#Pro-Kontra Perppu Ormas

JK: Sekarang Ormas Dibubarkan Dulu, Baru ke Pengadilan

11 Agustus 07:20 | Dilihat : 1851
JK: Sekarang Ormas Dibubarkan Dulu, Baru ke Pengadilan Wapres JK

Makassar (SI Online) - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengklaim penerbitan Peraturan Pengganti Perundang-undangan atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bukan bermaksud untuk menjalankan pemerintahan otoriter. 

"Pemerintah harus punya ketegasan, bukan berarti diktator, kalau pemerintah kurang tegas lalu dianggap lemah. Ketegasan itu beda dengan diktator," ungkap Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menanggapi polemik Perppu tersebut di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/08/2017), seperti dilansir ANTARA. 

Menurut JK, penerbitan Perppu tentang Ormas ini adalah penilaian, sebab di negara lain, aturan tentang organisasi sangat luar biasa, bukan berarti membandingkan Indonesia dengan bangsa lainnya. 

Selain itu, ketegasan pemerintah menerbitkan Perrpu tentu telah dipertimbangkan secara matang. Jelas bagi organisasi mana saja yang tidak memenuhi ketentuan perundangan tentu dianggap melanggar. 

"Kalau tidak memenuhi ketentuan seperti ada pada Pancasila maupun ada unsur SARA dalam hukumnya berhak diambil tindakan tegas. Tapi itu masih ada cela, kalau tidak setuju dibawa ke pengadilan," ucap JK di kediaman pribadinya jalan Haji Bau, Makassar.

Meski demikian, dirinya menyinggung tentang aturan yang lama dengan baru, JK menyederhanakan Undang-undang yang baru dan lama, dulunya kalau ada organisasi yang melanggar dibawa ke pengadilan untuk diadili dibubarkan atau tidak. 

"Sekarang terbalik, dibubarkan dulu kalau tidak setuju dibawa ke pengadilan, kalau pengadilan mengatakan tidak sah maka tidak sah, jadi bedanya sedikit," jelas Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu kepada wartawan. 

red: A. Syakira

0 Komentar