Bahaya Ahok

Sabtu, 12 Oktober 2013 - 13:54 WIB | Dilihat : 22344
Bahaya Ahok Wagub DKI Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama

Basuki Tjahja Purnama adalah representasi gerakan politik Cina-Kristen yang ingin menguasai politik Indonesia. Tak hanya Pemilukada dan Pemilu Legislatif, Pilpres pun hendak mereka menangi.

"Ketika mereka memiliki kewenangan dan kekuasaan, mereka akan melakukan apapun demi kepentingan pribadi. Masa bodoh dengan urusan partai, masyarakat apalagi negara.’’ 

Demikian yang dikhawatirkan wartawan senior Derek Manangka terhadap Cawagub DKI Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Dalam tulisannya jelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua September 2012 -- yang akhirnya dimenangi Jokowi-Ahok, Derek mencemaskan Ahok juga memiliki budaya yang sama dengan para pengusaha hitam keturunan China seperti Hartati Murdaya.

Setelah menjadi juragan besar dengan bendera korporat Berca Group, pasangan pengusaha Murdaya dan Hartati Poo masuk politik. Pada Pemilu 2004, Poo merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedang istrinya ke Partai Demokrat (PD).

Belakangan, Murdaya Poo ditendang dari kedudukannya sebagai bendahara PDIP. Poo dinilai lebih asyik mendampingi Hartati yang pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD.

Hartarti pun akhirnya digajul dari DPP PD, setelah ditangkap Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dan dijadikan tersangka. Pengusaha wanita itu menyogok Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Arman Batalipu, yang merupakan kader Partai Golkar. Rasuah diberikan agar perusahaan Hartati mendapat konsesi perkebunan.

Kelakuan Hartati memperpanjang daftar pengusaha hitam etnis Cina yang menggonjang-ganjing jagat Indonesia. Dalam skandal suap impor komoditas pertanian, tersebut pula sejumlah pengusaha Cina seperti Basuki, Sengman Tjahja, Elizabeth Liman, dan Yudi Setiawan.

Masih lekat dalam ingatan, pada awal 1990-an, Eddi Tanzil membobol Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebesar Rp 1,5 triliun ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sekitar Rp 1.500 per dollar. Kini, ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sekitar 700%, berarti duit yang digondol Eddi Tanzil setara dengan Rp 9 triliun, lebih besar dari nilai skandal Bank Century yang Rp 6,7 triliun.

Di penghujung tumbangnya Orde Baru, sejumlah pengusaha dan bankir Cina panen BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Banyak di antara mereka yang kemudian melarikan diri ke luar negeri dengan meninggalkan asset rongsokan sebagai jaminan dana talangan tadi.

Menurut catatan Kompas (2 Januari 2003), jumlah utang dan dana BLBI yang diterima Sudono Salim alias Liem Sioe Liong sekitar Rp 79 trilyun, Sjamsul Nursalim alias Liem Tek Siong Rp 65,4 trilyun, Sudwikatmono Rp 3,5 trilyun, Bob Hasan alias The Kian Seng Rp 17,5 trilyun, Usman Admadjaja Rp 35,6 trilyun,  Modern Group Rp 4,8 trilyun dan Ongko Rp 20,2 trilyun. Total jendral, duit rakyat yang dikemplang 7 konglomerat hitam (meminjam istilah Kwik Kian Gie) ini sekitar Rp 225 trilyun.

Pasca rezim Orde Baru, muncul lagi pengusaha China yang membawa kabur uang dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Misalnya Hendra Rahardja alias Tan Tjoe Hing, bekas pemilik Bank Harapan Santosa, yang kabur ke Australia setelah menggondol duit dari Bank Indonesia lebih dari Rp 1 triliun.

Kemudian ada Sanyoto Tanuwidjaya pemilik PT Great River, produsen pakaian bermerek papan atas. Sanyoto meninggalkan Indonesia setelah menerima penambahan kredit dari bank pemerintah.

Lalu Djoko Chandra alias Tjan Kok Hui, yang terlibat dalam skandal cessie Bank Bali, meraup tidak kurang dari Rp 450 miliar. Ketika hendak ditahan Djoko kabur ke luar negeri dan kini dikabarkan menjadi warga negara Papua Nugini.

Pada 2010, mantan kepala ekonom konsultan McKinsey, James Henry, menerbitkan hasil studinya soal penyelewengan pajak di luar negeri (tax havens). Menurut laporan tersebut, terdapat USD 21 triliun (Rp 198.113 triliun) pajak pengusaha di seluruh dunia yang seharusnya masuk kantong pemerintah, namun diselewengkan. Sembilan di antara para pengusaha pengemplang pajak itu berasal dari Indonesia,seperti James Riady, Eka Tjipta Widjaja, Keluarga Salim, Sukanto Tanoto, dan Prajogo Pangestu.

Menyadari bahaya Overseas China khususnya di bidang ekonomi, pemerintah sempat membatasi ruang gerak warga cina. Misalnya dengan Peraturan Pemerintah RI No. 10/1959 yang melarang orang-orang non-pribumi Cina khususnya WNA bertempat tinggal dan berusaha di desa-desa atau di daerah pedalaman. Imlek pun dilarang dirayakan di muka umum. Larangan itu tertuang dalam Inpres No 14/1967.

Namun eforia Reformasi kembali memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi warga Cina. Instruksi Presiden BJ Habibie No.6/1998 yang menghapus istilah ‘’pri’’ dan ‘’non-pri’’ dalam kebijakan resmi pemerintahan dan bisnis.

Lalu Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid No. 6 tahun 2000 yang menghapus pembatasan praktek-praktek budaya dan tradisi Cina pada tempat pribadi. Presiden Gus Dur juga mengakui Kong Huchu sebagai salah satu agama resmi yang diakui negara.

Selanjutnya UU Kewarganegaraan No. 12/2006, memberikan ruang sosial dan politik untuk mengekspresikan identitas budaya Cina.

Entitas Cina pun mulai berani mengorganisasi diri. Berdirilah misalnya Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) pada 28 Agustus 1998 dan dipimpin oleh seorang mantan Brigadir Jendral (Pur) Tedy Yusuf (Xiong Deyi).

Lalu ada INTI (Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa) yang dibentuk 10 April 1999 dengan pemimpin Eddy Lembong (Wang Youshan).

Gerakan politik warga Cina mulai melembaga dengan berdirinya partai politik yang digagas mereka. Lieus Sungkharisma (Li Xuexiong), aktifis Budha yang juga bendahara KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), pada 5 Juni 1998 bersama empat orang pemuda Tionghoa Indonesia lainnya (Ponijan Liaw, Cecep Adhisaputra, Alexander Ferry Widjaya, dan Julianus Juta) mendirikan Parti (Partai Reformasi Tionghoa).

Pengusaha kayu besar dan anggota Bakom-PKB Jusuf Hamka (A Bun), mendirikan Parpindo (Partai Pembauran Indonesia). Sedang Tan Swie Ling, seorang penulis/wartawan Kristen, mendirikan Partai Warga Bangsa Indonesia. Pemilik travel agent Jakarta dan ketua Asosiasi Hakka, Nurdin Purnomo (Wu Nengbin), memimpin PBI (Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia).

Dalam Pemilu, Partai Bhinneka Tunggal Ika bisa menempatkan wakilnya di DPR, yakni L Sutanto dari Kalimantan Barat (Kalbar). Menurut data Litbang Kompas, 15 dari total 560 anggota DPR periode 2009-2014 adalah keturunan China.

Sejumlah kepala daerah keturunan China, seperti Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dan Wali Kota Singkawang Hasan Karman.

Sebelum bertualang ke Pilkada DKI Jakarta, Ahok memenangi pemilihan daerah pada 3 Agustus 2005 yang mengantarkannya jadi Bupati Belitung Timur. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tanjung Pandan, dengan populasi hanya 90.000 orang. Sebesar 4.7 % dari populasinya adalah keturunan Cina. Pasangan Ahok-Khairul memenangkan pemilihan di Belitung Timur dengan perolehan suara 17.578 atau 37,13 % dari total 47.340 suara sah (Tempo Interaktif, 19/8/2005).

Pada 22 Desember 2007, Ahok mengundurkan diri dari jabatannya untuk bertarung di pemilihan Gubernur Bangka Belitung. Dia dan pasangannya, Eko Cahyono, hanya menduduki peringkat kedua dengan memperoleh 32,63 % atau 14.000 suara.

Ahok lalu menjadi Sekretaris Jendral Partai PIB, sebelum kemudian membentuk LSM Centre for Democracy and Transparency.

Ditenteng rekan seimannya, pengusaha Hashim Djojohadikusumo, Ahok didampingkan dengan Joko Widodo di Pilkada DKI Jakarta. Menurut hasil exit poll versi  Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada Pilkada Jakarta 11 Juli 2012 seratus persen warga Tionghoa Jakarta memilih pasangan Jokowi-Ahok. Hasil survei ini diambil dari 410 Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Tionghoa di Jakarta mencapai 460 ribu atau 5,5 persen dari total 8,3 juta total penduduk ibukota.

Menurut peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi, fenomena tersebut mengindikasikan semangat perubahan warga Tionghoa melalui figur Ahok.

Senafas dengan spirit politik Cina adalah politik Kristen.  Politik Kristen menjadi faktor penting dan bahkan penentu kemenangan suatu calon dalam pemilu (Levis, 2005, Sandra Yocum Mize, 1999, Mills, 1997).

Sesuai aspirasi konstituennya yang tidak ingin Islam campur tangan di pemerintahan, Ahok terang-terangan menata Jakarta dengan sekulerisme. Kepada pers, pada awal Juli 2012 Pasangan Cagub-Cawabup DKI Joko Widodo-Basuki Purnama menyatakan akan lebih mendahulukan kitab konstitusi dibanding kitab suci dalam kehidupan bernegara.

Semangat Ahok kian kentara dengan menginjinkan untuk kali pertama kebaktian di kantor Pemda DKI Jakarta. Ia juga membela penempatan Lurah Susan Jasmine yang Kristen di Lenteng Agung yang merupakan basis muslim. Sebuah masjid di Jakarta pun dibiarkan digusur pada rejim Jokowi-Ahok.

Menurut analisis Pengamat Politik dan Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara, Warjio, kebangkitan politik Kristen juga terlihat nyata dalam Pemilukada Sumut 2013 yang dipresentasikan pasangan Effendi Simbolon- Jumiran Abdi (ESJA) dan nama-nama calon dari Batak Kristen lainnya. Bahkan Ahok pun sempat disebut di internal Partai Damai Sejahtera (PDS) untuk dimajukan.

ESJA, terutama Effendi Simbolon, begitu rajin selama sebelum dan semasa kampanye mendatangi pimpinan gereja-gereja yang ada di Sumut. Walaupun kalah merakyat dibanding RE Nainggolan yang juga beragama Kristen, Effendi Simbolon lebih didukung karena menempati posisi yang lebih baik (Cagub) jika dibanding RE Nainggolan (Cawagub).

Warjio menyatakan, dalam kaitan dengan kesempatan, tentu dalam pandangan politik Kristen, akan lebih mudah membangun “Kerajaan Tuhan” jika dilakukan oleh gubernur ketimbang wakil gubernur.

‘’Pemilukada Sumut 2013, dalam pandangan Politik Kristen adalah satu kesempatan yang harus diraih. Inilah alasan yang menurut saya kemudian suara pemilih Kristen sangat bulat dalam mendukung Effendi Simbolon. Popularitas RE Nainggolan yang diterima luas terpaksa harus dinomorduakan demi kepentingan lebih besar,’’ papar Warjio.

Semangat politik Kristen untuk merebut RI-1 tecermin misalnya dalam Sidang Sinode yang dihadiri 700 pendeta dari seluruh Indonesia pada awal Maret 2013. Saat itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla yang diundang sebagai narasumber, ditanya Pendeta Stefanus Marinjo, “Apakah Bapak Jusuf Kalla secara pribadi mau dipimpin oleh presiden yang non-Islam?”

Pertanyaan tersebut bukan basa-basi. Pada 2 Juli 2012, Hary Tanoesoedibjo (HT) cabut dari Partai Nasional Demokrat untuk menjadi calon wakil presiden Prtai Hanura, Wiranto.Deklarasi HT-Win digelar gegap gempita di Hotel Grand Mercure Jakarta dan dihadiri lebih 1000 kader Hanura.

Dalam sistem demokrasi transaksional Indonesia, sumberdaya HT sangat menjanjikan. Pengusaha Cina ini pada 2011 menduduki peringkat ke-22 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes, dengan total kekayaan US$ 1,19 miliar.

Sebagai bos MNC Group,  Hary Tanoesoedibjo mengendalikan 20 stasiun televisi, 22 stasiun radio, 7 media cetak dan 1 media online.

Tahun ini, HT terang-terangan melawan aspirasi utama umat Islam Indonesia, dengan memfasilitasi istrinya menyelenggarakan Miss World 2013 di Bali dengan biaya sekitar Rp 120 Milyar. Bahkan dia sesumbar akan menyelenggarakan kembali kontes ini di Indonesia.

Namun, pasangan Win-HT bakal kalah jika Jokowi maju ke bursa pemilihan Capres. Akan tetapi kalaupun toh kalah nantinya, politik Cina-Kristen akan menguasai Ibukota Jakarta lewat Ahok. Skenario ini mengulang skenario sebelumnya ketika Jokowi loncat ke Jakarta dan membuat Solo dipegang Walikota yang Kristen.

KH Muhammad Alkhaththath mengingatkan, secara normative Allah SWT mengharamkan orang kafir berkuasa atas kaum muslim. Dalam QS. An Nisa 141 Allah SWT berfirman: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin”.

Dalam Tafsir Jalalain, kata “sabil” dalam ayat tersebut diartikan “sabil bil isti’shal” yang artinya jalan untuk mencabut hingga ke akar-akarnya. Para mufassirin menggunakan kata “isti’shal” untuk menjelaskan adzab suatu kaum yang artinya mereka diadzab hingga musnah, tidak tersisa seorang pun. Artinya, Allah tidak mengijinkan orang Islam memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslim yang dengannya kaum muslim bisa dihabiskan hingga ke akar-akarnya.  

Selain itu, fakta sejarah mencatat bahwa di beberapa wilayah di dunia umat Islam dihabiskan hingga ke akar-akarnya. Contoh yang paling nyata, adalah umat Islam di Andalusia. Andalusia adalah wilayah yang meliputi Spanyol, Portugal, dan Perancis Selatan. Di wilayah tersebut umat Islam pernah berkuasa sejak penaklukan pada tahun 711M hingga tahun 1492M atau sekitar 8 abad.  Ketika umat Islam Berjaya di situ penguasa membangun peradaban Islam tanpa menghabisi para pemeluk agama lain. Tatkala umat Islam lemah, khususnya setelah terpecah menjadi para raja yang berkuasa atas berbagai wilayah (muluk at thawaif), maka kekuasaan kaum Katolik bangkit dan menguasai kembali Andalusia. Saat itulah, umat Islam dihabisi dari bumi Andalusia. Siapa saja muslim, siapa saja membaca Al Quran, dan siapa saja berbahasa Arab, semua dibunuh. Umat Islam dicabut dari Spanyol hingga keakar-akarnya.

Contoh paling dekat adalah kota Manilla, Philipina. Kota Manila adalah kota Islam yang didirikan Sultan Sulaiman. Manilla berasal dari kata fii amaanillah yang artinya doa semoga di dalam jaminan keamanan Allah SWT. Namun setelah kaum Nasrani Spanyol menyerang dan membersihkan kaum muslim dari Manilla dan kota-kota di Philipina bagian utara, maka kota Manilla menjadi satu-satunya kota Katolik di Asia. 

"Apakah Jakarta akan mengikuti jejak Manilla dan Indonesia mengikuti jejak Andalusia?’’ gugat Sekjen Forum Umat Islam.

[nurbowo]

0 Komentar