#Kriminalisasi Habib Rizieq

Ultimatum Habib Rizieq: Rekonsiliasi atau Revolusi?

26 Juli 10:01 | Dilihat : 1860
Ultimatum Habib Rizieq: Rekonsiliasi atau Revolusi? Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab.

Kriminalisasi terhadap ulama, habib, aktivis dan tokoh belum juga disudahi. Dari Arab Saudi, melalui pesan suara Habib Rizieq memberikan dua opsi, rekonsiliasi atau revolusi?.

Satu Syawal 1438 Hijriyah, bertepatan dengan 25 Juni 201, kumandang takbir bergema di mana-mana, seantero negeri bahkan mayoritas dunia. Umat Islam meraih kemenangan setelah selama sebulan berpuasa. Mereka kembali fitrah, seperti bayi yang baru lahir, dan berharap dapat mendapat gelar takwa sebagai tujuan dari ibadah puasa Ramadhan yang difirmankan Allah Swt dalam Surat Al Baqarah 183. 

Di tengah suasana lebaran dan silaturahim di antara sanak keluarga, jelang Ashar, tersiar kabar para tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF-MUI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Silaturahim itu dikemas dalam nuansa halal bi halal alias open house dalam bahasa Istana. 

Sontak, pro kontra segera bermunculan. GNPF dituding telah “masuk angin.” Apalagi setelah itu ada oknum-oknum yang menghembuskan fitnah adanya “ghanimah” yang dibagi-bagi. Di lain pihak, pembahasan tentang etika ulama mendatangi penguasa pun menjadi sangat ramai. Di media sosial semacam Facebook dan WhatsApp Group, suasana Idul Fitri menjadi kian gaduh

“Kunjungan ke Istana ternyata sangat mengganggu lebaran. Pagi maaf-maafan, sore ledek-ledekan. Lebaran tersingkat,” status seorang aktivis di dinding Facebooknya saat itu menanggapi ramainya komentar yang menyebut sebagian tokoh GNPF telah “masuk angin”. 

Pertemuan dengan Jokowi, kata Bendahara GNPF-MUI HM Luthfie Hakim, tidaklah ujug-ujug begitu saja. Juga tidak sesingkat, seperti yang pernah disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada wartawan. 

“Pertemuan tertutup dengan Jokowi yang didampingi Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF-MUI dengan Pemerintah yang diwakili Menkopolhukam Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla dalam seminggu ini,” ungkap Luthfie, anggota Tim Tujuh yang mengikuti pertemuan dengan Jokowi di Istana. 

Selain Luthfie, anggota Tim Tujuh GNPF-MUI yang menemui Jokowi di Istana adalah Bachtiar Nasir, M. Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera, Yusuf Marta, Habib Muchsin bin Zaid Al-Attas, dan Deni.

Ungkapan Luthfie ini dibenarkan oleh Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman, yang juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan dengan Wiranto dan juga Wapres JK sebelumnya. “Iya sudah ada pertemuan lebih dulu dengan Wiranto, buka bersama. Pertemuan dengan JK juga,” kata Munarman. 

Lika-liku membangun komunikasi dengan pihak Istana ini juga diceritakan secara detail oleh Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam. 

Menurut Usamah, upaya membangun komunikasi dengan Jokowi, ia lakukan setelah Parmusi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menuntut Presiden agar memberhentikan Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ahok. Parmusi sendiri telah mengajukan gugatan pada 20 Februari 2017 lalu dengan nomor registrasi 41/G/2017/PTUN-JKT. Karena itu Parmusi merasa perlu untuk menjelaskan kepada Jokowi terkait hal itu. 

“Saya mengirimkan surat ke Presiden untuk bertemu. Sebenarnya ini pintu masuk untuk membicarakan kasus kriminalisasi ulama, khususnya Al Khaththath,” ungkap Usamah. “Kepentingan saya satu, bagaimana Al Khaththath itu bebas.”

Dan benar saja, politisi yang pernah menjadi ketua rombongan umroh Jokowi menjelang Pilpres 2014 lalu akhirnya diterima Jokowi di ruang kerjanya. Foto-foto pertemuan itu pun secara khusus ditunjukkan kepada Suara Islam. “Hanya saya kan waktu itu nggak mau ngomong-ngomong keluar,” akunya. 

Usamah bercerita, tentang kasus kriminalisasi ulama yang ia sampaikan, Jokowi malah mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan, ketika disebut nama Al Khaththath-pun, mantan Wali Kota Solo itu tidak tahu dan tidak mengenal. Namun setelah dijelaskan tentang peristiwa yang terjadi, Jokowi lalu memerintahkan kepada Mensesneg Pratikno supaya mengecek kepada Kapolri. 

Jika dalam pernyataan resmi sebelumnya Jokowi mengistruksikan supaya persoalan-persoalan yang menyeret sejumlah tokoh dan ulama diselesaikan secara hukum, pada pertemuan tersebut Jokowi membuka upaya dialog. Jokowi secara khusus memerintahkan Menkopolhukam Wiranto untuk membuka ruang dialog dengan para tokoh dan ulama, terutama yang berada di barisan GNPF. Inilah alasan kenapa pada bulan Ramadhan, Wiranto bertemu dengan sejumlah tokoh GNPF di sebuah rumah makan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada momen buka puasa bersama. 

“Lalu disepakati ada pertemuan, tetapi saya usulkan di tempat yang netral. Presiden setuju. Tetapi Mensesneg mengusulkan tetap di Istana tanpa diketahui wartawan,” kata Usamah. 

Sayangnya, kata Usamah, rencana pertemuan di tempat netral tersebut belum disepakati, tiba-tiba pada saat Idul Fitri ia mendengar kabar telah ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Tim Tujuh GNPF. “Kalau begini, Jokowi yang menang,” kata dia. 

Menjawab berbagai kontroversi di tengah umat Islam, GNPF akhirnya menggelar koferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Juni 2017. Dalam kesempatan tersebut, Ketua GNPF-MUI, Bachtiar Nasir kembali menegaskan jika pertemuan dengan Jokowi masih bersifat makro dan tidak membahas satu per satu kasus yang ditimpakan kepada ulama dan aktifis. Isu adanya ghanimah pun ia tepis. 

“Pada pertemuan dengan presiden kemarin kami membahas yang sifatnya makro, kita tidak membicarakan dan membahas mengenai kasus kasus yang menimpa ulama, aktifis dan ormas Islam, akan tetapi kita tetap konsisten mengawal semua kasus kasus yang menimpa ulama, aktifis dan ormas Islam,” ungkap UBN, sapaan akrabnya.

Selain itu, UBN juga menanggapi terkait kabar yang menyebut bahwa pihaknya memuji keberpihakan Presiden Jokowi pada ekonomi umat. Ia mengatakan, bahwa Presiden telah memiliki program kerja sendiri termasuk program ekonomi umat, menurutnya, Presiden mengaku akan memperbaiki kebijakan-kebijakan ekonominya, Untuk itu, UBN beranggapan hal tersebut bukanlah domain GNPF-MUI.

“Jadi itu semua bukan domain kami, itu hak presiden. Jadi tidak ada itu pujian pujian apalagi menjilat dan tidak ada memainkan intrik. Presiden yang menyampaikan (perbaikan kebijakan ekonomi) ke kami dan kami juga telah menyampaikannya kepada wartawan kemarin (usai pertemuan),” ungkap UBN.

Ultimatum dari Makkah

Membuka komunikasi dengan Menkopolhukam, Wapres, hingga berdialog dengan Presiden, bagi GNPF-MUI adalah bagian dari langkah-langkah yang ditempuh sebagai bagian dari perjuangan. Langkah diplomatis ini ditempuh untuk melengkapi upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya. Habib Rizieq bahkan menyebut perjuangan melawan kezaliman, kebatilan dan kemunkaran harus dilakukan secara beragam. 

Pada sepuluh hari terakhir Ramadhan atau pertengahan Juni lalu, melalui pesan suaranya dari Makkah Al Mukarommah, Habib Rizieq bahkan telah mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus kriminalisasi ulama habaib dengan dua pilihan, rekonsiliasi atau revolusi. 

Dipahami secara bahasa, menurut KBBI, rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan. Sedangkan revolusi, KBBI mengartikan sebagai  perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan, perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. 

Ultimatum itu disampaikan Habib Rizieq secara lantang dalam rangkaian sambutannya pada acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional yang digelar GNPF MUI di sebuah hotel di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat petang, 16 Juni 2017. 

Sebelumnya, Habib Rizieq secara khusus menyampaikan apresiasi kepada pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra yang juga bertindak sebagai narasumber dalam acara tersebut. 

"Saya juga sampaikan apresiasi pada beliau yang telah memberikan usulan-usulan dan saran-saran yang luar biasa di antaranya usulan rekonsiliasi ulama dan umaro. Ini satu usulan yang brilian," ungkap Habib Rizieq. 

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) ini mengaku, jauh sebelum digelarnya Aksi Bela Islam 1, 2, 3 dan seterusnya, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk duduk berdialog dan musyawarah terhadap berbagai persoalan bangsa. Sayangnya, permohonan itu selalu ditolak dan diabaikan tanpa diketahui penyebabnya. 

Meski demikian, kata Habib Rizieq, para habaib dan ulama di GNPF-MUI tidak pernah bosan terus menerus menyerukan dialog dan musyawarah untuk mewujudkan rekonsiliasi. 

"Karena itu kepada bapak Yusril Ihza Mahendra maupun kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada perdamaian dan menyetop kegaduhan," ungkap Habib. 

Habib Rizieq menegaskan, dirinya selaku Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah, dan lebih mengutamakan rekonsiliasi. Tetapi, kata Habib, jika rekonsiliasi itu gagal, rekonsiliasi itu tetap ditolak pihak seberang sana, sementara para ulama terus dikriminalisasi, para aktivis terus menerus diberangus kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya dan rakyat jelata terus menerus dipersulit, dan Islam terus menerus dimarjinalkan, maka tidak ada kata lain yang harus dilakukan kecuali lawan.  

"Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi," tegasnya. 

Secara khusus, Habib Rizieq menyampaikan terima kasih kepada pakar hukum Yusril Ihza Mahendra yang telah menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataan yang produktif dan sangat memperhatikan aspirasi umat Islam Indonesia. 

"Maka itu saya pernah katakan pada beliau, bahwa ketidakhadiran saya saat ini di Indonesia, perginya saya ke Tanah Suci bukan bentuk pelarian dari tanggung jawab hukum. Akan tetapi bentuk perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap kebatilan dan perlawanan terhadap diselewengkannya hukum oleh para penegak hukum," tandasnya. 

Yusril sendiri dalam diskusi tersebut mengusulkan abolisi untuk menghentikan kasus kriminalisasi terhadap Habib Rizieq. "Saya ingin persoalan ini nggak frontal. Selesai. Ada diskusi abolisi, deponering, SP3. Semua ada plus minusnya," ungkap Yusril.

Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara yang berhak untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikan jika telah dijalankan (pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002). Hak abolisi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945).

Abolisi dipilih karena dinilai sebagai alternatif terbaik. Jika menggunakan deponering, kata Yusril, hal itu merupakan kewenangan jaksa. Perkara harus P19. Jika sudah diberi deponering maka tidak bisa dituntut lagi.

Sementara terkait abolisi, advokat senior ini  bercerita, dirinya pernah menyusun dan mengetik sendiri abolisi untuk para pengikut GAM. Penghentian tuntutan perkara dilakukan sebelum sidang. Jika sudah terlanjur sidang harus dilakukan amnesti. 

Abolisi, lanjut Yusril, diputuskan berdasarkan sifat kenegarawanan seorang presiden. Biasanya setelah abolisi dilakukan rekonsiliasi. 

Teknis pemberian abolisi, kata Yuril, sebenarnya sangat sederhana. Presiden menyampaikan surat kepada DPR, baik ditandatangani sendiri maupun oleh Mensesneg atas nama presiden yang menjelaskan memberikan abolisi kepada seseorang dengan alasan dan pertimbangannya. 

"Praktis hanya dibahas di Komisi III. Sekali rapat selesai, lalu dibawa ke paripurna," kata Yusril yang mengaku pada era Gus Dur pernah memberikan abolisi kepada Budiman Sudjatmiko. 

"Bagi saya tidak sulit menghadapi DPR. Kuncinya dua, diplomasi dan argumentasi. Kalau ada satu dua (anggota) yang nyleneh itu biasa," ungkap Guru Besar Ilmu Hukum UI ini.

Sayangnya, pemerintah rupanya tidak setuju dengan opsi abolisi ini. “Jangan abolisi, kayak kita ini konflik berhadap-hadapan, konflik bersenjata seperti GAM,” begitu kira-kira alasan pemerintah seperti diungkap Munarman. 

Hingga kini, kriminalisasi ulama, tokoh dan habib belum juga selesai. Apalagi setelah oknum yang selama ini terkesan dibela mati-matian oleh pemerintah, khususnya kepolisian dan kejaksaan, benar-benar kalah dalam tiga front. Kalah di front media sosial, kalah di Pilkada 2017 dan juga kalah di pengadilan. Skor antara Bani Kotak-kotak dengan Bani Muslim adalah 3-0. Di sekeliling presiden, konon kabarnya kubu pembela Ahok sangatlah kuat. Tak heran jika instruksi Jokowi supaya penyelesaian kasus melalui cara dialog dengan tokoh, ulama dan habaib tak kunjung direalisasikan.   

“Mereka itu inginnya draw (imbang, red), makanya ulama dan habaib dikriminalisasi,” pungkas Munarman. 

[shodiq ramadhan]

1 Komentar