Tegur Okezone Terkait Penyebutan Status Terdakwa Ahok, Forjim: Dewan Pers Berlebihan

21 Maret 06:35 | Dilihat : 1328
Tegur <i>Okezone</i> Terkait Penyebutan Status Terdakwa Ahok, Forjim: Dewan Pers Berlebihan Berita terkait yang dimuat situs Okezone.com

Jakarta (SI Online) - Polemik judul berita 'Ketika Terdakwa Penista Agama Salami Raja Salman di Bandara' yang dimuat situs berita online Okezone terus berlanjut. Banyak pihak yang menyayangkan langkah Dewan Pers yang melakukan teguran kepada pengelola Okezone.

Dewan Pers menilai, judul berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terkait konten SARA. Tak hanya teguran, Dewan Pers juga meminta pengelola Okezone untuk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemuatan judul berita tersebut.

Forum Jurnalis Muslim (Forjim) menilai sikap dan langkah Dewan Pers berlebihan. Hal ini dikatakan Jaka Setiawan, Ketua Bidang Advokasi Forjim dalam keterangan persnya.

"Tindakan Dewan Pers sudah kelewat batas," ujar Jaka di Jakarta, Senin (20/3/2017).

Menurut Jaka, judul yang dimuat Okezone sudah sesuai fakta. Karena memang fakta hukumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama.

"Ya faktanya kan Ahok sedang disidang di pengadilan dalam kasus penistaan agama. Dia statusnya terdakwa. Fakta hukumnya demikian. Semua masyarakat tahu fakta itu. Ini bukan fitnah. Justru pelanggaran kode etik jurnalistik jika tidak menampilkan fakta hukum tersebut," ungkap alumnis Pascasarjana UI ini.

Jaka juga menyayangkan alur tindakan Dewan Pers yang tidak melakukan diskusi terlebih dahulu dengan cara memanggil pengelola Okezone ke kantor Dewan Pers.

"Setahu saya, pengelola Okezone tidak dipanggil dulu. Tidak diskusi. Dewan Pers langsung melayangkan surat teguran kepada Okezone. Padahal alurnya tidak seperti itu," imbuhnya.

Jika cara-cara seperti ini dibiarkan, maka menurut Jaka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia. Dewan Pers bukan mustahil akan menjadi alat pemerintah untuk membungkam media-media yang kritis atau berseberangan dengan pemerintah.

red: adhila

0 Komentar