Ustaz Hadi Raih Doktor Unpad dengan Disertasi tentang OPZ

12 Agustus 14:08 | Dilihat : 389
Ustaz Hadi Raih Doktor Unpad dengan Disertasi tentang OPZ Hadiyanto Abdur Rahiem menjalani sidang terbuka promosi doktor, di kampus UNPAD, Jalan Dago Pakar, Kota Bandung, Rabu (9/8/2017).

Bandung (SI Online) - Wakil Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Provinsi Jawa Barat, Ustaz Hadiyanto Abdur Rahiem, meraih gelar Doktor dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran (UNPAD). Ia berhasil mempertahankan disertasinya pada sidang terbuka promosi doktor, di kampus UNPAD, Jalan Dago Pakar, Kota Bandung, Rabu (9/8/2017).

Disertasi yang mengantarkan Hadiyanto meraih yudisium cumlaude tersebut berjudul “Komunikasi Organisasi Pengelola Zakat Dalam Kerjasama Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Etos Komunikator OPZ sebagai Faith-Based Organization di Jawa Barat)”.  Metode penelitian yang ia gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan taknik studi kasus dengan informan yang berasal dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan LAZIS Dewan Dakwah Unit Jawa Barat.

Ustaz Hadi memaparkan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan komunikasi organisasi yang bertumpu kepada etos komunilator Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam Kerjasama Program Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa sumber yang menjadi referensi bagi etos komunikator OPZ adalah menjadi dasar bagaimana OPZ menjalankan pengelolaan zakat. 

Proses eksternalisasi pengelola zakat telah memberi pengaruh dalam proses awal pengelolaan zakat. Hanya ketika proses obyektivasi yaitu terjadi  interaksi intersubyektif yang termasuk ke dalam reanah organisasi, maka sumber referensi OPZ pada dasarnya merujuk kepada sumber-sumber organisasinya masing-masing dengan karakter yang berbeda yaitu yang mengacu kepada hukum positif pengelolaan zakat untuk BAZNAS, sehingga nilai-nilai tentang sinergi, professional, transparan, dan akuntabel sangat menonjol. Sementara yang mengacu kepada doktrin, pengalaman, dan visi misi organisasi dijalankan oleh LAZIS Dewan Dakwah, sehingga melahirkan doktrin nilai tentang dakwah sebagai inti perubahan, kemandirian, dan kerjasama yang juga menjadi iklim organisasinya yang terpelihara.

Pelaksanaan kerjasama program pemberdayaan masyarakat oleh BAZNAS yang langsung diinisiasi oleh dan bekerjasama dengan pemerintah memiliki program pemberdayaan masyarakat lebih banyak bertumpu ke aspek personal power (pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat) dan interpersonal power (perluasan akses-akses sumber pemenuhan kebutuhan dari penerima manfaat). Pelaksanaan kerjasama program pemberdayaan masyarakat oleh BAZNAS yang langsung diinisiasi oleh dan bekerjsama dengan pemerintah memiliki program pemberdayaan masyarakat lebih banyak bertumpu ke aspek personal power (pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat) dan interpersonal power (perluasanan akses-akses sumber pemenuhanan kebutuhan dari penerima manfaat).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan Hadiyanto terkait temuan yang dihadapi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam komunikasi organisasi OPZ dalam melaksanakan kerjasama program pemberdayaan masyarakat, maka ia menyampaikan beberapa saran, antara lain:

Pertama, pengurus organisasi terutama di level Pembina/pimpinan seharusnya lebih berperan aktif dan memiliki tingkat inisiatif dan mobilitas tinggi sebagai bentuk komitmen organisasi dalam membangun komunikasi organisasi melalui penguatan etos para pengurusnya yang bermuatan ide, sikap dan tindakan edeal dalam proses pengelolaan zakat sesuai nilai-nilai syariat Islam untuk memberdayakan umat; sehingga program-program pemberdayaan masyarakat bukan sebatas jargon-jargon perubahan formal verbalistik, tetapi menjadi kekuatan nilai penggerak organisasi berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam tentang zakat.

Kedua, agenda-agenda bersama terkait dengan orientasi implementasi kerjasa program pemberdayaan masyarakat harus dibuka komunikasi dan koordinasi seluas-luasnya diantara lembaga zakat dengan memajukan nilai-nilai saling pertcaya, terbuka, dan kemaslahatan yang lebih luas, sehingga pelaksanaan program menjadi efisien, efektif, dan teapt sasaran, terutama diarahkan kepada dua hal yaitu aspek pengumpulan dan aspek pemberdayaan zakat. Hal ini agar tidak terjadi hidden agenda dan ego sektoral masing-masing lembaga zakat dalam proses pengumpulan dan pendayagunaannya.

Ketiga, keberadaaan lembaga zakat yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 harus diperkuat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi kewenangan kepada lembaga zakat yang berfungsi mengkoordinasikan seluruh potensi keorganisasiaan zakat dalam hal ini BAZNAS untuk memiliki kekuatan memberi sanksi kepada lembaga zakat yang tidak sinergi, kolaboratif, dan bekerjasama. Bahkan dalam upaya menjaga kewibawaan lembaga zakat secara keseluruhan, maka sebaiknya BAZNAS hanya difungiskan sebagai regulator, fasilitator, mediator, edukator, dan advokat bagi penyelenggaraan pengelola zakat untuk seluruh OPZ dan tidak difungsikan sebagai pelaksana pengelolaan zakat, sehingga menjadi competitor bagi OPZ lainnya yang juga dibina oleh BAZNAS. Selain itu perlu dorongan kepada para pengambil keputusan baik pemerintah daerah dan DPRD memberi penguatan terutama yang berpenduduk mayoritas muslim supaya memproduksi regulasi zakat sampai akar rumput di masyarakat, sehingga zakat sebagai produk hokum positif di Indonesia dapat ditegakkan oleh seluruh elemen dan unsur masyarakat dari pusat hingga ke daerah dengan menjalankan fungsi pengawasan baik syariah maupun manajemen. []

0 Komentar