Blokir Akun Dakwah dan Sosial, FB Dinilai Melanggar Kebebasan Berpendapat

12 Januari 21:23 | Dilihat : 413
Blokir Akun Dakwah dan Sosial, FB Dinilai Melanggar Kebebasan Berpendapat Massa aksi tolak kezaliman facebook (foto: reuters)

Jakarta (SI Online) - Sejumlah massa dari berbagai elemen umat Islam yang tergabung dalam Aliansi Tolak Kezaliman (ATK) Facebook pada Jumat (12/1) melakukan aksi di depan kantor facebook di Jakarta. Mereka memprotes tindakan diskriminatif facebook karena telah menutup akun-akun milik organisasi dan aktivis Islam.

Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Ustaz Slamet Maarif yang hadir dalam aksi tersebut meminta pihak facebook membuktikan jika pemblokiran yang dilakukan itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Dia merasa akun-akun FPI yang berisi soal kegiatan sosial kemanusiaan ikut kena blokir.

"Ya harus dibuktikan. Sekarang persoalannya akhir-akhir ini ada akun kemanusiaan kami yang isinya kegiatan kemanusiaan, bagaimana kawan-kawan membantu korban banjir, membangun rumah, memberikan pengobatan itu diblokir. Apa itu meresahkan?" kata dia.

Dia juga mengatakan ada akun Gerakan Sholat Subuh yang juga ikut diblokir. Dia harap dapat berkomunikasi dengan pihak FB. "Oleh karena itu kita ingin komunikasi dengan FB. Standarnya apa," ucap Slamet.

Slamet mengaku juga sempat melaporkan akun yang dinilainya menghina agama dan menyebar kebencian. Meski begitu dia mengaku belum mendapatkan respons dari pihak Facebook. "FB harus menjelaskan pembiaran akun-akun penista agama dan jelaskan juga kenapa ada pemblokiran akun," ungkapnya.

Sementara itu, advokat senior Eggi Sudjana yang turut hadir juga mempertanyakan banyaknya akun dakwah umat Islam yang diblokir. Ia menuntut facebook memberikan klarifikasi mengapa akun-akun tersebut diberangus. Sedangkan, akun yang mengkampanyekan LGBT dibiarkan bebas.

Eggi memandang, sikap facebook yang memblokir akun pendakwah Islam telah mengkhianati Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. “Ini bukan saja mengkhianti proses dakwah, tetapi secara UUD 45 telah melanggar pasal 28 untuk menyatakan kebebasan pendapat,” tandasnya.

red: adhila
sumber: detik/okezone

0 Komentar