Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Diresmikan

11 Oktober 15:06 | Dilihat : 260
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Diresmikan Peresmian BPJPH di Kantor Kemenag Jakarta, Rabu (11/10). [foto: kemenag.go.id]

Jakarta (SI Online) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meresmikan lembaga baru di lingkungan Kemenag yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Seremonial peresmian digelar di Auditorium HM Rasjidi Gedung Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Hadir dalam peresmian lembaga yang didirikan berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal itu, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Komisi VIII Noer Ahmad, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim, serta para pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

“Pada hari ini, kita hadir bersama untuk menyaksikan peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) yang telah diamanatkan dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kita semua berharap, kehadiran BPJPH mampu membawa perubahan besar utamanya dalam pengembangan industri halal,” kata Lukman di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Lukman menceritakan, pendirian BPJPH mempunyai sejarah panjang. Catatan itu bermula  sejak berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) oleh MUI Pusat pada 6 Januari 1989. MUI lalu mengeluarkan labelisasi dan sertifikasi halal. 

Dalam perjalanannya, sertifikasi halal MUI diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dikenal paling ketat. Pada 1999, LPPOM-MUI bahkan mempelopori berdirinya World Halal Council (WHC) yang dijadikan sebagai wadah bernaungnya lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia.

“Apresiasi dan terima kasih kepada Kemenkes dan MUI yang telah meletakkan pondasi awal jaminan produk halal,” imbuh Lukman.

“UU Jaminan Produk Halal menyatakan, kewenangan penerbitan produk sertifikat halal menjadi domain Kemenag. Untuk itu, BPJPH hadir,” lanjut Menag.

Meski sudah ada BPJPH, lanjut Menag, kewenangan MUI tetap penting dan strategis. MUI nantinya menjadi lembaga yang berwenang memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. 

Menag melihat, isu halal kini telah menjadi perhatian dunia. Perkembangannya juga telah menjadi trend. Karena pesan Alquran tentang konsumsi produk halal merupakan pesan universal untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya.

“Saya mengamati, potensi industri halal di Negara kita sangat besar. Pertumbuhannya di atas rata-rata ekonomi secara umum,” ujarnya. 

red: A Syakira
sumber: kemenag.go.id

0 Komentar