#HTI Mau Dibubarkan

Jubir HTI: Jangan Salahkan Publik Jika Nilai Rezim Ini Anti Islam

12 Juli 08:52 | Dilihat : 275
Jubir HTI: Jangan Salahkan Publik Jika Nilai Rezim Ini Anti Islam Jubir HTI HM Ismail Yusanto

Jakarta (SI Online) - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merespon rencana pemerintah yang akan membubarkan organisasi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Jurubicara HTI, HM Ismail Yusanto, menilai rencana itu sebagai bentuk kezaliman dan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. 

"Bila benar pemerintah bakal menerbitkan Perppu, dengan tujuan untuk memudahkan pembubaran HTI, maka jelas sekali ini merupakan bentuk kezaliman dan tindak kesewenang-wenangan pemerintah," ungkap Ismail melalui pesan tertulisnya, Rabu pagi (12/07/2017).

Sebelumnya tersiar kabar Presiden Joko Widodo disebut sudah meneken Perppu yang akan mempermudah pemerintah dalam membubarkan organisasi massa. Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Menurut Ismail, UU Ormas, khususnya dalam pasal pembubaran yang dibuat sedemikian rupa dimaksudkan untuk melindungi ormas dari kezaliman atau kesewenangan pemerintah yang ingin membubarkan sebuah ormas tanpa dasar yang jelas. "Ketika ketentuan itu diubah, maka pemerintah jelas sengaja akan bertindak zalim," tandasnya. 

Ismail juga menyebut pemerintah telah menjadi contoh buruk dalam ketaatan pada UU. Ketika UU dirasa menyulitkan dirinya, dibuatlah Perppu. Sementara secara obyektif, seperti yang dijelaskan oleh Prof Yusril dalam rilisnya, tidak ada alasan bagi terbitnya Perppu. "Tidak ada kegentingan yang memaksa, juga tidak ada kekosongan hukum," lanjutnya. 

Terkait dengan rencana pembubaran HTI, Ismail mengatakan, secara substansial tidak ada dasar untuk membubarkan organisasinya. HTI, kata dia, adalah kelompok dakwah berbadan hukum legal. Apalagi sesuai dengan tujuannya, kelompok ini melaksanakan dakwah dengan santun, tertib dan selalu sesuai prosedur. 

"Tidak ada hukum yang dilanggar. Kenapa dibubarkan? Sementara diluar dana banyak kelompok yang anarkis, menyerukan separatisme, korup, menjual aset negara dan sebagainya malah dibiarkan. Oleh karena itu, jangan salahkan publik bila menilai ini rezim represif anti Islam," pungkas dia.

red: farah abdillah    

0 Komentar