Bertengkar Gara-gara Mahar

28 Januari 21:17 | Dilihat : 682
Bertengkar Gara-gara Mahar Ilustrasi

Banyak mudaratnya, praktik demokrasi liberal dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semestinya dihentikan.

Wiranto kualat. Begitu komentar singkat sejumlah pegiat media sosial menanggapi konflik kepengurusan ganda Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Mengapa disebut demikian?. Pasalnya, Wiranto, pendiri dan kini Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, dalam kapasitasnya sebagai Menkopolhukam, pada Senin 8 Mei 2017 lalu adalah pejabat tinggi yang mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

HTI sendiri, meski namanya tidak boleh lagi digunakan, tetapi secara gerakan dan organisasi masih solid dan utuh. Mereka bahkan tengah menjalani proses sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. 

Sementara Hanura, partai besutan Wiranto yang selama ini tidak mendapatkan sorotan media secara massif, tiba-tiba bergolak. Muncul dua kubu kepengurusan Hanura, kubu “Ambhara” dan “Manhattan”. Hanura kubu “Ambhara” dipimpin Sekjen Syarifuddin Suding, yang langsung memecat Oesman Sapta Odang (OSO) dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Bahkan, tak lama setelah mengumumkan pemecatan OSO, kubu ini menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di Bambu Apus dan memilih Marsekal Madya Purn Daryatmo sebagai ketua umum definitif.

Sementara kubu “Manhattan” adalah pengurus Hanura yang dipimpin OSO, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang tidak pernah menjadi kader tiba-tiba bisa menjadi Ketua Umum Hanura. Tidak sendiri, OSO lalu mengajak sejumlah politisi di DPD bergabung dalam kepengurusannya. Sebutlah I Gede Pasek Suardika, bekas politisi Partai Demokrat dan loyalis Anas Urbaningrum, yang kemudian maju sebagai anggota DPD. Sebagai orang baru, Pasek langsung didapuk menjadi wakil ketua umum. 

Pertengkaran di tubuh Hanura, selain karena persoalan kepemimpinan OSO, ternyata juga tidak lepas dari proses pilkada. Kubu “Ambhara” menuding OSO meminta “mahar” kepada siapapun, termasuk kader partainya, yang ingin maju menjadi calon kepala daerah. 

Sengkarut tentang mahar politik dalam pilkada ini diungkap Wakil Sekretaris Jenderal Hanura, Dadang Rusdiana. Dadang menjelaskan salah satu alasan mosi tidak percaya terhadap OSO adalah karena dia kerap membuat keputusan sepihak terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Ya dia udah buat SK, dibuat dengan Sekjen. Kemudian esoknya dia cabut lagi SK itu, diambil, dan diminta kepada Sekjen untuk menandatangani SK yang berbeda. Ya Sekjen menolak, karena malu dong," kata Dadang di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin 15 Januari 2018.

Tindakan OSO itu, lanjut Dadang, tak dapat dielakkan akhirnya menimbulkan SK ganda kepada dua calon. Padahal kedua calon juga sudah membayar mahar politik kepada Hanura. Ini yang berakibat terjadinya keributan di lapangan.

"Ini kan aib ya. Mahar diambil, SK-nya diganti, maharnya tidak dikembalikan. Ini kan sudah mencoreng Partai Hanura. Contoh di Purwakarta itu kan ramai terus, gontok-gontokan. Karena DPC berpegang pada SK yang ditandangani Ketua dan Sekjen. Kemudian ada calon lain mendaftar dengan SK lain," papar Dadang.

Atas tudingan ini, OSO tidak membantah. Ia pun mengakui kisruh yang terjadi di Partai Hanura dipicu persoalan mahar politik. Sayangnya OSO tak membeberkan masalah tersebut secara rinci. "Benar ya itu masih saya tutup," kata OSO di Hotel Manhattan, Setiabudi, Jakarta, Rabu 17 Januari 2018. 

OSO tak bisa mengungkapkan secara jelas terkait siapa orang yang meminta mahar politik tersebut. Menurutnya, kejadian itu tak pantas diungkap di muka umum. "Nantilah kita ceritakan, nggak bisa diceritakan di umum saya bilang," ujarnya.

Bila kasus mahar -selain soal kepemimpinan- berhasil menggoyang Partai Hanura, sebelumnya pengakuan dua orang calon kepala daerah yang gagal mendapatkan rekomendasi dari partai juga sempat memanaskan publik. La Nyalla Matalitti, bakal Cagub Jatim, yang gagal mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra dan Siswandi, pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN), yang gagal mendapatkan rekomendasi dari PKS di Pilwakot Cirebon. 

Belakangan, Gerindra meluruskan tudingan La Nyalla dan mantan Ketua Umum PSSI itu juga telah mengklarifikasi pernyataannya. Permintaan dana senilai Rp40 miliar kepada La Nyalla, menurut Gerindra adalah untuk membiayai saksi-saksi di TPS, bukan uang mahar kepada Prabowo. 

Sementara untuk kasus Cirebon, PKS membantah adanya permintaan mahar kepada Siswandi. Menurut Sekretaris DPW PKS Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, pihaknya tidak pernah memproses pasangan Siswandi-Euis Fetty Fatayati sehingga mustahil DPP PKS akan mengeluarkan rekomendasi kepada nama yang tidak diajukan oleh DPW. Kabar yang diterima Suara Islam, untuk Pilwakot Cirebon PKS merekomendasikan Dede Muharram dan Karso sebagai calon walikota dan wakil wali kota. 

Jauh sebelumnya, ketika Setya Novanto memimpin Partai Golkar, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengaku diminta uang senilai Rp10 miliar untuk dapat rekomendasi menjadi Cagub Jawa Barat. Akhirnya, bukan ke Dedi, saat itu rekomendasi Golkar untuk Pilgub Jabar justru diberikan kepada Ridwan Kamil. Belakangan, setelah Setnov digantikan Airlangga Hartarto, rekomendasi untuk RK dicabut dan kemudian diterbitkan rekomendasi baru untuk Dedi Mulyadi. 

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz Nasution menilai, beberapa kasus tersebut barulah sebagian kecil yang sudah terungkap. Namun, ia meyakini bahwa masih banyak kasus lain.

"Kasus mahar ini seperti gunung es. Tampak kecil di permukaan, tapi sangat besar di bawah permukaan," ucap Donal dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Selasa 16 Januari 2018.

ICW pun meminta Bawaslu untuk menindaklanjuti berbagai dugaan mahar politik yang terjadi. Apalagi, saat ini sanksi mengenai parpol yang meminta imbalan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pilkada. Calon yang terbukti memberi mahar bisa didiskualifikasi. Sementara parpol bisa dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Bahkan, oknum di parpol yang menerima imbalan bisa dipidana.

Demokrasi Liberal High Cost

Istilah mahar sejatinya adalah istilah Islam. Mahar sama dengan maskawin. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Kewajiban adanya mahar ini difirmankan Allah Swt dalam Alquran Surat An-Nisa’ ayat 4. 

Berbeda dengan makna aslinya, mahar politik adalah sejumlah uang yang diberikan oleh seseorang yang hendak mencalonkan diri baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislative kepada partai politik supaya mendapatkan rekomendasi. Dalam praktiknya, mahar politik ini selalu ada walaupun sulit untuk dibuktikan. 

Sekretaris DPP PKS Bidang Polhukam Suhud Alynudin menilai, mahar politik merupakan sebuah konsekuensi dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu setiap warga negara dapat memilih langsung pemimpinnya. Akibat dari sistem itu, muncul biaya untuk membayar ongkos kampanye dan saksi pada pemungutan suara.

"Mahar politik itu artinya dia sebuah konsekuensi sistem. Kita seperti mencari ayam dan telur dulu. Kita bicara politik tanpa uang dalam sistem terbuka itu tak mungkin, walaupun bisa diminimalisasi," kata Suhud dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu 13 Januari 2018.

Suhud tak menampik bahwa biaya maju pada pilkada memang besar. Meski tak bisa dihindari, menurut Suhud, biaya besar dari sistem pemilu langsung ini bisa diminimalisasi. Salah satunya dengan usulan untuk membatasi besaran biaya kampanye. 

PKS, kata Suhud, mendukung usul ini. Sayangnya, mayoritas parpol lain di parlemen tak mendukung sehingga aturan ini gagal masuk dalam Undang-Undang Pemilu terbaru. "Saya senang gunakan istilah biaya politik wajar," kata dia. 

Meski demikian, Suhud mengatakan bahwa biaya politik tinggi masih bisa ditekan. Untuk biaya saksi, misalnya, menurut dia, hal tersebut tak dibebankan sepenuhnya kepada calon kepala daerah yang diusung. PKS juga meminta kader untuk berpartisipasi sehingga biaya politik bisa ditekan. "Walaupun kalau dikalkulasi besar juga," kata dia.

Politik biaya tinggi (high cost) dalam demokrasi liberal inilah yang sering secara blak-blakan disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam sebuah pertemuan dengan para tokoh dan ulama di kediamannya, Hambalang, beberapa waktu lalu, Prabowo “curhat” tentang hal ini. 

Menurut Prabowo, setiap menjelang Pilkada, pertanyaan yang disampaikan oleh pemimpin partai, termasuk dirinya, kepada para calon kepala daerah, bukanlah “kamu sekolah dimana?”, bukan “ijazahmu apa?” serta bukan “pengabdianmu kepada Negara bagaimana?”, melainkan “kamu punya uang atau tidak?”. 

Kata Prabowo, seperti yang juga ia tulis dalam bukunya “Paradoks Indonesia, Pandangan Strategis Prabowo Subianto”, ada tokoh yang hebat, jujur, bersih, bijak dan sudah mengabdi puluhan tahun sebagai guru atau pegawai negeri atau sebagai tentara dan polisi, namun dia tidak dapat mengabdi lebih lanjut karena pertanyaannya selalu “kamu punya uang atau tidak?”. 

“Akhirnya, bahayanya bagi bangsa Indonesia adalah nantinya semua akan ditentukan oleh mereka yang punya uang. Ya, kalau dia punya uang warga Negara kita yang setia kepada Pancasila. Tetapi kalau uang itu berasal dari uang haram, kalau uang itu berasal dari luar negeri, berarti kita dijajah dengan uang,” tulis Prabowo. 

Karena ujung dari proses pilkada langsung ini adalah uang, maka bisa dipastikan hanya mereka yang memiliki uang yang bisa maju dalam Pilkada. Uang itu tidak harus berasal dari sang calon, tetapi belakangan ada cukong yang mampu membayarnya. Prabowo menulis, andaikata ada pengusaha yang ingin membeli pengaruh dengan membiayai kampanye seluruh gubernur dan presiden, ia cukup mengeluarkan uang Rp11,8 triliun saja.  

Sebagai perkiraan, menurut Prabowo, untuk pemilihan kepala desa yang berjumlah 81 ribu diperlukan dana Rp300 juta per desa, pemilihan bupati berjumlah 416 diperlukan Rp20 miliar per kabupaten, pemilihan walikota berjumlah 98 diperlukan Rp20 miliar per kota, pemilihan gubernur berjumlah 34 diperlukan Rp200 miliar per provinsi dan pemilihan presiden diperlukan Rp5 triliun. Total Rp11,8 trilun. 

Bukan hanya biaya kampanye yang mahal, penyelenggaraan pilkada langsung juga butuh biaya tinggi. Untuk Pilkada serentak 2018 saja, anggaran yang disepakati senilai Rp11,4 triliun. Angka sebesar itu untuk membiayai pelaksanaan pilkada di 171 daerah. Sebelumnya, biaya untuk Pilkada serentak kedua tahun 2017 senilai Rp4,2 triliun. 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan biaya terbesar penyelenggaraan Pilkada untuk honor penyelenggara yang alokasinya hingga 60 persen anggaran. "Biaya honorarium penyelenggara dari KPU atas sampai KPPS. Lalu PPK, PPS, itu biaya paling besar komponen ada di sana. Kalau tidak salah hingga 60 persen di situ, besar sekali," kata Pramono.

Setop, Banyak Mudaratnya

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2014 lalu pernah menyimpulkan pilkada langsung lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Hal tersebut yang kemudian membuat Kemendagri mengusulkan revisi Rancangan Undang-Undang Pilkada ke DPR.

"Apa yang diajukan pemerintah, pada waktu itu, kita sudah jalan kemana mana, kita memperoleh kesimpulan untuk memperbaiki hal yang kita temukan sebagai dampak negatif pemilihan langsung. Akhrinya kita, pemerintah, mengajukan RUU Pilkada. Di satu sisi bisa dikatakan pilkada langsung lebih banyak mudaratnya," kata Juru Bicara Kemendagri, Dodi Riatmadji, dalam diskusi 'Pilkada untuk Siapa?' di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014) silam.

Dodi mengungkapkan, ada sejumlah alasan mengapa pemerintah akhirnya mengusulkan RUU Pilkada ke DPR ini. Salah satu yang paling krusial adalah mengenai korupsi dan politik uang.

"Sangat banyak kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, yang kaitannya dengan korupsi. Hal ini diangkat Mendagri (Gamawan Fauzi, red) korelasi antara melanggar hukum terkait persoalan selama mengikuti pemilihan secara langsung. Dan memang ada korelasinya," ujar Dodi.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), HM Amien Rais, termasuk orang yang menyesal atas keputusan memilih Pilkada secara langsung. Amien kala itu meyakini Pilkada secara langsung dipilih rakyat dapat memberantas tindakan kecurangan, seperti halnya politik uang untuk membeli suara rakyat.

"Jadi saya termasuk yang yakin sekali bahwa pemilihan langsung, politik uang bisa diatasi karena tidak mungkin puluhan atau ratusan juta lebih masyarakat dimainkan dengan uang. Tapi ternyata saya keliru," kata  Amien di kediaman Akbar Tandjung, Jl Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 10 September 2014 silam. 

Amien pun melihat proses pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, sangat kental dengan politik uang guna mecapai tujuannya sebagai pemenang. "Pilpres pun politik uang berbicara sangat lantang," cetusnya.

Karena itulah waktu itu Amien Rais sebagai tokoh Koalisi Merah Putih (KMP) mempelopori supaya Pilkada kembali dilakukan melalui DPRD. 

Dan pada akhirnya RUU Pilkada usulan Kemendagri agar Pilkada dikembalikan melalui DPRD dimenangkan oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) melalui voting sidang paripurna DPR, Jumat, 26 September 2014 dini hari. Jumlah suara yang memilih opsi pertama (Pilkada langsung oleh rakyat) sebanyak 135 orang anggota DPR. Sementara itu, yang memilih opsi II (Pilkada lewat DPRD) sebanyak 226 orang anggota DPR. 

Lucunya, keputusan DPR yang sesuai dengan usulan pemerintah itu lalu justru ditentang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Pada Kamis, 2 Oktober 2014 malam, SBY menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah. 

Pertama, Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kedua, Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inti Perppu ini adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.

SBY mengklaim, penerbitan kedua Perppu tersebut merupakan bentuk perjuangannya bersama rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung. "Seperti saya sampaikan dalam banyak kesempatan, saya dukung pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar," kata dia. 

Waktu terus membuktikan, ternyata sikap Amien Rais lah yang benar. Pilkada langsung terbukti tidak membawa kebaikan kepada negeri ini. Pilkada dengan biaya mahal dan seringkali menimbulkan konflik sosial di masyarakat, tidak menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang baik, bebas korupsi dan berkualitas tinggi. Menurut catatan Sekretariat Kabinet Tahun 2016, ada 17 gubernur dan 51 bupati/wali kota yang merayakan pergantian tahun 2016 ke 2017 di penjara karena kasus korupsi. 

Ala kulli hal, jika bangsa ini ingin selamat, pemimpinnya tidak berkubang pada kasus korupsi, rakyatnya tidak terus menerus terbiasa dengan NPWP (Nomor Piro Wani Piro), serta mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat sebagai ekses Pilkada, penghentian Pilkada langsung adalah suatu keniscayaan. 

[shodiq ramadhan/dbs] 

0 Komentar