#Kriminalisasi Habib Rizieq

Alat Bukti Kasus Habib Rizieq Lemah, Yusril Ihza Mahendra: Haqqul Yaqin Ditolak Pengadilan

16 Juni 17:40 | Dilihat : 4294
Alat Bukti Kasus Habib Rizieq Lemah, Yusril Ihza Mahendra: Haqqul Yaqin Ditolak Pengadilan Silaturahim dan Konsolidasi Nasional GNPF-MUI dengan tema "Uji Sahih Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Chating HRS" di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat petang (16/06/2017). 

Jakarta (SI Online) - Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yakin dengan seyakin-yakinnya, kasus fitnah percakapan berbau pornografi yang dikaitkan dengan Habib Rizieq Syihab akan mental di pengadilan. Hal ini karena alat bukti yang dimiliki penegak hukum dinilainya lemah. 

"Kalau diteruskan ke pengadilan semua akan mentah di pengadilan. Haqqul yakin akan ditolak pengadilan. Kecuali pemerintah intervensi pengadilan," ungkap Yusril saat menjadi narasumber Silaturahim dan Konsolidasi Nasional GNPF-MUI dengan tema "Uji Sahih Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Chating HRS" di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat petang (16/06/2017). 

Sebelumnya advokat senior ini menyebutkan, saat ini ada 12 kasus yang dituduhkan kepada Imam Besar FPI tersebut. Enam kasus sudah ditebitkan surat perintah penyidikan (sprindik) dan dua kasus sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dua kasus yang HRS sudah jadi tersangka adalah dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan kasus chating. 

"Yang dua (kasus) ini alat buktinya sangat lemah," ungkap Yusril. 

Terkait tuduhan penghinaan Pancasila sebagai lambang negara, pakar hukum tata negara ini menjelaskan, Pancasila bukanlah lambang negara. Yang benar, lambang negara Indonesia adalah burung garuda. Sehingga mengkritisi Pancasila adalah bagian dari kebebasan akademis. 

"Pancasila diperdebatkan itu nggak bisa disebut penistaan. Kecuali Anda bawa lambang burung garuda Anda patahkan kepalanya, itu penistaan," ungkap Yusril. 

Selain Yusril, diskusi yang digelar GNPF-MUI juga menghadirkan pengacara Firza Husein, Azis Yanuar, pakar telematika Hermansyah, dan dosen Hukum Pidana UI Akhiar Salmi. Diskusi dipandu advkat senior yang juga Bendahara GNPF-MUI HM Luthfie Hakim. 

red: shodiq ramadhan

0 Komentar