Risalah Akhir Tahun 2017

Senin, 25 Desember 2017 - 07:14 WIB | Dilihat : 413
Risalah Akhir Tahun 2017     Ilustrasi: Antrean pembelian gas 3 Kg. [foto: solopos.com]

Dua ribu tujuh belas, adalah tahun dimana luka rakyat semakin menganga atas bertambah abainya negara. Kita saksikan hampir di setiap lini kehidupan, kebijakan penguasa semakin jauh dari keberpihakan pada rakyat yang seharusnya diayominya. 

Para ibu semakin harus berhitung dalam pengaturan keuangan rumah tangga meski tak tahu lagi sisi mana yang bisa dihemat. Langkanya tabung gas 3 kg dari pasaran yang segera diganti oleh tabung berwarna pink dengan harga beberapa kali lipatnya tentu sangat memberatkan.

Kondisi ini melengkapi keterkejutan kaum ibu dengan wacana penyeragaman daya listrik, yang sebenarnya secara malu-malu hendak mengatakan bahwa rakyat harus merogoh kocek lebih banyak lagi untuk membayar tagihan listrik. Dan lucunya, kebijakan yang memberatkan itu dibuat hanya agar PLN tak menaikkan anggaran, hampir 4 tahun sudah pemerintah menyerahkan pengelolaan layanan kesehatan pada perusahaan asuransi kesehatan wajib BPJS. Akibatnya seluruh aspek dalam pelayanan kesehatan, termasuk prinsip ilmu kedokteran dalam penanganan pasien, fungsi rumah sakit, bahkan dedikasi tenaga kesehatan tunduk pada kepentingan bisnis lembaga keuangan ini.

Pelaksanaannya banyak masalah. Seperti kenaikan nilai premi tanpa diikuti peningkatan mutu pelayanan, pemaksaan pembayaran premi satu keluarga sekaligus (satu virtual account), pemberian sanksi bagi para penunggak premi, ketetapan masa aktivasi kartu BPJS Kesehatan paling cepat 14 hari dari setelah pendaftaran, dan bayi dalam kandungan harus didaftarkan sejak sudah ada denyut nadi, serta pemberlakukan sanksi bagi yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

Kondisi sosial masyarakat juga tak kalah menyesakkan. Polemik keputusan MK terkait LGBT menyiratkan bahwa negara berlepas tangan dari serangan LGBT terhadap generasi. Meski para hakim MK yang menolak mengkriminalkan pelaku LGBT berkilah itu bukan kewenangannya, namun keputusan itu telah memberi angin segar bagi pelaku untuk bebas melakukan aksinya di bumi Indonesia. Padahal mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim, dan Islam jelas-jelas melarang LGBT. Mayoritas rakyat seringkali menyeru negara untuk bersikap keras pada LGBT, namun negara memilih berpihak pada kaum pengingkar fitrah itu.

Berbanding terbalik dengan sikapnya yang merangkul LGBT, pemerintah dengan arogan membubarkan sebuah ormas Islam. Padahal hingga detik ini tak ada satu alasan kuat atas pembubaran itu selain mengancam kepentingan segelintir pihak. Koreksi yang kerap disampaikan atas ketidaktepatan kebijakan penguasa, serta gencarnya pembelaan ormas ini terhadap hak-hak rakyat, dan juga pada Islam ditengarai memanaskan kuping penjajah aseng dan asing yang ingin mengangkangi negeri ini. 

Semakin jelaslah, penguasa dengan sadar membuat berbagai kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan rakyatnya. Sementara, gerakan dan pengemban Islam Politik yang memperjuangkan Islam kaffah, yang dengannya diterapkan segala hukum Allah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghaffur atau negeri yang aman, damai, dan makmur bagi muslim justru diburu dan dipersekusi. Wallahu a'lam.

Kaisa Azkiya <kaisaazki***@gmail.com>

0 Komentar