#HTI Mau Dibubarkan

Yusril Ihza Mahendra: HTI Belum Dibubarkan dan Masih Sah Berdiri di NKRI

23 Mei 16:09 | Dilihat : 1244
 Yusril Ihza Mahendra: HTI Belum Dibubarkan dan Masih Sah Berdiri di NKRI Konferensi pers Yusril Ihza Mahendra bersama Jubir HTI di kantor Ihza & Ihza Law Firm, Selasa siang (23/05).

Jakarta (SI Online) - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menunjuk pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk melakukan perlawanan terhadap upaya pembubaran oleh pemerintah. Yusril rencananya akan memimpin 1000 pengacara pembela HTI. 

Dalam konferensi pers di kantornya, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa siang, 23 Mei 2017, Yusril mengungkapkan, pernyataan pemerintah yang akan membubarkan HTI telah berimbas pada  aktivitas organisasi di daerah. Sejak diumumkan akan dibubarkan, kata Yusril, HTI terus dipantau oleh  berbagai pihak dan merasa diintimadasi pasca munculnya pernyataan pemerintah.

"HTI belum dibubarkan dan sampai hari ini, organisasi HTI tetap sah berdiri di Republik Indonesia dan leluasa berkegiatan selama tidak melanggar norma- norma berlaku," kata Yusril.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu menganggap, HTI tak melanggar ketentuan  terkait aktivitasnya sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 17 tahun 2013 tentang  Ormas. 

Menurut dia, HTI hanya lah gerakan dakwah dan belum terbukti melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang tertulis dalam Pasal 59 dalam UU tersebut.

"Memang hal-hal dilarang dilakukan oleh ormas adalah melakukan hal-hal yang menimbulkan ajaran, Atheis, Marxisme, Komunisme, Leninisme. Ormas melanggar pun salah ada langkah sampai paling berat penghentian sementara," kata dia.

Sebelumnya Juru Bicara HTI, HM Ismail Yusanto mengatakan, penunjukan Yusril bersama 1.000 pengacara lainnya untuk menegaskan bahwa HTI adalah organisasi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ia pun menampik, bahwa HTI disebut anti pancasila dan UUD 1945.

"Oleh karena itu rencana pembubaran HTI yang hendak dilakukan oleh pemerintah harus ditolak karena secara nyata akan menegaskan hak konstitusional tersebut," kata Ismail. 

red: farah abdillah

0 Komentar