Belajar dari Etnis Cina dan Non-Muslim dalam Pilkada DKI

18 Februari 18:46 | Dilihat : 7321
Belajar dari Etnis Cina dan Non-Muslim dalam Pilkada DKI Ilustrasi: Warga keturunan China ramai-ramai mengantri di sebuah TPS di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (15/2). [foto: beritakopas.com]

Hersubeno Arief
Konsultan Media dan Politik
 
Pilkada DKI 2017 mencatat fenomena baru. Bangkitnya partisipasi dan soliditas pemilih dari etnis Cina. Selama ini, etnis Cina dianggap sangat apolitis dan cenderung abai, bahkan menghindar dari urusan politik. Mereka lebih sibuk dan memfokuskan diri pada sektor ekonomi dan perdagangan. Hasilnya kini sangat terasa. Mereka menguasai semua sektor perekonomian, bahkan disebut-sebut segelintir taipan menguasai lebih dari 82 persen perekonomian Indonesia. Buah ketekunan ini sungguh dahsyat.
 
Di masa lalu, bukan fenomena mengagetkan bila dalam Pilkada atau Pilpres, etnis Cina  memilih berlibur ke luar kota atau ke luar negeri. Tak mengherankan bila tingkat partisipasi mereka sangat rendah. Saat menjelang Pilkada dan Pilpres memang boleh disebut masa “susah” bagi etnis Cina yang dikenal sebagai pedagang yang ulet dan saudagar kaya. Banyak yang jauh hari sudah “menghilang” ke luar kota.
 
Sudah bukan rahasia mereka selalu menjadi sapi perah kalangan parpol atau kandidat, terutama incumbent. Di Medan, Sumatera Utara bahkan ada semacam anekdot “Untung Owe gunung. Kalau bukit, Owe sudah rata”. Anekdot itu menggambarkan betapa banyaknya pihak yang meminta “jatah preman” kepada mereka.
 
Nah dalam Pilkada DKI, fenomenanya jauh berbeda. Dari data Exit Poll sejumlah lembaga survei dan juga fakta di sejumlah TPS menunjukkan, tingkat partisipasi dan soliditas mereka sungguh luar biasa. Di kantong-kantong pecinan, seperti Pluit, Jelambar, Kelapa Gading dan sejumlah tempat lainnya di Jakarta, mereka berbondong-bondong antre di TPS-TPS. Di TPS Mall of Indonesia (MOI) Kelapa Gading antrean mereka mengular, bahkan sampai pukul 14.00 WIB. Padahal seharusnya TPS pukul 13.00 Wib sudah tutup.
 
Mereka juga sangat militan memperjuangkan hak suara mereka. Dengan modal KTP mereka bersedia bersitegang, berteriak-teriak bahkan membentak petugas TPS, untuk dapat memilih. Dalam penghitungan suara, mereka juga melakukan sapu bersih. Suara mereka bulat penuh mendukung paslon nomor 2  Basuki-Djarot. Di beberapa TPS bahkan suara mereka 100% untuk paslon nomor 2. Dahsyat. Demikian pula halnya suara pemilih Kristen/Katholik yang lebih dari 95% lari ke Ahok-Djarot.
 
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, bahkan tak segan mengumbar kekaguman dan apresiasinya. Dahnil menilai Pilkada DKI 2017 sebagai potensi kebangkitan politik mereka. Dahnil tidak melihat itu sebagai sebuah bentuk politik aliran karena mereka solid memilih calon yang seetnis dan seagama.
 
Fenomena sebaliknya terjadi dengan pemilih muslim. Banyak kalangan muslim yang mengaku dirinya muslim, bahkan mengecam ketika ada yang menyerukan agar memilih sesama pemimpin muslim. Padahal landasannya sangat jelas, yakni kitab suci yang menjadi landasan keimanan umat Islam. Perlu dicatat, yang diserukan selama ini adalah memilih pemimpin SESAMA MUSLIM, BUKAN SESAMA ETNIS. Berbagai label ditempelkan, mulai dari yang ringan, berupa politik aliran, sampai istilah yang sangat keras:  dungu, bodoh, terbelakang, radikal, anti-pluralisme dan yang paling serem adalah anti-kebhinekaan, anti-NKRI.
 
Dalam demokrasi modern, memilih berdasarkan etnis, agama dan kedekatan-kedekatan lain, adalah soal biasa. Di Amerika selama ratusan tahun bahkan dikenal sebuah istilah White, Anglo Saxon, and Protestant (WASP). Muncul semacam kesepakatan bahwa yang boleh dan bisa menjadi Presiden Amerika Serikat haruslah seorang kulit putih,  dari negara Anglo Saxon ( British) dan beragama Protestan. Butuh ratusan tahun untuk dapat menerima seorang Katholik (Presiden ke- 35 John F Kennedy) dan kemudian kulit hitam (Presiden ke-44 Barack Obama) untuk menjadi Presiden. Bagaimana dengan muslim?
 
Jadi seharusnya sangat wajar sebagai mayoritas secara populasi, pemilih Islam juga menghendaki dan memilih pemimpin Islam. Begitu pula sangat wajar bila etnis Cina maupun non-muslim menghendaki dan menginginkan pemimpin yang berasal dari kelompok dan sesama mereka. Mereka boleh saja bercita-cita menjadi gubernur bahkan presiden Indonesia. Tidak perlu ada label rasis, sektarian bahkan radikal. Namanya usaha, kok disalah-salahkan, digoblok-goblokkan. Dalam sosiologi fenomena itu disebut sebagai In-Group feeling. Yakni sebuah kelompok sosial yang individu-individunya mengidentifikasikan dirinya dalam satu kelompok. Masalahnya bagaimana cara dalam meraih kekuasaan itu dan untuk apa kekuasaan itu sendiri.
 
Dalam sejarah dunia, kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin muslim, terbukti  sangat mengayomi para pemeluk agama lain dalam kehidupan politik, keagamaan dan sosialnya. Sangat banyak contoh soal ini. Mulai ketika Nabi Muhammad memimpin pemerintahan di Madinah, dinasti Abbasiyah di Andalusia, Usmaniah dan tentu saja jangan lupa apa yang terjadi dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Walupun bukan negara Islam, tapi pemimpin dan mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Kehidupan beragama di Indonesia sering disebut sebagai sebuah contoh bagi dunia.
 
Cerita sebaliknya justru terjadi di negara-negara dimana Muslim menjadi minoritas. Contoh paling aktual adalah apa yang terjadi dengan komunitas Rohingya di Myanmar. Mereka diperlakukan layaknya bukan manusia, hanya karena alasan etnis dan agama yang berbeda dengan mayoritas warga dan penguasa.
 
Jadi bagi anda yang Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu, atau etnis Cina, Jawa, Sunda maupun Papua, silakan anda memilih berdasarkan kesamaan agama atau etnis. Tak perlu khawatir dicap dungu, bodoh, tak beradab, apalagi bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi.   
 
Hanya orang “dungu dan bodoh” ---maaf saya terpaksa meminjam istilah yang sering dipakai mereka---apalagi kalau dia juga seorang muslim, yang menilai bahwa memilih sesama muslim sebagai pemimpin sebagai tindakan dungu, bodoh dan terbelakang.
 

 

0 Komentar