Jokowi Menantang Doa Nabi Muhammad Saw

Senin, 01 Desember 2014 - 11:16 WIB | Dilihat : 25849
Jokowi Menantang Doa Nabi Muhammad Saw Jokowi

 

KH Muhammad Al Khaththath
Sekjen FUI


Jokowi tampaknya sangat yakin bahwa dia adalah presiden sakti, full power. Dengan tiga kartu saktinya dia yakin bahwa gejolak masyarakat tak akan terjadi, apalagi sampai menggulingkannya akibat naiknya harga BBM di tengah situasi harga minyak mentah dunia turun. 

Kartu sakti itu diluncurkan 3 November lalu tanpa persetujuan DPR. Kabarnya Jokowi juga kelimpungan dari mana dananya. "DPR harus dimintakan persetujuan. Terlebih jika diketahui bahwa tidak ada dana yang mendukungnya. DPR kan harus tahu dari mana sumber pendanaannya?" kata Tantowi Yahya Jubir KMP kepada Tribunnews.com (7/11). 

Namun dua minggu kemudian tatkala mengumumkan kenaikan harga BBM (17/11) di Istana Jakarta Jokowi menyebutkan bahwa bagi masyarakat yang paling menderita akibat kenaikan harga BBM telah disediakan tiga kartu sakti di atas yang bisa langsung dicairkan. Sehingga muncul analisa bahwa justru kebijakan menaikkan harga BBM Rp 2000,- per liter ditempuh Jokowi untuk mengatasi sumber dana bagi kartu-kartu saktinya. 

Jika itu benar, maka lumayan juga. Sebab, uang segar (fresh money) yang disetor oleh rakyat pengguna BBM pasca kenaikan sebesar Rp2000,- per liter gede juga. Jika diasumsikan perhari ada 20 juta mobil rata-rata mengisi 10 liter, maka program kartu sakti Jokowi disubsidi rakyat Rp400 miliar per hari dari pengguna mobil.  Jika diasumsikan perhari ada 90 juta pengguna motor rata-rata mengisi 2 liter, maka program presiden disubsidi rakyat pengguna motor Rp360 miliar/per hari atau total Rp760 M/hari. Total jenderal kartu Jokowi disubsidi rakyat pengguna mobil dan motor sekitar Rp.277,4 T/ tahun. Kabarnya beban subsidi BBM tahun 2014 sebesar Rp246,5 T sehingga kenaikan harga BBM justru mendatangkan selisih hasil. Jadi yang mensubsidi sebenarnya rakyat ataukah pemerintah? 

Kebijakan menaikkan harga BBM tersebut jelas menuai banyak protes, kecaman, hingga demonstrasi. Pasalnya kebijakan tersebut jelas sangat menyengsarakan rakyat banyak.  Tidak hanya dirogoh koceknya sebesar Rp 2000,- per liter atau sekitar Rp 277,4T/tahun, rakyat juga dirogoh lagi kocek mereka untuk mengatasi kenaikan harga-harga  barang dan jasa antara 20-30%.  Juga rakyat kecil yang tidak punya mobil dan motor pun terkena dampak kenaikan harga BBM.  Sebab mereka naik angkot atau metromini yang jelas naik tarifnya. Bahkan rakyat kecil di lereng-lereng gunung pun terkena dampak kenaikan harga BBM meski tidak pernah pergi kemana-mana.  Sebab ikan asin yang mereka makan itu harganya pasti naik karena didatangkan dari laut.   Kenaikan harga BBM ini sangat menyengsarakan rakyat dan secara makro melemahkan ekonomi Negara karena laju inflasi naik sekitar 2,9%.   

Jika pemerintahan Jokowi pro rakyat kecil, maka seharusnya mereka menerima saran agar pemerintah gunakan bensin RON 83 yang harganya lebih murah daripada premium RON 88 sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM.

Apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur.  Buruh di Jakarta yang tadinya bergembira dengan kenaikan UMP Rp2,7 juta/bulan harus tekor lagi pendapatannya akibat kenaikan harga BBM.  Apalagi yang UMP-nya tidak naik.  Apalagi masih banyak rakyat yang gajinya di bawah 2 juta per bulan. Apakah sogokan Jokowi kepada rakyat kecil melalui tiga kartu saktinya bisa mengatasi penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM?  

Sadar atau tidak Jokowi sedang menantang doa Nabi Muhammad saw berikut: “Ya Allah siapa saja yang memegang urusan umatku lalu menyulitkan mereka maka persulitlah dia dan siapa yang memegang urusan umatku lalu bersikap baik kepada mereka maka baikilah dia.“  (Sahih Muslim Juz 6/7).

Ditambah lagi setelah menaikkan harga BBM, dua hari kemudian (19/11) Jokowi melantik Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta di tengah suasana politik DKI yang sangat panas. Pasalnya keberadaan jabatan gubernur yang ditinggalkan Jokowi itu masih dipersengketakan. Sebab pasal 203 Perpu No 1/2014 yang dijadikan landasan pemerintah untuk mengangkat Wagub Ahok menggantikan Gubernur Jokowi menyebut bila kekosongan jabatan gubernur yang diangkat berdasarkan UU Nomor 32/2004. Padahal menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Gubernur Jokowi dipilih berdasarkan UU No 29/2007 khusus ibukota. Sehingga pasal 203 Perpu No 1/2014 tidak berlaku buat Ahok.  Justru yang berlaku adalah Pasal 174 Perpu No 1/2014 yang menyebut bahwa jika masa jabatan Gubernur yang kosong lebih dari 18 bulan, maka dilakukan pemilihan gubernur oleh DPRD Provinsi.  

Perselisihan kubu KIH dan KMP di DPRD DKI bisa diselesaikan dengan fatwa MA. Namun ada pengkhianatan sehingga surat permintaan fatwa kepada MA belum juga dikirimkan oleh pimpinan DPRD dan buru-buru mereka membuat sidang paripurna yang meminta Jokowi melantik Ahok walau sidang itu dihadiri kurang dari separo anggota alias tidak kuorum. Sehingga pelantikan Ahok oleh Jokowi adalah tindakan zalim yang menyakiti hati rakyat Jakarta yang mayoritas muslim. 

Dua perkara di atas sudah cukup untuk mengatakan bahwa sadar atau tidak Jokowi sedang menantang doa nabi Saw. yang meminta kepada Allah agar mempersulit pemimpin yang mempersulit umat Nabi Saw. Kita tunggu apa yang akan terjadi? Wallahua’lam!

0 Komentar