#Kriminalisasi Sekjen FUI

Sekjen FUI Dituduh Makar, Fahri Hamzah: Dagelan Ini, Bikin Rusak Nama Polisi

06 April 07:07 | Dilihat : 930
Sekjen FUI Dituduh Makar, Fahri Hamzah: Dagelan Ini, Bikin Rusak Nama Polisi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Jakarta (SI Online) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, kecewa terhadap kinerja Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Menurut Fahri, Tito membiarkan Kepolisian mempermainkan hukum dengan mengada-adakan kasus dugaan rencana makar yang dicurigai dilakukan oleh sejumlah aktivis yang terkait Aksi Bela Islam. 

Sebelumnya, jelang Aksi 313, polisi melakukan penangkapan terhadap lima aktivis, termasuk Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath yang merupakan penanggung jawab Aksi pada 31 Maret 2017. Mereka dituduh hendak makar. Sebelumnya, jelang Aksi 212 dulu 11 aktivis juga ditangkap atas tuduhan yang sama.

Menurut Fahri, kasus makar yang sering disangkutpautkan dengan aspirasi utama aksi tersebut, yaitu mempersoalkan Gubernur DKI Jakarta  Ahok itu adalah mengada-ada.

Ia menyayangkan, Tito membiarkan lembaga yang dipimpinnya terus menerus mengenakan tuduhan yang sama kepada para aktivis. Bahkan, menurut Fahri, bukan tak mungkin jika Tito juga mengotaki polisi supaya berbuat demikian.

"Pokoknya ini, dagelan ini. Polisi bikin rusak nama polisi, itu," kata Fahri di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu (05/04/2017) seperti dikutip Viva.co.id.

Fahri pun mengaku kesal dengan Tito. Dia meminta mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak terus menuduh pemimpin demonstrasi melakukan makar.

"Pak Tito, katanya sekolahnya bagus. Ya kan? Jenderal pintar, tetapi jangan begini dong. Masa polisi diseret main beginian? Malu-maluin nih, Pak Tito nih. Terus terang saja ya. Jadi, respek saya jatuh nih buat Pak Tito nih. Saya tidak menyangka, dia sejelek ini permainannya," ujarnya.

Fahri menuduh polisi seperti sedang bekerja, guna memenuhi permintaan pihak yang memiliki kepentingan. Lagi pula, ia mengatakan, jika pun para aktivis yang ditangkap memang memiliki niat mengganti pemerintahan, polisi juga tidak bisa mempermasalahkan mereka.

Alasannya, Indonesia menganut sistem demokrasi. Setiap warga negara bebas memiliki aspirasi dan mengekspresikannya, termasuk aspirasi untuk mengganti pemerintahan. Fahri berpendapat, tindakan penangkapan tidak tepat, karena tindakan yang dilakukan para aktivis sejauh ini adalah sekadar bertemu dan berdiskusi. Mereka belum melakukan tindakan nyata jika benar hendak makar.

"Jadi, dugaan saya, ini ada orang 'menghibur' Presiden dengan cara yang salah. Dan, sayangnya, Presiden terhibur dengan cara yang salah. Saya takut ini, kenapa Presiden terhibur dengan cara yang salah ini? Stop lah polisi ini. Hentikan ya. Makar-makar, begini itu ngawur, enggak masuk akal ya," ujar Fahri. 

red: farah abdillah
sumber: viva.co.id

0 Komentar