#Ahok Terdakwa

Jaksa Mengaku tak Siap dengan Tuntutan, Sidang Ahok Ditunda Hingga 20 April

11 April 09:59 | Dilihat : 3774
Jaksa Mengaku tak Siap dengan Tuntutan, Sidang Ahok Ditunda Hingga 20 April Majelis Hakim kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok. [foto: kompas.com]

Jakarta (SI Online) - Sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjajaha Purnama (Ahok) ditunda hingga 20 April. Demikian diputuskan Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto dalam sidang yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (11/4/2017) . 

Adapun alasan penundaan adalah karena jaksa penuntut umum (JPU) belum siap dengan tuntutan. Seperti yang disampaikan Ketua JPU Ali Mukartono. Dalam sidang hari ini, Ali meminta penundaan selama dua minggu, karena materi tuntutan belum siap. Demikian juga dengan pengetikan.

Merespons permintaan JPU, Dwiarso heran, baru kali ini ada permintaan penundaan sidang selama dua pekan, karena biasanya sepekan. Oleh, karena itu Dwiarso mengusulkan penundaan selama seminggu.

“Saudara siap gak? Kalau tak siap, bagaimana? Tuntutan adalah kewajiban, kalau saudara tak siap, jangan sampai merugikan terdakwa,” tegasnya.

Lalu, Dwiarso pun mempertanyakan kesiapan tim penasihat hukum apakah setuju sidang ditunda dua pekan. “Bagaimana ini penasihat hukum. Pembelaan saudara jadi mundur. Bagaimana ini? Silakan musyawarah dulu,” ujar Dwiarso.

Tim penasihat hukum Basuki pun akhirnya menyerahkan keputusan kepada hakim, dan menegaskan dengan penundaan itu justru pihaknya yang dirugikan.

Ketua majelis hakim pun akhirnya memutuskan sidang ditunda sampai 20 April, dan 25 April.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan telah meminta pembacaan tuntutan kasus penodaan agama oleh Ahok ditunda hingga usai waktu pencoblosan Pilkada DKI 19 April 2017.

Dalam surat tertanggal 4 April 2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Iriawan mengatakan penundaan ini perlu dilakukan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban Jakarta jelang pemungutan suara putaran kedua.

"Mengingat semakin rawannya situasi keamanan di DKI Jakarta, maka demi kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta akan dilaksanakan pengamanan tahap pemungutan suara pemilukada DKI Jakarta putaran II, di mana perkuatan pasukan Polri dan TNI akan dikerahkan semua, maka disarankan kepada Ketua agar Sidang dengan Agenda Tuntutan Perkara Dugaan Penistaan Agama dengan Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ditunda setelah tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II," demikian salah satu poin dalam surat tersebut.

Selain itu, Polda Metro Jaya menginformasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa proses penyelidikan terhadap laporan polisi yang menyeret nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan serta Sandiaga Uno, juga ditunda hingga pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua selesai dilaksanakan.

"Berkaitan dengan hal tersebut diinformasikan bahwa proses hukum terhadap terlapor Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, baik pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik Polri, ditunda pelaksanaannya setelah tahap tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II," tulis surat tersebut.

Permintaan ini awalnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang nota bene berada di bawah Mahkamah Agung. Namun, sikap berbeda ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung yang justru mendukung permintaan Kapolda tersebut. 


red: abu faza
sumber: kabar24.bisnis.com

0 Komentar