Ada Bahaya di Kolom KTP

18 November 08:29 | Dilihat : 1595
Ada Bahaya di Kolom KTP Ilustrasi

Aliran kepercayaan di Indonesia sedang mendapat angin segar setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara harus menjamin setiap penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Putusan tersebut dipertegas oleh Ketua MK Arif Hidayat dalam sidang di gedung MK pada Selasa (07/11), bahwa MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya (bbc.com, 07/11).

Putusan tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Sa'adi. Dikutip dari detik.com, 12/11, "MUI meminta kepada Pemerintah agar arif dan bijaksana dalam menerapkan putusan MK agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat dan diharapkan mendengarkan aspirasi dari pimpinan ormas keagamaan dalam merumusan petunjuk pelaksanaannya," kata Zainut dalam keterangannya, Ahad (12/11).

Sementara itu Ketua Bidang Tarjih, Tajdid, dan Tabligh PP Muhammadiyah Prof. Yunahar Ilyas merasa khawatir akan ada dampak besar di masa depan menyusul putusan MK tersebut. Menurut Yunahar, Muhammadiyah menilai penghayat kepercayaan seharusnya tidak perlu dicantumkan pada kolom agama dalam kartu tanda kependudukan. 

“Aliran kepercayaan bukan agama, bagaimana bisa ditulis di KTP menempati kolom agama? Seharusnya yang ditulis adalah salah satu di antara agama-agama yang diakui di Indonesia,” kata Yunahar (tirto.id, 8/11 ).

Putusan MK ini menjadi sinyal legalisasi penganut aliran kepercayaan di Indonesia sekaligus menjadi hal yang patut kita waspadai akan adanya liberalisasi agama. Selain itu legalisasi ini sangat berpeluang menjadi pintu masuk bagi legalisasi-legalisasi lainnya yang dikemudian hari dapat membawa rentetan dampat negatif bagi kehidupan beragama dan generasi. Ibarat fenomena gunung es, jumlah pasti penganut aliran kepercayaan di Indonesia juga belum valid diketahui.

Dikutip dari detik.com, 09/11, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Kepala Seksi Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kemdikbud, Minang Warman menyampaikan tercatat ada 187 organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Dari angka itu dilaporkan sedikitnya 12 juta orang di Indonesia adalah penghayat kepercayaan. Dari keterangan tersebut diketahui data tersebut belum tepat dan valid.

Dari data tersebut diantaranya bahkan ada yang difatwa sesat oleh MUI karena mencampuradukkan ajaran agama dan ritual keagamaan. Liberalisasi dalam mencampur-adukan ajaran agama dan ritual agama inilah yang mengaburkan batasan terhadap makna diskriminasi bahkan pelecehan terhadap agama. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah pelecehan dan penghinaan agama Islam yang dilakukan oleh aliran kepercayaan yang digagas oleh Lia Eden dengan Salamullah-nya dan Ahmad Mushaddiq dengan Al-Qiyadah-nya Tak menutup kemungkinan dikemudian hari aliran-aliran sesat yang telah difatwakan oleh MUI tersebut menjadi legal akibat putusan MK ini.

Pencatutan dan pencampur-adukan agama ini membahayakan iklim kehidupan beragama di Indonesia karena membuka peluang merebaknya provokasi yang mengancam kerukunan antar umat beragama. Disamping itu benar apa yang disampaikan oleh Prof. Yunahar Ilyas bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama. Dikhawatirkan legalisasi tersebut dapat mengaburkan makna agama di masa depan khususnya bagi kaum muslimin dan generasi bangsa. Karena dari banyaknya macam aliran kepercayaan, tak sedikit pula yang bertentangan dengan akidah Islam. Patut disayangkan pula  keputusan MK tersebut cenderung melecehkan institusi, lembaga dan ormas Islam yang mewakili mayoritas penduduk Indonesia. MK seharusnya mendengarkan aspirasi dari mereka sebelum membuat keputusan yang akan membawa banyak dampak negatif di masa datang.

Kebebasan mencantumkan aliran kepercayaan secara administratif di kolom KTP dan KK juga berpengaruh pada masalah pendidikan agama. Mau tidak mau sekolah dan kampus harus menyediakan pelajaran “agama” bagi penganut aliran kepercayaan sebagai imbas dari legalisasi tersebut. Berbahaya sekali jikalau hal ini sampai terjadi. Ini akan membuat opini baru di kalangan generasi muda kita bahwa aliran kepercayaan sama saja dengan agama yang mereka anut. Bukan itu saja liberalisasi dalam beragama juga semakin dipandang biasa di tengah masyarakat khususnya bagi generasi. Jika terus saja dibiarkan dikhawatirkan tak beragama pun tak masalah asal menganut aliran kepercayaan. Dampat lainnya terdapat pada masalah perkawinan bagi para penganut aliran kepercayaan akan berimbas juga bagi dirombaknya UU Perkawinan. Karena secara tidak langsung keputusan MK juga mengakui tata cara perkawinan mereka, yang bisa jadi menganut gaya bebas karena tak berdasarkan pada agama yang jelas.

Menjadi bahan renungan kita bersama bahwa legalisasi tersebut adalah buah dari liberalisme yang semakin tumbuh subur di negeri ini. Ini konsekuensi yang harus dipetik oleh umat akibat diterapkannya sistem sekularisme atas negeri ini. Tumbuh suburnya perbuatan-perbuatan syirik bahkan atheisme tak terlepas dari peran negara yang melegalisasi liberalisme lewat undang-undang. Liberalisasi agama sedang berlangsung di negeri ini lewat tangan-tangan penguasa. Sementara di satu sisi, sikap umat yang memegang teguh ajaran Islam dengan meyakini dan berjuang menerapkan Islam secara kaaffah diidentikan dengan tindakan fundamentalis, radikalis dan ekstremis. 

Serba terbalik memang jika hidup dalam naungan sistem buatan manusia. Mau terus hidup dalam naungan sistem jahiliyah baru ini atau berhijrah ke dalam sistem buatan Rabb yang Maha Sempurna dengan diterapkannya Islam secara kaaffah? Mana yang Anda pilih? Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS. al-Maidah [5]: 50). WalLahu ‘alam bishshawwab.

Ummu Naflah
Barisan Emak-emak Militan tinggal di Tangerang

0 Komentar