#Pro-Kontra Perppu Ormas

Melalui Voting, DPR Sahkan Perppu Ormas jadi Undang-undang

24 Oktober 17:10 | Dilihat : 445
Melalui Voting, DPR Sahkan Perppu Ormas jadi Undang-undang Sidang Paripurna DPR dalam pembahasan soal Perppu Ormas

Jakarta (SI Online) - Setelah sidang berjalan alot dan upaya musyawarah mufakat tak tercapai, akhirnya voting pada paripurna DPR terkait penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dimenangkan oleh suara yang setuju Perppu tersebut menjadi undang-undang.

Proses voting sendiri dilakukan setelah sebelumnya pimpinan sidang menskors sidang dan meminta agar fraksi serta pemerintah melakukan lobi.

Voting menghasilkan, dari 445 anggota yang hadir, ada 314 anggota yang setuju sedangkan sisanya 131 anggota tegas menolak.  

Berdasarkan hasil voting tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan rapat akhirnya mengetuk palu bahwa Perppu Ormas disepakati akan menjadi undang-undang. "Dengan mempertimbangkan berbagai catatan maka paripurna menyetujui Perppu nomor 2 nomor 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang," ujar Fadli seraya mengetok palu.

Sebelum pengesahan dilakukan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya terhadap Perppu tersebut.

Tercatat, tujuh fraksi menyetujui pengesahan Perppu tersebut, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura.

Sebanyak tiga fraksi pendukung namun dengan catatan, yakni Demokrat, PKB, dan PPP meminta pemerintah melakukan revisi atas sejumlah pasal dalam Perppu usai pengesahan dilakukan. 

Sementara tiga fraksi lainnya, yakni Gerindra, PAN, dan PKS secara konsisten menolak Perppu tersebut.

Pengesahan Perppu Ormas ini diwarnai dengan aksi penolakan di depan Gedung DPR. Sejumlah eleman umat Islam menolak perppu tersebut menjadi undang-undang karena dinilai membrangus kebebasan berserikat dan berkumpul.

Massa aksi menilai, keberadaan Perrpu Ormas tersebut tidak sesuai dengan Pancasila. "HTI yang menjadi korban pertama, tanpa peringatan, tanpa proses pengadilan langsung dibubarkan. Ini tidak sesuai Pancasila, tidak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar salah satu orator aksi.

red: adhila
sumber: swamed/cnn

0 Komentar