KPK Memang Wajib Diawasi

24 Juli 13:08 | Dilihat : 769
KPK Memang Wajib Diawasi Gedung KPK.

Pansus Hak Angket KPK sudah bergerak. Mereka menemui para koruptor di Sukamiskin Bandung. Tapi mengapa sejumlah LSM menyerangnya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berdiri di sini sejak tahun 2002. Ketika itu, Indonesia baru saja mengalami goncangan dahsyat, reformasi 1998. Gerakan mahasiswa yang diilhami dan didorong semangat reformasi atau pembaruan yang dimotori tokoh semacam Amin Rais dan Adnan Buyung Nasution (kini Almarhum), ternyata telah berhasil menumbangkan pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berusia 32 tahun.

Korupsi adalah isu utama yang pada waktu itu ditembakkan dan sukses menggulung rezim Orde Baru yang dituduh teramat korup. Maka selanjutnya sejak 2002, ide untuk mendirikan sebuah badan anti-korupsi yang kuat yang mampu memberantas penyakit masyarakat itu telah menggema di kalangan tokoh reformasi. Dari situlah lahirnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

KPK dipimpin oleh 5 tokoh anti-korupsi yang dipilih oleh sebuah tim bentukan Presiden. Tokoh-tokoh anti-korupsi itu akhirnya ditetapkan DPR-RI sebagai pemimpin KPK. Tapi di sinilah masalahnya.

Suasana reformasi yang masih kental ketika KPK didirikan, menyebabkan organisasi pemberantas korupsi itu dibuat dengan dengan semangat reformasi yang terlalu mempercayakan segala sesuatu kepada tokoh. Lima tokoh yang dipilih sebagai pemimpin KPK itu diberi kepercayaan sepenuhnya untuk mengendalikan KPK. Mereka nyaris tanpa pengawasan sama sekali ketika menjalankan tugasnya sehari-hari, padahal kelima orang itu adalah manusia biasa. Padahal yang mereka kendalikan adalah masalah korupsi yang terkadang melibatkan dana dalam jumlah yang sangat besar, dan orang-orang yang teramat licin dan lihai. Maka kalau mau menyelamatkan KPK, lembaga pengawas KPK harus segera didirikan.

Sampai sekarang, misalnya, beredar kabar yang tak enak secara bisik-bisik atau dari mulut ke mulut, tentang  hubungan pejabat KPK tertentu dengan seorang menteri yang dikenal paling dekat dengan Presiden Jokowi. Hubungan itu, kabarnya, menyebabkan keinginan-keinginan Presiden selalu diakomodasikan KPK. Isu-isu seperti ini tentu saja menyebkan wibawa KPK semakin jatuh saja di tengah masyarakat.

Tapi isu paling hangat belakangan ini tentulah aksi Panitia Khusus (Pansus) DPR dalam menyoroti KPK. Baru-baru ini, para anggota Pansus KPK ramai-ramai ke Bandung, mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Suka Miskin, yang khusus memenjarakan para narapidana korupsi. Dikabarkan para anggota Pansus mendapat kabar buruk tentang perilaku para juru periksa KPK, ketika memeriksa para koruptor. Padahal seperti dikatakan salah seorang anggota Pansus, para koruptor itu tak harus diberlakukan lebih jelek dari seorang teroris.
 
TAK SENANG INTEGRITAS NOVEL

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat – terutama LSM yang punya hubungan khusus dengan KPK terutama urusan donor – segera bereaksi keras menyerang Pansus DPR itu. Para aktivis LSM ini betul-betul sudah jadi ‘’tukang pukul’’ KPK. Padahal selaku institusi penerima dana anggaran negara melalui keputusan DPR, wajar saja kalau DPR mengawasi KPK. Dan bila DPR melihat ada sesuatu yang tak beres di KPK, wajar saja kalau DPR membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk memperjelas masalah.

Coba, Teten Masduki yang dulu aktivis LSM tapi sekarang menjadi menteri dan orang dekat Presiden Jokowi, diberitakan mengumpulkan sejumlah Rektor perguruan tinggi. Ini apa-apan? Apa urusan para Rektor itu dengan Pansus KPK yang dibentuk DPR? Lagi pula tidakkah para Rektor itu jadi turun derajat meniru cara mahasiswa untuk berdemonstrasi? Ini betul-betul memalukan.

Yang diperlukan dari seorang Rektor adalah kualitas kepemimpinannya untuk mengendalikan universitas yang dibawahkannya. Atau selaku insan akedemis, yang diperlukan adalah pemikirannya untuk melakukan pembaruan pemikiran atau penemuan-penemuan ilmiah. Seorang Rektor tak dinilai dari kegalakannya dalam berdemo.

Selaku menteri, Teten Masduki harus memahami tugas para Rektor itu. Tak usahlah dia kumpulkan para Rektor untuk berdemo menantang Pansus DPR. Ini betul-betul memalukan. Sebagai seorang pembantu Presiden, Teten harus mengtubah cara berpikirnya dulu sebagai aktivis LSM. Atau mungkin yang dimengerti Teten hanya urusan demo dan pengerahan massa yang diperolehnya dulu selaku aktivis LSM? Kalau begitu masih layakkah dia jadi Menteri?

Dalam sebuah sistem yang benar semua kekuasaan harus dikontrol, karena seperti dikatakan Lord Acton, bangsawan Inggris dari abad lalu itu, ‘’kekuasaan cendrung korup.’’ (power tent to corrupt). KPK sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang sangat besar – bisa menuduh, menangkap dan menahan orang --  sudah semestinya harus dikontrol dengan benar.

Tapi di sinilah masalah utama KPK.  Sejak berdiri sampai sekarang, KPK tak memiliki lembaga pengawas yang kompeten. Mungkin itulah sebabnya KPK selama ini jalannya sering terhuyung-huyung. Para pejabat KPK sering terjerat masalah. Sekadar mengingatkan adalah kasus Ketua KPK Antasari Azhar, kasus Bibit dan Chandra, dan banyak kasus lainnya.

Sampai saat ini penyidik KPK yang handal, Novel Baswedan masih dirawat di Singapore. Mata kanannya kabarnya sudah bisa melihat, tapi pandangan mata kirinya gelap-gulita. Beberapa bulan lalu, sepulang sembahyang Subuh dari masjid yang tak jauh dari rumah kediamannya di bilangan Kelapa Gading, Jakarta, Novel diserang orang yang menggunakan sepeda motor. Orang itu menyiramkan cairan ke wajah Novel. Belakangan diketahui cairan itu adalah air keras.

Di sebut-sebut seorang jenderal polisi berada di balik aksi ini. Tapi isu jenderal ini masih gelap. Apalagi, sebagai seorang penyidik handal dan memiliki integritas tinggi, Novel juga punya konflik dengan pejabat KPK tertentu yang mungkin tak senang dengan integritas Novel.
 
[AMRAN NASUTION]

1 Komentar