Soal Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Ini Kata Mantan Ketua Baznas

11 Februari 05:05 | Dilihat : 1483
Soal Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Ini Kata Mantan Ketua Baznas Mantan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prof Dr KH Didin Hafidhuddin

Bogor (SI Online) - Mantan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Prof Dr KH Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang secara eksplisit ada aturan dan ada petugasnya.

"Kalau orang tidak shalat dia berdosa langsung kepada Allah dan relatif tidak ada orang yang dirugikan, tetapi kalau zakat tidak ditunaikan dia tidak hanya berdosa kepada Allah dia juga merugikan para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)," jelas Kyai Didin dalam sebuah kajian di Masjid Al Hijri II Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Sabtu (10/2/2018).

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga menjelaskan bahwa secara syariah zakat itu harus dilakukan oleh pihak yang memiliki dua kekuatan. Kekuatan ada dua macam, yaitu kekuasaan dan kepercayaan. Menurutnya, ketika ada dua kekuatan itu maka akan memudahkan mengumpulkan potensi zakat.

"Walaupun misalnya pemerintah tapi tidak dipercaya maka tidak akan berhasil, lembaga terpercaya tetapi tidak punya kekuasaan itu tidak akan maksimal, maka keduanya harus dipadukan," ujarnya.

Terkait rencana pemerintah yang akan memotong zakat kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim, Kyai Didin mengatakan itu ada ketentuannya. "Yang perlu disadari, kalaupun terjadi zakat ini dipotong itu harus bagi Muslim muzzaki (orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat) jadi bukan semua pegawai dipotong tetapi Muslim yang penghasilannya menurut ketentuan saat ini yaitu minimal 5,1 juta per bulan," jelasnya.

"Tapi ini baru rencana, saya kira itu sah-sah saja asalkan tidak masuk APBN. Uang zakat masukkan ke lembaga yang amanah. Jadi tidak apa-apa selama itu untuk kepentingan mustahiq dari kalangan orang-orang miskin," tambah Kyai Didin.

Namun, ia juga mengkritik pemerintah yang menurutnya tidak konsisten. "Katanya tidak mewajibkan hanya mengimbau. Tugas pemerintah itu eksekutif untuk melaksanakan, kalau mengimbau biar MUI saja, biar para ulama saja," tandasnya.

red: adhila

0 Komentar