#Pro-Kontra Perppu Ormas

Fahri Hamzah Duga Tahun Depan Banyak Ormas Dibubarkan

31 Oktober 13:34 | Dilihat : 1117
Fahri Hamzah Duga Tahun Depan Banyak Ormas Dibubarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. [foto: okezone.com]

Jakarta (SI Online) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memprediksi bakal banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang dibubarkan, menyusul pengesahan Perppu 2/2017 menjadi undang-undang. Apalagi, dengan UU Ormas yang baru, pemerintah dapat membubarkan sebuah ormas tanpa melalui proses pengadilan. 

"Bisa jadi itu, hati-hati. Saya ada dugaan tahun depan itu akan banyak pembubaran ormas, karena itu akan menyangkut suhu politik," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/10), seperti dikutip Rakyat Merdeka Online.

Menurut Fahri, UU Ormas juga berpotensi digunakan rezim penguasa untuk membubarkan ormas yang dianggap menganggu kepentingan politik pada Pemilu 2019.

Dia menilai wajar jika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Jokowi untuk membahas revisi UU Ormas. Sebab, di masa pemerintahannya, SBY dan DPR menyusun undang-undang yang memberikan kebebasan masyarakat untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. UU Ormas di era SBY jauh lebih beradab, yakni dimulai dari memberikan teguran, dialog, teguran satu, teguran dua, baru kemudian membawa ke pengadilan.

"Itu kalau zaman Pak SBY.  Mudah-mudahan zamannya Pak Jokowi ini, kalau (ormas) tidak bisa bela diri, dia melanggar asas kepatutan, bubarkan saja. Tapi tolong melalui proses pro justicia," pungkas Fahri. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah tak akan membubarkan organisasi masyarakat lagi pada tahun politik 2018-2019. Namun, pengecualian berlaku bagi ormas yang ingin makar atau menyimpang dari ideologi lain.

"Enggak ada, saya jamin enggak ada. Kecuali ada ormas yang makar, mau menyimpang dengan ideologi lain, sampai hari ini tidak ada," kata Tjahjo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/10/2017) seperti dikutip Viva.co.id.

Ia justru mempertanyakan bukti pemerintah diprediksi akan banyak membubarkan ormas. Sebab tahun politik merupakan konsolidasi demokrasi untuk memilih anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah.

"Enggak ada hubungannya dengan ormas, yang punya kerja pilpres, pilkada adalah partai politik, ormas enggak punya kewenangan, ngga ada hubungannya dengan ormas, kalau ada orang yang katakan itu, baca dulu UU-nya," lanjut Tjahjo. [] 

0 Komentar