Awali 2017: Beban Rakyat Makin Berat

20 Januari 08:07 | Dilihat : 1009
 Awali 2017: Beban Rakyat Makin Berat Ilustrasi

 

 
Memasuki tahun 2017, kehidupan rakyat semakin terbebani dengan adanya kabar dari pemerintah mengenai naiknya harga beberapa kebutuhan pokok. Di mulai dari urusan cabai di dapur, listrik, hingga urusan biaya kendaraan (BBM dan surat-suratnya). Kenaikan yang cukup drastis terjadi pada tarif pengurusan surat-surat berkendara. Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp100.000. Untuk roda empat, dari Rp75.000 menjadi Rp200.000.
 
Adapun kenaikan tarif listrik menurut Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka, pelanggan rumah tangga mampu 900 VA tersebut akan dikenakan kenaikan tarif dari sebelumnya bersubsidi menjadi keekonomian atau nonsubsidi secara bertahap. Kenaikan tarif dilakukan setiap dua bulan sekali yakni 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017.
 
Kenaikan harga kebutuhan ini jelas merugikan rakyat. Persoalan ini membuat rakyat menjadi bertanya, apa tujuan dari kenaikan ini? Apakah ini demi rakyat? Jika diamati, kemungkinan kenaikan harga ini adalah untuk kejar setoran APBN. 
 
Dari pengalaman tahun lalu, realisasi pemasukan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) melebihi target di APBN-P 2016, yakni Rp262,36 triliun atau 107 persen dari target Rp245,08 triliun. Mungkin karena hal tersebut, target PNBP pada APBN 2017 pun dinaikkan, khususnya PNBP untuk Kepolisian. Naiknya harga kebutuhan barang-barang tersebut dianggap menjadi sumber yang cukup efektif untuk dijadikan pemasukan. Pasalnya, barang-barang seperti listrik, BBM, STNK, dsb., digunakan oleh semua lapisan rakyat. Padahal jika pemerintah memiliki political will yang kuat, maka sumber pemasukan lainnya bisa diusahakan. Sehingga tidak perlu membebani rakyat.
 
Inilah realita pahit yang harus diterima rakyat kini. Persoalan ini terjadi karena diterapkannya sistem neoliberalisme. Sistem inilah yang mengubah peran pemerintah menjadi penyedia jasa dan rakyat yang harus membayar atas penggunaan jasa tersebut. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jelas tidak berpihak kepada rakyat, karena masing-masing pihak berbuat sesuai takaran keuntungan. Ada uang baru ada pelayanan.
 
Lalu bagaimanakah seharusnya peran pemerintah terhadap rakyat? Dalam Islam, peran pemerintah sendiri sebenarnya sudah dijelaskan, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw pada hadist berikut :
 
Pemimpin adalah pihak yang berkewajiban memelihara urusan masyarakat dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya (HR Muslim).
Dalam hadist tersebut Rasulullah SAW menegaskan bahwa peran seorang pemimpin adalah mengurus kepentingan rakyat. Jadi, dalam sistem Islam, pemerintah akan diposisikan sebagai pelayan rakyat yang menangani segala persoalan rakyat dan juga memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Selain itu, Islam juga memiliki sistem ekonomi yang dapat mengatur kebutuhan rakyat. Jadi, tidak akan ada liberalisasi migas dan energi yang nyatanya terjadi saat ini. 
 
Pengaturan terkait hal tersebut akan dikelola oleh negara bukan dikelola individu ataupun swasta. Dalam Islam, SDA (Sumber Daya Alam) merupakan kepemilikan umum yang harus dikelola pemerintah sehingga bisa menjadi sumber pemasukan APBN yang sangat besar. Berbeda dengan sistem kapitalis sekarang yang malah menyerahkan pengelolaannya pada pihak asing. Sedangkan Indonesia hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Padahal, SDA tersebut milik Indonesia. Inilah efek dari sistem neoliberal. 
 
Perlu diingat bahwa naiknya harga kebutuhan rakyat ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya.  Mengapa? Karena akar dari permasalahan ini adalah pada penerapan sistem yang salah. Selama sistem ini masih diterapkan, tentu kenaikan harga kebutuhan rakyat akan selalu terjadi. Maka dari itu satu-satunya solusi dari permasalah ini adalah dengan mengganti sistem atau aturan yang berlaku dengan Islam. Seperti pemaparan hadist sebelumnya, Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana seharusnya seorang pemimpin bertanggungjawab atas rakyatnya. Hanya Islamlah yang dapat mengembalikan peran hakiki pemerintah dan menjamin rakyat sejahtera akan kehidupannya. WalLâh a’lam bi ash-shawâb.
 
Risa Assyifa
Mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran

 

0 Komentar