Freeport, untuk Siapa?

08 Maret 11:08 | Dilihat : 777
Freeport, untuk Siapa? Tambang terbuka PT Freeport di Grasberg, Papua.

Pada 15 Januari 2017, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengajukan diri untuk mengubah status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi (OP) dan PTFI meminta beberapa syarat yang di antaranya meminta kepastian perpanjangan operasi hingga tahun 2041 dan perpajakan tetap atau nail down. PTFI pun menolak mengikuti ketentuan fiskal yang berlaku yang bisa berubah (prevailing) (Kompas.com, 16/01).

Terkait hal diatas, pemerintah kembali memberikan izin ekspor hasil tambang mentah kepada PT Freeport, sudah jelas ini melanggar UU Mineral dan Batu Bara (minerba) pemerintah juga menerbitkan IUPK sebagai pengganti KK bagi Freeport padahak semestinya tidak dibolehkan karena Freeport melanggar regulasi untuk membangun smelter selambat-lambatnya tahun 2014.
      
Sudah jelas tindakan pemerintah menjadi bukti nyata bahwa rezim negeri ini lebih berpihak pada kepentingan korporasi (asing) dibanding kepentingan negara dan rakyat.
     
Jika pemerintah benar sesuai klaimnya, memiliki kedaulatan penuh, maka operasional PT Freeport harusnya disudahi tahun 2021. Artinya, kontraknya tidak diperpanjang. Dalam UU juga dinyatakan hanya "bisa diperpanjang", tidak wajib, tidak harus. Jika itu dilakukan, maka itu menjadi keputusan yang paling baik dan menguntungkan bagi negeri ini dan rakyat.
     
Pemberian izin operasi kepada PT Freeport dan sejenisnya jelas menyalahi aturan Islam. Dalam Islam, tambang yang berlimpah hukumnya haram bila diserahkan kepada swasta, apalagi asing. 

Abyadh bin Hammal ra. menuturkan bahwasanya "Ia pernah datang kepada Rasulullah saw, lalu meminta(tambang) garam. Ibnu al-Mutawakkil berkata"(maksudnya tambang) yang ada di Ma'rib" Beliau kemudian memberikan tambang itu kepada dia. Ketika dia pergi, seseorang di majelis itu berkata (kepada Nabi Saw) "apakah Anda tahu apa yang Anda berikan? Sesungguhnya Anda memberi dia (sesuatu laksana) air yang terus mengalir" Ibnu al-Mutawakkil berkata "Rasul lalu menarik kembali (tambang itu) dari dia (Abyadh bin Hammal)" (HR Abu Dawud, at-Tirmizi dan Baihaqi).
     
Islam menetapkan tambang adalah milik umum seluruh rakyat. Tambang itu harus dikelola langsung oleh negara dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Hanya dengan pengelolaan yang sesuai aturan syariah seperti itulah, kekayaan alam itu akan benar-benar menjadi berkah buat negeri ini dan penduduknya.
     
Karena itu, pemberian izin ataupun perpanjangan ijin kepada swasta atau asing untuk menguasai pengelolaan tambang, termasuk Freeport, jelas menyalahi Islam.
     
Jadi, stop menyawastakan Freeport! Itulah yang harus dilakukan jika benar peduli dengan kedaulatan negeri, serta ingin memberikan keuntungan terbesar bagi rakyat dan memperjuangkan nasib generasi mendatang. Wallah a'lam bi ash-shawab

Ai Sri Hayani
Ibu Rumah Tangga, Kabupaten Bandung

 

0 Komentar