Angka Perceraian Terus Naik, Bukti Krisis Sosial di Negeri Kapitalis

Senin, 03 Oktober 2016 - 17:32 WIB | Dilihat : 2666
Angka Perceraian Terus Naik, Bukti Krisis Sosial di Negeri Kapitalis Ilustrasi
 
Rumah tangga yang ideal, sakinah mawaddah wa rahmah, penuh ketenangan dan kasih sayang antara anggota keluarga merupakan dambaan setiap insan. Faktanya kadangkala keinginan ini sulit terwujud, bahkan tidak sedikit rumah tangga yang kemudian berujung pada perceraian.
 
Tak banyak orang menyadari, tingkat perceraian di Tanah Air merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik. Angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap bulan  tahun 2016 ini. Misalnya, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi yang menerima 461 permohonan perkara cerai hingga akhir Agustus 2016. Begitupula di Palembang yang setiap harinya dilakukan 85 proses sidang perkara perceraian. Anwar Saadi, Kasubdit Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama membenarkan peningkatan tren perpisahan suami istri di negara ini. 
 
Berdasarkan data yang diperoleh sejak tahun 2009-2016, terlihat kenaikan angka perceraian mencapai 16 hingga 20 persen. Tren tersebut mengindikasikan rapuhnya institusi perkawinan saat ini. yang lebih mencengangkan lagi, 75%-80% dari kasus perceraian ini diakibatkan oleh gugat cerai, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Fenomena yang terjadi saat ini terbalik. Kalau dulu yang dominan suami menceraikan istri, kini 75% perceraian atas inisiatif istri yang menggugat cerai suaminya.
 
Tingginya angka perceraian, termasuk pergeseran tren perceraian yang dominan diajukan oleh pihak istri, menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa dan ada apa? Pasalnya, selama ini biasanya kaum perempuan malah tidak mau diceraikan, walau ia sudah babak belur akibat dari perlakuan suami yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ketakutan perempuan yang disebabkan oleh ketidaksiapan  secara ekonomi, sosial dan psikologi. Lazimnya perempuan pun merasa malu menyandang status janda, apalagi jika sudah memiliki anak. Belum lagi beratnya konsekuensi yang harus ditanggung untuk menjadi orangtua tunggal bagi anak-anak yang biasanya ikut ibu. Apakah ini sebagai dampak dari semakin tingginya kesadaran dan sensitifitas jender yang dipelajari oleh kaum perempuan?
 
Menurut sumber dari Departemen Agama, dari kasus yang mereka tangani, diperoleh kesimpulan bahwa tingginya permintaan gugat cerai istri terhadap suami tersebut adalah akibat kaum perempuan merasa mempunyai hak yang sama dengan lelaki, atau akibat globalisasi sekarang ini. Namun demikian, faktor penyebab utama tingginya angka perceraian dan gugat cerai sesungguhnya adalah karena tidak adanya penerapan Islam kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial, yang include di dalamnya kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Selain itu meningkatnya angka perceraian ini disebabkan oleh 14 faktor lain. Mulai dari ketidakharmonisan, pertengkaran dan perselisihan, tidak adanya tangung jawab dari suami, masalah ekonomi, dan adanya orang ketiga atau perselingkuhan. 
 
Jumlah perceraian adalah wajah sejati masyarakat yang kapitalistik sebagaimana yang terjadi di Indonesia hari ini. Alih-alih menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab mengayomi dan memenuhi kebutuhan, kaum laki-laki malah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan lemah tanggung jawab penafkahan, padahal pemenuhan kebutuhan harian, biaya pendidikan dan kesehatan makin melangit. Kemiskinan, dan minimnya lapangan kerja juga hasil dari kapitalisme. Kondisi keluarga makin diperburuk oleh  buah busuk ide-ide liberal seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia.
 
Memang, perceraian tidak dilarang dalam Islam sekalipun dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah saw. bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak.” (HR Abu Dawud). Karena itu, perceraian bukanlah hal yang terlarang karena memang secara faktual pun biduk rumah tangga tidak selalu tenang dan harmonis. Hanya saja, jika kasus perceraian yang terjadi hingga 10% dari jumlah pernikahan sebagaimana yang terjadi di Indonesia saat ini, tentu saja tidak bisa dikatakan ‘wajar’ atau biasa. Ini menunjukkan, pernikahan seolah tidak lagi dianggap sesuatu yang bernilai ibadah.
 
Islam memiliki pengaturan yang menyeluruh tentang kehidupan dan mengatur seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam urusan pernikahan dan rumah tangga/keluarga. Jika keluarga yang dibentuk dilandasi oleh pondasi yang kokoh, yaitu akidah Islam, diiringi dengan niat, cara, proses pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam, maka keadaan sakinah mawaddah wa rahmah dengan izin Allah akan dicapai. Hanya saja, memang pernikahan tidak selalu berjalan mulus, kadang diterpa cobaan, yang harus dihadapi dengan kematangan sikap dan kematangan berpikir serta komunikasi yang baik. Akan tetapi, sering badai perkawinan menerpa sedemikian hebatnya sehingga masing-masing pihak tidak bisa mempertahankan rumah tangga mereka lebih lama lagi dan perpisahan menjadi kehendak Allah yang harus dijalani. Dalam hal ini Islam pun telah mengaturnya dengan rinci. Banyak nash-nash yang menjelaskan tentang masalah perceraian (talak) ini, termasuk tatacaranya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 229 -230 dan ath-Thalaq [65]: 2).
 
Jika saja seluruh hukum Islam diterapkan di muka bumi ini, tentu kasus perceraian yang terus meningkat secara fantastis di negeri-negeri kapitalis tidak akan pernah terjadi. Sebab, setiap keluarga Muslim yang hidup di dalam sistem Islam akan berupaya maksimal untuk mempertahankan pernikahannya. Apalagi pernikahan berkaitan dengan kualitas generasi mendatang. Keluarga adalah sebuah institusi terkecil dari pelaksana syariah Islam. Dari keluargalah akan lahir generasi yang kuat akidah dan akhlaknya untuk mewujudkan kembali Islam dalam sebuah negara. Maka dari itu, menjadi kewajiban setiap pasangan suami-istri untuk melanggengkan ikatan pernikahan dan kehidupan keluarganya dengan selalu terikat dengan hukum Allah Swt.

Falta U. Rosyidah, S.TP 
Alumni Universitas Brawijaya Malang
0 Komentar