upaya untuk menjadi partai pemenang? Tarik-menarik yang terjadi secara internal tersebut membuat PKS gamang dalam mendefinisikan identitasnya.

Dalam diskusi buku “Dilema PKS: Antara Suara dan Syariah” di Jakarta, Pengurus Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla, menyatakan bahwa perubahan PKS dari partai islamis-ideologis menjadi partai pragmatis-terbuka adalah kerugian besar bagi demokrasi Indonesia.

Demokrasi yang sehat, menurut Ulil adalah demokrasi yang didalamnya ada diskusi berimbang antara berbagai partai, baik partai sekuler maupun partai yang diinspirasi oleh agama.

Kondisi partai di Indonesia akhir-akhir ini sedikit tidak sehat dengan semakin banyaknya partai yang secara ideologis bergerak ke tengah. Dengan kata lain, partai-partai lepas dari ideologinya semakin tidak jelas apa “kelamin”-nya. Akibatnya, kebijakan yang dibuat semakin tidak jelas dan cenderung populis. Ulil menyayangkan di Indonesia tidak ada partai seperti Green Party di Eropa yang rela tidak menjadi partai besar, tetapi asal bisa masuk parlemen dan merubah diskusi disana dengan arah ideologis mereka.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, penulis buku tersebut, PKS sebagai PK awalnya bukan partai massa yang berorientasi pada banyaknya suara, namun partai kader. Saat itu, pengurus tingkat kecamatan saja banyak yang bergelar doktor. Mereka berkampanye hal yang sifatnya ideologis seperti pemberlakuan syariat Islam.

Itulah yang kemudian diubah oleh elit PKS jelang pemilu 2004. Mereka cenderung menjauhi hal-hal yang bersifat ideologis, dan lebih menonjolkan hal yang bersifat universal seperti anti korupsi dan masalah lainnya. Hasilnya, suara PKS melejit di pemilu 2004, dari 1,3 persen menjadi sekitar 7 persen.

Namun, imbuh Burhan, perubahan cara berkampanye dari ideologis menjadi pragmatis dan lebih terbuka ini menjadi awal dari dilema. Dalam tataran kebijakan partai, PKS pun menjadi lebih pragmatis dan kompromistis dengan partai-partai lain. Hal ini disaksikan sendiri oleh Burhan saat mewawancari salah satu pendiri PK, Abu Ridho (Abdi Sumaithi).

Abu Ridho sudah melihat ada dua faksi di tubuh PKS yaitu faksi ideologis dan faksi pragmatis. Ketika Burhan bertandang ke rumahnya, di TV rumah Abu Ridho ada berita PKS yang menerima laporan pertanggung jawaban gubernur DKI, Sutiyoso.

Abu Ridho terperanjat. Sebab, katanya, keputusan internal PKS sebelumnya adalah menolak.  Abu Ridho yakin ada yang ‘’bermain’’. Menurut Burhan, seketika itu Abu Ridho berkata, “Audzubillahi minal siyasah wal siyasiyin.” Artinya: Aku berlindung dari politik dan politisi.

Jejak Abu Ridho kemudian diikuti sejumlah kader senior PKS, seperti Ihsan Tanjung, yang memilih ‘uzlah dan berjuang tanpa kelompok.

Menurut Burhan, terpilihnya Anis Matta sebagai Presiden PKS memberikan sinyal penting bahwa pendekatan PKS ke depan tidak akan mengalami perubahan signifikan.

Maka, Burhan menyarankan, PKS seharusnya melakukan langkah radikal memperbaiki citra dan komitmen partai dalam memberantas korupsi. Bukan malah mencari kambing hitam di padang konspirasi. (nb)