#Mega Skandal Korupsi e-KTP

Mega Korupsi e-KTP, Bukti Bobroknya Sistem Saat Ini

27 Maret 10:04 | Dilihat : 632
Mega Korupsi e-KTP, Bukti Bobroknya Sistem Saat Ini Ilustrasi: E-KTP

Di Indonesia, korupsi agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlahyang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Belum lagi masalah korupsi selesai, sudah timbul masalah-masalah baru. Begitulah rantai korupsi di negeri ini yang tak ada putusnya. 

Seperti masalah korupsi e-KTP, multi year anggaran dengan jumlah enam triliun. Di mana dari anggaran sebesar itu, program e-KTP seharusnya bisa di nikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi dengan adanya sistem yang tidak mendukung, membuat tangan-tangan nakal leluasa melakukan aksinya. Dan sangat disayangkan sekali tangan-tangan nakal ini justru bermuncul dari orang-orang dalam. Orang yang dipercaya untuk mengurus urusan rakyat, diantaranya yang pernah di panggil KPK yang terdiri dari gubernur aktif, mentri dan para anggotanya bahkan ketua DPR.
    
Masalah ini membuat masyarakat yang belum mempunyai e-KTP selalu di persulit dalam mengurus kepentingannya, baik kepentingan dalam masalah kependudukan, SIM, paspr dan lain sebagainya. Akibat korupsi e-KTP ini masyarakatlah yang lagi-lagi harus menanggung akibatnya. Ini menunjukan bahwa tingkat korupsi di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini termasuk yang paling tinggi di dunia.
    
Korupsi yang berjalan selama ini menunjukan bobroknya sistem yang saat ini diterapkan. Bukan hanya korupsi e-KTP saja, bentuknyapun beraneka ragam dan pelakunyapun bermacam-macam. Ada korupsi yang dilakukan oleh pemegang kebijakan, penelola uang negara, maupun terjani pada penjualan barang dan jasa, pengeluaran dan penerimaan.
    
Korupsi tentu saja sangat merugikan keuangan negara. Dengan korupsi ini membuat koruptor makin kaya, rakyat miskin makin miskin. Dan ketidak adilan sistem saat ini hukum dan hukuman seolah-olat tidak mempan lagi bagi para koruptor. Terbukti hukum saat ini ini tidak menuntaskan kasus besar negeri ini yang di antaranya Korupsi itu sendiri.
    
Dalam Islam jelas, korupsi adalah suatu perampasan terhadap harta kekayaan rakyat dan negara dengan cara memanfaatkan jabatan demi memperkaya diri. Korupsi apapun jenisnya merupakan perbuatan yang haram. Nabi Saw.menegaskan: “Barang siapa yang merampok dan merampas, atau mendorong perampasan, bukanlah dari golongan kami (yakni bukan dari umat Muhammad Saw)” (HR Thabrani dan al-Hakim).
    
Dilihat dari aspek keharamannya, jelas perkara haram tersebut harus dihilangkan, baik ada yang menuntutnya ataupun tidak. Ini sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengusut, menyelidiki dan mengadilinya. Adapun Islam memberantas korupsi perspektif syariat:

Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu sulit berjalan dengan baik bila gaji tidak mencukupi.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud agar aparat itu bertindakmenguntungkan pemberi hadiah.

Ketiga, perhitungan kekayaan. Setelah adanya sikap tegas dan serius, perhitungan harta mereka yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah berikutnya.

Keempat, hukum setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima resiko yang akan mencelakakan dirinya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai zawajir (pencegah). Artinya, dengan hukuman yang stimpal atas koruptor, diharapkan orang akan berfikir sekian kali untuk melakukan kejahatan.
    
Selain dari diatas tadi perhitungan kekayaan keluarga pejabat yang diperoleh melalui penyalahgunaan kekuasaan diputihkan oleh kepala negara. Adapun pengawasan masyarakat, masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Dan yang pastinya, syariat Islam harus di terapkan dalam segala aspek kehidupan. Baik dalam ranah individual, sosial, ekonomi bahkan politik. 

Elis Vitriyani
Karyawan swasta, tinggal di Cilacap

0 Komentar