#HTI Mau Dibubarkan

Wiranto Butuh Lima Milyar untuk Bubarkan Ormas Anti-Pancasila

08 Juni 14:52 | Dilihat : 1462
Wiranto Butuh Lima Milyar untuk Bubarkan Ormas Anti-Pancasila enteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di DPR.

Jakarta (SI Online) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Dalam rapat itu Wiranto meminta anggaran sebesar Rp5 miliar untuk membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

Dia menerangkan, secara spesifik dana Rp5 Miliar itu diperlukan untuk sosialisasi, rapat dan perjalanan dinas tim pengkajian sejumlah ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.‎ Namun dia belum bisa memastikan berapa jumlah ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila.

"Penanganan ormas yang tidak sesuai Pancasila, kita butuh anggaran Rp5 Miliar," ujar Wiranto dalam rapat di ruang Banggar DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/7/2017), seperti dikutip Sindonews.com.‎ 

Menurutnya banyak ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Dia menyebutkan salah satu dari sekian banyak ormas itu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) termasuk ormas Islam yang bertentangan dengan Pancasila. 

"Dari sekian ratusan ribu mana yang kita bubarkan nanti setelah ada keputusan yang lebih kuat," ucapnya. 

Terkesan seperti Proyek

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengritik usulan permintaan dana pembubaran Ormas tersebut. Menurut HNW hal itu mengesankan pembubaran ormas anti-Pancasila adalah proyek Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). 

HNW menilai langkah Wiranto yang mengusulkan dana Rp5 miliar untuk membubarkan ormas anti-Pancasila itu aneh.‎ "Kalau begini kan kesannya kayak ada proyek untuk pembubaran," ujar Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Seharusnya, kata dia, anggaran itu sudah dikantongi Kemenko Polhukam sebelum ada rencana pembubaran ormas itu. "Karena itu sesungguhnya bagian dari wajib pemerintah untuk melakukan pembinaan pada ormas-ormas," kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Terlebih, yang memiliki kewenangan membubarkan sebuah ormas adalah pengadilan, sementara pemerintah sebatas mengusulkan. Menurut dia, mengesankan bahwa pemerintah seperti tergagap-gagap.

"Kemarin tidak melakukan peran pembinaan, kemudian sekarang tiba-tiba akan melakukan pembubaran dan baru anggarannya dimunculkan sekarang," imbuhnya. 

red: farah abdillah

0 Komentar