Tumbuh Suburnya Perilaku Munafik

29 Maret 05:30 | Dilihat : 1018
 Tumbuh Suburnya Perilaku Munafik Ilustrasi: Sekulerisme

Beberapa waktu ini, ada dua peristiwa yang cukup menyita perhatian masyarakat. Pertama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan GP Ansor yang menyatakan dukungannya kepada kepemimpinan non-muslim. Kedua, kasus mega korupsi e-KTP yang melibatkan banyak pejabat dan juga menyeret parpol Islam.

Dua kasus di atas telah cukup menjadi bukti bahwa kemunafikan tumbuh subur di negeri yang pernah didaulat sebagai ‘jawara demokrasi’ ini. Mengapa munafik? Jika bukan munafik, apa namanya sebuah partai Islam dan ormas Islam mendukung kepemimpinan kafir atas umat Islam? Padahal keharaman kepemimpinan kafir atas kaum Muslim telah ditegaskan dalam banyak ayat al-Quran. Jika bukan munafik, apa namanya pejabat atau wakil rakyat—yang sebelum terpilih mencitrakan diri sebagai calon yang amanah, bersih, jujur, anti korupsi, dll—justru berperilaku korup?

Demokrasi sejatinya adalah sistem korup yang melahirkan banyak perilaku munafik. Pasalnya, sejak awal politik demokrasi adalah ‘politik transaksional’. Dalam ‘politik transaksional’, kepentingan tentu menjadi faktor utama. Karena itu tidak aneh, selama sesuai dengan kepentingan—seperti keuntungan ekonomi, meraih jabatan, mempertahankan dan mengamankan kekuasaan—para aktor politik akan mengorbankan idealisme, termasuk prinsip-prinsip agama. 

Contohnya ada partai atau ormas Islam mendukung kepemimpinan kafir; ada partai Islam yang dalam Pilkada DKI dengan ‘gagah’ mendukung pasangan calon Muslim, tetapi di banyak Pilkada lainnya mengusung pasangan calon non-Muslim dengan berbagai dalih.

Demokrasi sejatinya berpangkal pada sekularisme. Sekularisme inilah yang menjadi biang masalah munculnya berbagai perilaku munafik. Pasalnya, sekularisme sejak awal menolak campur tangan Tuhan (baca: agama). 

Akibatnya, sekularisme telah melahirkan orang-orang munafik, khususnya di kalangan penguasa/pejabat maupun wakil rakyat. Bukankah munafik namanya, mengaku Muslim tetapi tidak mau diatur dengan syariah Islam?

Bukankah munafik namanya, mengaku hamba Allah Swt, tetapi menolak aturan-aturan-Nya? Bukankah munafik namanya, mengklaim Alquran sebagai pedoman hidup, tetapi hukum-hukumnya dicampakkan? Bukankah munafik namanya, mengaku Muslim, tetapi mendukung kepemimpinan kafir? Bukankah munafik namanya, mengklaim diri Muslim, tetapi berperilaku korup yang justru diharamkan oleh Islam? Inilah yang terjadi dalam sebuah negara sekular seperti Indonesia saat ini.

Alhasil, selama negeri ini tetap menerapkan sekularisme dengan dengan demokrasi sebagai salah satu pilarnya, perilaku munafik di kalangan penguasa/para pejabat dan wakil rakyat khususnya tidak akan pernah berkurang, apalagi hilang. Persoalan ini hanya mungkin diatasi saat bangsa ini menerapkan syariah Islam sebagai sistem terbaik, sebagaimana firman-Nya:

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS Al-Maidah [5]: 50).

Sebagai sistem terbaik, syariah Islam tentu wajib diterapkan secara kâffah dalam sistem pemerintahan terbaik. Itulah Khilafah ‘ala minhâj an-nubuwwah. Wallahu’alam bish shawab.

Tati Nurhayati
Bandung

0 Komentar