Sistem Full Day School, Cocok untuk Siapa?

14 Juni 05:01 | Dilihat : 1532
Sistem Full Day School, Cocok untuk Siapa? Ilustrasi: Siswa Sekolah Dasar

Ramadhan tahun ini sebagian besar umat Islam dibuat gaduh oleh dua permasalahan. Pertama, tarif listrik yang naik bertahap secara diam-diam. Pastinya makin memberatkan bagi wong cilik. Kedua, tiba-tiba Mendikbud RI mulai tahun ini akan memberlakukan sistem full day school (FDS). Tahun lalu hanya sebatas wacana. Namun sebagian besar menolak hingga menulis surat terbuka. Penolakan tersebut dilakukan kalangan yang selama ini mempercayakan penanaman nilai keislaman anak-anak kepada Madrasah Diniyah (Madin). Bukan hanya madin, Taman Pendidikan Alquran (TPQ) akan kena imbas dari kebijakan full day school yang digulirkan Mendikbud. 

Partai berlambang Ka’bah adalah yang pertama melakukan penolakan. "Kebijakan memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. Kami meminta Mendikbud untuk mengurungkan kebijakan itu," kara Arwani Tomafi seperti dikutip oleh situs Antaranews. 

PBNU juga bersikap senada, “Hal mendasar yang terjadi saat full day school diterapkan adalah matinya madrasah-madrasah diniyyah, belajar agama sore hari, interaksi santri-kiai di sore hari," kata Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatoni di situs Detikcom. 

Hingga artikel ini terbit, dari kalangan Muhammadiyah dan PAN belum saya temukan sikap penolakan terhadap sistem full day school.

Gelombang penolakan terhadap full day School bukan terjadi tahun lalu dan sekarang. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Alvan Fathony M.HI, dosen Institut Agama Islam Nurul Jadid (IANJ) Kabupaten Probolinggo, pada 1994 pengasuh Pondok Pesantren Sukorejo KH. R. Fawaid As'ad bersama 200 kyai yang hadir dalam acara Haul KH As’ad Syamsul Arifin, membuat surat pernyataan penolakan dan menandatangani penolakan terhadap lima hari sekolah dalam sepekan. Alasan utama kala itu, kebijakan sekolah lima hari akan menggusur keberadaan TPQ yang kegiatannya berlangsung di sore hari dan makin membebani orang tua dari segi finansial. 

Pertama-tama sebelum mengritisi sistem full day school ala Mendikbud. Yang penting diketahui pembaca adalah apa latar belakang dari Mendikbud. Dengan latar belakang beliau, kita akan mengetahui kompeten atau tidaknya seseorang saat diamanahi suatu jabatan. Pak menteri yang mengenyam pendidikan doktoral di Unair Surabaya ini sebetulnya pantas disebut “pengamat Militer”. Disertasi beliau mengulas “Pemahaman tentang Profesionalisme perwira Menengah TNI-AD.” Bisa ditebak bukan apa jadinya kalau pemangku kebijakan tidak linier dengan kementerian dimana ia bekerja dan membaktikan diri kepada negara. Pendidikan akan “amburadul” jika pemangku kebijakannya bukan jebolan Fakultas Tarbiyah atau Ilmu Keguruan.

Kebijakan full day school yang akan digulirkan sejak Juli 2017 ini durasinya delapan jam tiap hari. Sepertinya, guru-guru diminta berada di sekolah mulai hari Senin hingga Jumat. Sabtunya libur mengajar. Masalahnya adalah sudahkah pemerintah memberi gaji sesuai upah minimum regional dengan beban mengajar seperti itu?. Kemudian bagaimana dengan sekolah yang krisis guru, apa tidak kian sengsara guru yang mengampu 3-4 mata pelajaran yang berbeda. Mereka adalah guru, bukan seorang buruh.

Sejatinya full day school berdurasi lima hari ini untuk siapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu melihat lagi latar belakang  Mendikbud. Dimana anak-anaknya ternyata sekolah di SD Islam tersohor dan dihuni kalangan berduit di Kota Malang. Sekolah ini menganut sistem full day. Pasti cocok  dengan selera Mendikbud yang sidak kesana kemari, ke berbagai daerah terutama di luar Jawa. Sementara sang istri belum tentu siap siaga di rumah dengan padatnya jadwal Mendikbud RI.

Full day school hanya cocok untuk kalangan berduit dan yang malas mengirim anaknya ke pesantren. Cocok bagi suami istri yang sibuk memburu harta dari pagi hingga malam tiba. Bagi saya, sekolah yang menerapkan sistem full day adalah sekolah yang mirip dengan tempat penitipan anak. Pagi mengantar anak, saat senja tiba sang anak dijemput pulang. Jadi mereka sepenuhnya memasrahkan kognitif, penanaman karakter dan kedekatan emosional anak-anak kepada gurunya. Apakah dengan begitu, pendidikan karakter model begini akan berhasil? 

Bagaimana dengan wilayah pedesaan dan perbatasan negara, apakah cocok untuk diterapkan sistem full day school? Sudahkah Pak Menteri meninjau kondisi pendidikan di sana?

Terakhir sebelum menutup artikel ini, ingatlah satu hal, bahwa anak kita bukanlah robot. Yang tidak punya perasaan, rasa lelah dan jenuh saat menjalani aktivitas pembelajaran yang sangat padat. Anak kita adalah manusia yang perlu menikmati masa tumbuh kembangnya. Ia harus banyak interaksi dengan orang tua, ulama dan masyarakat sekitar. Jangan sampai ia terasing dengan lingkungan di luar sekolah.

Idealnya durasi belajar itu yang singkat. Buat apa berlama-lama di sekolah jika nanti ketika berakhirnya kegiatan belajar, anak kita masih ikut les privat dan diberi banyak pekerjaan rumah (PR). Rugi sekali bukan?. Sebagai orang yang pernah merasakan rutinitas full day school, saya minta dengan hormat supaya Mendikbud RI segera meninjau ulang kebijakan yang satu ini. Wallahu’allam.

Fadh Ahmad Arifan
Penulis adalah Alumni Jurusan Studi ilmu agama Islam di Pascasarjana UIN Malang. Sehari-hari diamanahi mengajar Sejarah Kebudayaan Islam dan Ilmu Fiqih. 

1 Komentar