Standar Ganda Persekusi

09 Juni 06:05 | Dilihat : 1547
 Standar Ganda Persekusi Ilustrasi: Massa anti Fahri Hamzah menolak kedatangan Wakil Ketua DPR tersebut ke Manado beberapa waktu lalu. Massa menduduki Bandara Sam Ratulangi.

Persekusi. Kata yang populer akhir- akhir ini sejak kasus Mario Alvian, remaja 15 tahun warga Cipinang Muara, Jakarta Timur menjadi sorotan. Berawal dari statusnya di media sosial yang dianggap melecehkan Habieb Rizieq Shihab, rumah Mario disatroni orang-orang yang diduga anggota organisasi kemasyarakatan. Hingga berujung pada aksi pemukulan. Koodinator Regional SAFEnet, Damar Juniarto, mengungkapkan kasus persekusi yang dialami Mario bukan pertama kalinya terjadi. Selama tahun 2017 ini pihaknya menemukan ada 60 kasus serupa (kumparan.com, 3/6).

Meningkatnya kasus persekusi belakangan ini tak terlepas dari peran kasus penistaan agama yang menyeret Ahok ke penjara. The Ahok’s Effect yang berujung pada maraknya  ujaran kebencian dan fitnah terhadap ulama dan Islam dari para Ahoker di media sosial sebagai pelampiasan kekesalan dan keputus-asaan mereka, disinyalir menjadi sebab merebaknya persekusi. Menanggapi kasus persekusi, wakil ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menilai polisi tebang pilih dalam menangani kasus, terutama kasus ujaran kebencian (hate speech), fitnah ataupun tindakan pencemaran nama baik terhadap ulama-ulama yang tak pernah diusut. "Persekusi tidak berdiri sendiri, ada ketidakpercayaaan publik terhadap penegakan hukum sehingga melakukan main hakim sendiri. Kalau polisi melakukan tindakan ke hate speech, fitnah, tindakan mencemarkan nama baik habib, ulama, saya yakin tidak ada persekusi," katanya di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Senin (merdeka.com, 5/6).

Kasus persekusi yang menimpa Ahoker gencar diberitakan media sekular, seolah-olah merekalah yang menjadi korban. Padahal tak akan ada asap jika tak ada api. Pembiaran oleh pihak berwajib terhadap ujaran kebencian, fitnah terhadap ulama bahkan penistaan agama menjadi pemicu utama umat Islam main hakim sendiri. Hilangnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak berwajib adalah imbas dari lambannya pengusutan kasus-kasus tersebut, bahkan terkesan membiarkan begitu saja tanpa ada solusi.

Yang lebih lucu lagi, mereka tak menyadari bahwa umat Islam khususnya para ulama dan aktivisnya lah yang sejatinya menjadi korban persekusi. Menilik arti persekusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas. Lalu bagaimana dengan kasus yang menimpa kaum muslimin saat ini? Misal, pembubaran kajian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, kesewenang-wenangan pemerintah yang membubarkan ormas Islam secara sepihak yang berujung pada tindakan intimidasi anggota ormas Islam tersebut di berbagai daerah, atau yang sedang hits kasus Habieb Rizieq Shihab yang tiba-tiba ditetapkan tersangka tanpa prosedur hukum yang benar, diburu keberadaannya untuk “mungkin” dijebloskan ke balik jeruji besi. Semua itu disebut apa namanya kalau bukan persekusi?

Dalam negara demokrasi adalah suatu hal yang lazim jika standar ganda terjadi terhadap umat Islam termasuk dalam kasus persekusi. Demokrasi meniscayakan manusia membuat aturan sendiri, bahkan manusia bebas menarik ulur aturan tersebut sesuai keinginannya. Kasus Mario Alvian juga membuka mata kita bahwa pasal 29 UU ITE tak berlaku baginya, seperti yang disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mereka meminta agar para korban persekusi tidak menjadi tersangka (ujaran kebencian) atas pendapatnya yang dimuat di media sosial. “ Kami meminta kepolisian dan itu tidak hanya berupa kasus per kasus, tapi juga berupa tindakan kelembagaan mereka untuk tidak menjadikan korban persekusi sebagai tersangka,” ujar Ketua YLBHI Asfinawati di Jakarta, Minggu, 4/6 (Liputan6.com, 5/6). Berbeda perlakuan terhadap kasus yang menimpa HP, administrator akun Instragram @muslim_cyber1, yang tak berapa lama langsung ditangkap polisi karena mengunggah konten bermuatan ujaran kebencian.

Umat Islam yang terzalimi akibat The Ahok’s Effect, malah seolah-olah menjadi pelaku atas berbagai kasus persekusi yang menimpa Ahoker. Padahal tindakan tersebut terjadi imbas pembiaran aparat penegak hukum terhadap berbagai kasus ujaran kebencian dan fitnah kepada ulama. Nyatanya banyak kasus ujaran kebencian dan fitnah yang menimpa ulama dan umat Islam berakhir hanya di atas materai.

Umat Islam akan terus menjadi korban demokrasi yang tumbuh subur di atas sistem sekularisme kapitalisme yang masih tegak atas negeri ini. Dalam demokrasi di mana undang-undang konstitusi berada di atas ayat-ayat suci telah nyata menghantarkan manusia dalam perpecahan dan kekacauan akibat aturan yang mudah ditarik ulur berdasarkan hawa nafsu pribadi. Sejatinya hanya Allah SWT yang berhak menerapkan aturan atas manusia. Allah SWT adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir, Sang Pencipta yang Maha Mengatur, satu-satunya Dzat yang Maha Mengetahui segala ciptaan-Nya yang membekali manusia dengan seperangkat aturan yang Maha Sempurna. Sungguh hanya aturan Allah SWT yang membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia dan keselamatan di akhirat. Bukan aturan jahiliyah buatan manusia yang telah nyata menempatkan kaum muslimin menjadi korban ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan penguasa. ”Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS Al Maaidah[5]: 50).

Ummu Naflah
Muslimah Komunitas Wanita Taat (Konitat) Cikupa, Tangerang

1 Komentar