Retno Listyarti, Kepala SMAN 3 Jakarta yang Pernah Dipecat Ahok Kini Jadi Anggota KPAI

31 Juli 19:26 | Dilihat : 2292
 Retno Listyarti, Kepala SMAN 3 Jakarta yang Pernah Dipecat Ahok Kini Jadi Anggota KPAI Retno Listyarti (ketiga dari kanan) usai serah terima jabatan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017). [foto: okezone.com]

Jakarta (SI Online) - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) resmi diisi anggota baru. Mereka yang terpilih menggantikan komisioner sebelumnya untuk periode 2017-2022 seusai melakukan serah terima jabatan dengan komisioner periode sebelumnya.

Serah terima jabatan, dari Ketua KPAI periode sebelumnya, Asrorun Niam Shaleh kepada anggota KPAI baru dilakukan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).

Di antara sembilan nama komisioner KPAI Periode 2017-2022 terdapat tiga nama petahana. Ketiganya adalah Susanto, Putu Elvina, dan Rita Pranawati. 

Sementara enam nama lainnya adalah orang-orang baru, di antaranya Ai Maryati Sholihah (unsur pemerintah), Jasra Putra (Masyarakat Peduli Anak), Sitti Hikmawatty (dunia usaha), Retno Listyarti (pemerintah), Susianah (tokoh masyarakat), dan Margaret Aliyatul Maimunah (ormas). 

Di antara enam komisioner itu, Retno Listyarti adalah nama yang cukup dikenal publik. Retno pernah meramaikan publik akibat ia dipecat secara sepihak oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ahok, dari jabatannya sebagai Kepala SMAN 3 Jakarta pada 2015 lalu. 

Tak terima dipecat dari jabatannya dan dipindahkan lokasi mengajarnya, Retno lantas melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasilnya, pada 7 Januari 2016 lalu Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Retno terhadap surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budiman. Surat keputusan bernomor 355/2015 itu berisi ihwal pencopotan Retno sebagai Kepala SMAN 3.
 
"Kami mengabulkan seluruh gugatan dari penggugat, Retno," ujar Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana. Tri menjelaskan, karena SK Kepala Dinas Pendidikan DKI batal demi hukum, Dinas Pendidikan wajib mencabut SK tersebut. "Dinas Pendidikan pun harus merehabilitasi nama Retno dan mengembalikan jabatannya," ucapnya. 

Seperti dilansir Jawa Pos, Retno mengaku, terhitung sejak November tahun lalu, bersamaan dengan proses hukum gugatannya terhadap keputusan pemecatan, Retno mendaftar calon komisioner KPAI. Sejak lama, perempuan yang kini guru SMAN 13 Jakarta itu mengaku punya kepedulian pada kasus kekerasan anak di dunia pendidikan. Setiap tahun Retno menilai kasus kekerasan anak semakin masif dan mengerikan karena sampai muncul korban siswa meninggal.

”Kasus Taruna Nusantara itu hanya fenomena gunung es. Saya melihat kok KPAI tidak bisa berbuat banyak, minimal meminimalisasi angka ini,” kata ibu tiga anak itu.

Menurut Retno, sekolah seharusnya menjadi sumber dari budaya kebaikan. Jika ditanamkan nilai kekerasan, saat di luar anak hanya bisa menyelesaikan persoalan dengan cara yang sama. Termasuk kasus pelanggaran hak anak melalui sikap sekolah yang memberikan nilai 0 kepada siswa. 

”Memberi nilai 0 pada anak itu melanggar hak anak. Saya sering bentrok dengan guru terkait ini. Ini bukan semata membela anak, tapi membela kualitas pendidikan,” ujar perempuan yang juga Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta itu.

Dengan menjadi guru, Retno tidak bisa berbuat banyak dalam memberikan perlindungan kepada anak. Karena itu, dia memutuskan masuk KPAI. Peraih Islamic Educator Award 2013 tersebut mendaftar setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mencalonkan diri melalui jalur pemerintah.

Dengan rekomendasi itu, Retno mendapatkan cuti tanpa tanggungan selama lima tahun. ”Saya mengikuti semua proses seleksi. Dari awal sekitar 180-an, menjadi 36 orang, lalu menyusut 18 orang ke Komisi VIII DPR, dan akhirnya terpilih sembilan,” ujarnya.

Saat masuk seleksi akhir di DPR, Retno mengaku sempat pesimistis. Sebab, selama ini posisi KPAI selalu lekat menjadi jatah dari wakil Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Retno mengaku bukan bagian dari NU dan Muhammadiyah. Namun, pada akhirnya, Retno terpilih di antara delapan komisioner lain, yang terbagi rata mewakili NU dan Muhammadiyah.

”Saya sempat pesimistis dan dag-dig-dug karena ini kan lembaga politik. Sementara partai yang menjadi pengusung saya hanya PDIP. Ternyata, akhirnya bertambah dari enam fraksi lain. Saya sempat kaget ternyata terpilih,” ujar lulusan S-2 Kajian Timur Tengah dan Islam Ilmu Politik dan Hubungan Internasional UI itu. []

2 Komentar