Optimalisasi Peran Keluarga dan Negara

Minggu, 11 Desember 2016 - 16:58 WIB | Dilihat : 1100
Optimalisasi Peran Keluarga dan Negara Ilustrasi

 

Dilansir dari Kompas.com, “Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Kementrian Agama (Kemenag) menyebutkan, angka perceraian di Indonesia lima tahun terakhir terus meningkat. Pada 2010-2014 dari sekitar dua juta pasangan menikah, 15 persen diantaranya bercerai.” 
 
Menutup mata dari fakta buruk ini adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Keluarga merupakan pondasi dari sebuah bangunan masyarakat bahkan negara. Oleh karenanya, keluarga akan menentukan kekokohan dan ketangguhan sebuah masyarakat bahkan negara karena keluargalah yang menjadi pendidik pertama dan poros utama pembentuk generasi masa depan yang berkualitas, serta pilar penyangga negara. 
 
Ironi pada negeri yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah ruah justru kemiskinan telah menjamur secara sistemik akibat dari penerapan sistem ekonomi liberal. Hal ini memaksa para ibu untuk bekerja demi menutupi kebutuhan keluarga. Akibatnya peran ibu tidak berjalan maksimal, ditambah lagi ide materialis, individualis serta feminis. 
 
Angka perceraian dan trend single parent semakin meningkat, kenakalan remaja menjadi dampak serius bagi negara. Seks bebas, homoseksual/lesbian, bahkan  aborsi kini sudah membudaya. Efek domino dari hancurnya keluarga, maka masyarakat dan negara dapat dipastikan akan ikut hancur.
 
Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan dan diendapkan sehingga menjadi ‘bom kematian’ generasi. Sudah semestinya mencari jalan solutif dari ancaman yang mengerikan ini. 
 
Islam merupakan satu-satunya aturan yang dapat menyelamatkan negeri ini, yaitu dengan mengotimalkan peran keluarga dan negara. Pengokohan fungsi keluarga dapat diraih dengan ketaatan pada Allah Swt. Negarapun memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan keluarga ideal tersebut. Karena itu tanggung jawab negara sebagai penjaga ketahanan keluarga dalam masyarakatnya harus dikembalikan dan dioptimalkan. 
 
Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran materil saja, tetapi juga non materil seperti kebutuhan spiritual, keharmonisan sosial, dsb. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila  terpenuhi dua kriteria, yang pertama kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan) dan kedua terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatannya. Negara dengan aturan Islam mampu mengatur sistem ekonomi, sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, serta sistem sosial yang mampu mewujudkan ketahanan keluarga dan melahirkan generasi berkualitas.
 
Farida Septiany, S.Pd
Tinggal di Bandung
0 Komentar