Utopis, Demokrasi Lahirkan Parpol Ideologis

15 Januari 18:08 | Dilihat : 270
 Utopis, Demokrasi Lahirkan Parpol Ideologis Ilustrasi

Jika kita amati beberapa hal yang banyak dibicarakan media akhir-akhir ini, berita kriminal, gosip dan bencana alam, mulai bergeser menjadi berita kegiatan partai, pegawainya, kandidatnya, paslonnya, tim suksesnya bahkan simpatisannya. Maka bisa dipastikan bahwa sebentar lagi musim Pemilihan Kepala Daerah atau bahkan Presiden akan berlangsung. Berbagai opini di lemparkan, saling sikut dan beradu argumen, hingga politik panas tentang mahalnya biaya mahar sebuah partai mendominasi layar kaca dan media sosial lainnya. Berbagai ekspresi dan promosi dari  para pemimpin partainya seakan berusaha berjejal memenuhi pandangan pemirsa, mencoba mencari peruntungan siapa tahu musim pemilihan kali ini bisa mendapatkan kans lebih besar untuk duduk di kursi jabatan kekuasaan yang empuk.

Salim Haji Said, pengamat militer berpendapat ketika sejumlah partai politik mengusung beberapa perwira aktif TNI – POLRI untuk maju dalam ajang Pilkada 2018, justru langkah itu  dianggap lemahnya partai politik melakukan kaderisasi. "Partai politik kalau tidak ada kaderisasi, kayak pengemis. Kayak PSSI saja, comot pemain sana-sini," katanya dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 6 Januari 2018. Lebih lanjut ia menjelaskan, fenomena politik Nasional pada tahun ini menunjukkan perbedaan ideologi antar partai politik menjadi tidak terlalu kentara. "Bahwa ada perbedaan pandangan, ya perbedaan pandangan sebenarnya antar partai tidak jelas lagi dia punya paham ideologinya, apakah partai agama, partai nasional, hampir semua sama. Enggak lagi ada perbedaan antara, katakanlah PAN, PPP dengan Golkar atau Gerindra, enggak lagi mempertentangkan ideologi," jelas dia ( Liputan6.com/7/1/2018)

Sedangkan manuver politik bakal calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said, yaitu terus berupaya memperluas koalisi partai-partai yang akan mengusung dirinya pada Pilkada Jateng 2018. Langkah itu dilakukan setelah Sudirman menangkap sinyal kuat dukungan dari tiga parpol, Gerindra, PKS, dan PAN yang akan memberikan tiket cagub kepada dirinya. "Pada waktu saya diskusi dengan pimpinan tiga partai tersebut [Gerindra, PKS, PAN] saya menangkap harapan agar koalisi untuk Jateng dapat mengundang seberagam mungkin partai. Dari yang nasionalis, yang relijius, yang nasional relijius, dan yang relijius nasionalis," terang Sudirman, Selasa (28/11/2017). Menurutnya, hal itu merupakan semangat yang sangat baik untuk memperkuat persatuan di antara partai-partai politik. 

Sebenarnya, pemandangan ini adalah gambaran politik demokrasi jelang pilkada atau pemilu yang selalu diwarnai dengan bongkar pasang anggota koalisi. Lebih jauh lagi, partai–partai yang berkuasa dan berkoalisi hari ini lebih  bercorak sekuler dan secara umum hanya di peruntukan bagi pemenangan pemilu atau pilkada. Daya juang partai terhadap tujuan di bentuknya partai, lemah. Bahkan tujuan bergabungnya setiap anggotanya ke dalam partai tersebut tidak jelas, dan berganti dengan politik kepentingan pribadi. Semakin jauh dari idealisme kepartaian seiring dengan larutnya mereka dalam kumparan sistem politik ala demokrasi. 

Tak  ada kawan sejati dalam politik, begitu jargonnya. Tak ada visi ideologis, sehingga ketika anggota partai yang merasa tidak mendapatkan manfaat di dalam partai sebelumnya akan bebas melenggang berpindah kepada partai lain yang dianggapnya mampu memuaskan hasratnya. Dari sisi idealisme kepartaian yang menjadi landasan dibentuknya partaipun hilang. Partai yang semula mengumumkan identitasnya sebagai Partai Islam, bahkan tak jijik jika kemudian pada masa – masa kampanye bergabung memperbesar koalisi dan sekutu dengan partai nasionalis anti Islam bahkan Partai Kristen yang  jelas–jelas anti Syariah. Lantas bagaimana perubahan hakiki mampu diharapkan dari pergerakan semacam ini?

Keberadaan partai politik dalam Islam adalah wajib, kewajiban ini termaktub  dalam A lquran Surat Ali Imran 104, Allah berfirman , “ Dan hendaklah  di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang–orang yang beruntung”. Allah dengan tegas memerintahkan adanya kelompok umat yang terorganisasi yang tujuannya adalah mengedukasi dan mencerdaskan umat agar umat menjadikan Islam satu–satunya hal yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keberadaan Partai Politik Islam  adalah  jaminan bagi penerapan syariat Islam sekaligus jaminan terhadap berlangsungnya kehidupan Islam. Maka aktifitasnya bukan aktifitas fisik melainkan hanya lisan yaitu mendakwahkan islam dengan lisan. 

Menjadi kewajiban pula bahwa  partai politik harus dibangun berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam harus dijadikan sebagai kaidah berpikirnya, sekaligus ikatan yang mengikat anggotanya. Karena itu visi, misi, tujuan dan metode  dan aktifitasnya sama sekali tidak boleh menyimpang dari Islam yang menjadi dasarnya. Secara umum aktifitas partai politik ini adalah dakwah, amar makruf nahi mungkar. Namun lebih spesifik, dalam konteks pemerintahan fungsi dan peranan partai politik ini adalah untuk melakukan check and balance. Bisa juga di sebut fungsi dan peran muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa). Karena penguasa adalah manusia biasa bukan malaikat yang berpotensi melakukan kesalahan, ketika ketakwaan yang menjadi benteng mereka melemah, maka kontrol dari rakyat termasuk partai politik sangat dibutuhkan untuk meluruskan kebengkokan mereka. Partai ini akan memimpin umat dan menjadi pengawas negara, Karena partai ini juga bagian dari umat.  

Maka sekaranglah saatnya mendukung parpol yang mempunyai visi ideologi Islam, berpegang teguh padanya, bekerja keras mencerdaskan dan mengajak umat berjuang bersamanya. Karena hanya Islam yang bisa mengantarkan pada perubahan hakiki. Umat adalah bagian dari partai maka tak kan ada habis manis sepah di buang, habis koalisi rakyat menjadi terbuang . Wallahua'lam bi showab.

Rut Sri Wahyuningsih
Ibu Rumah Tangga dan pegiat medsos

0 Komentar