Ahok Effect, Jokowi Korban Berikutnya?

08 Mei 22:50 | Dilihat : 5938
 Ahok Effect, Jokowi Korban Berikutnya? Ilustrasi: Jokowi bersama Ahok.


Ahok-Djarot kalah telak pada Pilkada DKI putaran dua, 19 April silam. Selisih angkanya nyaris 16%. Anies-Sandi meraup 57,96%. Sedangkan paslon petahana cuma mengantongi suara 42,04%.

Ahok syok berat. Itu pasti. Ahok uring-uringan, sangat boleh jadi. Para Ahoker kalang-kabut. Mereka sulit move on. Beragam manuver pun mereka lakukan. Antara lain, membanjiri Balai Kota dengan karangan bunga dan balon. Tapi karena akhirnya terbukti ribuan karangan bunga itu dipesan oleh orang yang sama dari florist yang sama juga, maka sebagian kalangan menyebutnya sebagai “bunga karangan.”

Laiknya sebuah pertempuran, ada pemenang juga ada pecundang. Itu biasa, biasa banget. Umumnya para pecundang menderita luka-luka. Ada yang ringan, sedang , juga ada yang berat. Bahkan tidak sedikit juga yang nyawanya putus.

Nah, dalam deretan pasukan Ahok ini banyak juga yang menjadi korban. Mereka bisa individu, bisa juga institusi, lembaga atau parpol. Pastinya, kelompok Parpol pengusung dan pendukung adalah para korban. Mereka adalah PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PPP, dan PKB. 

PDIP keok dimana-mana

Dari semua Parpol pendukung dan pengusung Ahok, korban paling parah tentu saja PDIP. Mereka bukan saja harus menelan pil pahit kekalahan telak tersebut. Sialnya lagi, mereka juga kena dampak buruk Ahok atau yang biasa disebut Ahok effect. Maklum, sepanjang berkuasa menjadi gubernur menggantikan Jokowi, mantan Bupati Belitung Timur itu meninggalkan rekam jejak yang amat buruk. Prilaku kasar, kata-kata kotor, kinerja jeblok, keberpihakan kepada pengembang yang kelewatan, dan terindikasi terlibat dalam seabrek kasus korupsi. Dan, tentu saja, yang sangat monumental adalah mulut comberannya yang menista surat Al Maidah ayat 51.

Efek negatif Ahok langsug menerjang PDIP. Indikasinya gampang sekali. Parpol pemenang Pemilu dengan suara sekitar 19% itu harus menerima kenyataan pahit. Dari Pilkada di 101 daerah (7 provinsi, 76 kabupatan, dan 18 kota) serentak 15 Februari 2017 silam, banyak, jagoannya yang tumbang.

Kekalahan telak partai Moncong Putih itu terjadi di Pilgub Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan Jakarta. Di ajang pemilihan walikota, PDIP keok di Payakumbuh, Pekanbaru, Tasikmalaya, Salatiga, Kendari, Kupang, Ambon, dan Kota Jogja selisih suara sangt tipis. Begitu juga saat bertarung di Pilbub. Calon-calon dari PDIP terkapar di Tapanuli Tengah, Kampar, Muaro Jambi, Pringsewu, Mesuji, Bekasi, Cilacap, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Kep Sangihe, Banggai Kepulauan, Kolaka Utara, Buton, Lembata, Maluku Tenggara Barat, Halmahera Tengah, Sarmi, Kep Yapen, dan Jayapura.

Pertanyaannya, adakah fenomena ini menjadi bahan bacaan bagi Megawati dan para elite PDIP lainnya? Bagaimana mereka menyikapi bergelimpangannya jagoan PDIP yang keok dihajar lawannya?

PDIP hancur

Dalam sebuah obrolan santai, seorang pengurus pusat PDIP pernah mengeluhkan kondisi ini. Lelaki yang mengaku baru saja pulang dari keliling di sejumlah daerah mengatakan, rakyat sudah emoh kepada PDIP. Bahkan tidak terlalu keliru jika dikatakan rakyat sesungguhnya kecewa dan marah kepada Megawati dan PDIP.

“Rakyat menganggap PDIP adalah partai sarang koruptor, partai penampung PKI, tidak berpihak kepada wong cilik, terlalu mengutamakan pengusaha, khususnya para pemilik proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rakyat juga kecewa karena PDIP mengusung Ahok yang menistakan agama orang lain,” ujarnya dengan masygul.

Kalau mau jujur, lanjut dia, faktor PDIP yang mengusung Ahok di Pilkada DKI menjadi paling dominan dari sederet persepsi negatif tadi. Inilah yang memberi andil besar bagi kekalahan calon-calon PDIP di banyak Pilkada. Inilah Ahok effect dengan dampak negatifnya yang sangat mengerikan!

Sejatinya, kekalahan Ahok memang pelajaran yang amat berharga bagi PDIP. Bagaimana mungkin partai pemenang pemilu 2014 bisa remuk-redam begitu rupa karena  seorang Ahok. Rasa sakit itu kian terasa, manakala mengingat Basuki bukanlah anggota apalagi kader partai. Dia hanyalah politisi kutu loncat yang entah karena apa dan bagaimana, tiba-tiba saja mampu merebut menjadi pilihan Megawati.

Apakah tampilnya Ahok sebagai calon yang diusung mengkonfirmasi bahwa PDIP tidak punya kader yang mumpuni? Kalau jawabnya tidak, maka semestinya ada penjelasan yang masuk akal atas hal ini. Soal deal-deal khusus, misalnya. Tentang apa dan seperti apa deal-deal itu, mungkin hanya Mega-Ahok dan Allah Yang Maha Kuasa saja yang tahu persis.

Tapi terlepas dari itu semua, yang nyaris pasti, masa depan PDIP pada Pemilu dan Pilpres 2019 memang jadi sangat gawat. Pada Pemilu 2014 partai yang selalu membawa-bawa foto Soekarno dalam kampanyenya itu berhasil meraup 19% suara. Tentu angka ini menjadi dreaming day alias mimpi di siang bolong. Bukan mustahil suara partai ini bakal melorot ke 10-12% saja.

Suara PDIP bakal terjun ke 10-12%? Sepertinya terdengar sarkatis. Tapi sebetulnya tidak. Ini serius. Kekalahan telak Ahok di Pilkada DKI adalah sinyal yang amat kuat. Bagaimana mungkin pasangan yang begitu percaya diri karena backing dari segala penjuru bisa dikalahkan dengan demikian memalukan?

Siapa pun yang berakal waras dan berhati nurani pasti bisa melihat, betapa pasangan Basuki-Djarot (Badja) didukung oleh semua sumber daya yang ada. Taipan dengan dana yang nyaris tak terbatas bersama mereka. Jaringan media mainstream mendukung penuh, baik terang-terangan atau malu-malu kucing. Negara dengan seluruh birokrasinya bekerja ekstra keras untuk memenangkannya. Kecurangan dan politik uang dipertontonkan secara massif dan amat telanjang menjelang pada hari pencoblosan. Tapi toh, Allah berkehendak lain. Badja ternyata terjungkal dengan tragis. 

Harus belajar

Penistaan agama Islam oleh Ahok memang jadi salah satu kontributor tumbangnya calon arogan ini. Itulah harga yang harus dia bayar karena berani dengan pongah masuk ke wilayah paling sensitif, agama orang lain. Tapi kalau mau jujur, untuk Jakarta, pengaruh agama mungkin tidak sangat dominan. Mungkin porsi agama plus-minus sekitar 50% bagi penduduk DKI yang belakangan makin permisif dan sekuler.

Yang harus diingat, Pemilu melibatkan seluruh penduduk di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Buat orang di daerah, agama masih menjadi faktor amat penting. bisa dibayangkan, bagaimana nasib PDIP di mata rakyat kelak. Ingat, rakyat mengidentifikasi PDIP sebagai partai penampung PKI dan pendukung penista agama. Wuih…

Pada titik ini saya ingin mengingatkan Presiden Jokowi. Nasib mengenaskan serupa dengan PDIP bukan mustahil akan dialami pada Pilpres 2019. Maaf, ya, pak Presiden, rakyat kadung beranggapan anda membela dan melindungi Ahok. Paling tidak begitulah persepsi rakyat pada reklamasi Pantai Utara Jakarta dan kasus penistaan agama. 

Sekarang semuanya terpulang pada anda, Pak Presiden. Anda harus bisa membuktikan persepsi publik tadi keliru. Caranya gampang saja. Jangan bela dan lindungi Ahok, apalagi memasukkan dia ke dalam kabinet yang konon akan segera ada kocok ulang lagi.

Ahok itu sumber masalah. Ahok itu ibarat kecoa beracun, yang kemana-mana menebarkan penyakit. Kecoa jenis ini tidak cukup disemprot dengan pestisida serangga. Ia harus diinjak sampai mejret. Itu pun dengan catatan, anda harus menggunakan alas kaki, supaya kuman dan bakteri si Ahok, eh kecoa tadi, tidak menyusup ke pori-pori kaki. Semoga belum terlambat… (*)


Jakarta, 8 Mei 2017

Edy Mulyadi
Direktur Prorgam Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

1 Komentar