Udar Pristono Korban Pencitraan Jokowi-Ahok, di Pengadilan Dia tak Terbukti Korupsi Bus TransJakarta

Jumat, 25 September 2015 - 13:49 WIB | Dilihat : 24274
Udar Pristono Korban Pencitraan Jokowi-Ahok, di Pengadilan Dia tak Terbukti Korupsi Bus TransJakarta Udar Pristono sebelum memasuki sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (23/09). (foto: liputan6.com)

Jakarta (SI Online) - Gubernur DKI Jakarta, Ahok, tak bisa berkata banyak menanggapi vonis bekas anak buahnya, mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Udar Pristono, yang oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinyatakan tidak terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan bus TransJakarta. 

Padahal selama ini kasus dugaan korupsi Udar ini telah dijadikan sebagai alat pencitraan oleh Jokowi-Ahok bila keduanya adalah orang yang bersih dan melawan korupsi. Terlebih bagi Ahok, yang selama ini menggambarkan dirinya sebagai musuh bagi semua koruptor. 
 
"Saya enggak tahu," kata Ahok, di Balai Kota, Jumat (25/9/2015). Ahok mengaku lebih menyerahkan perihal itu kepada aparat berwajib. "Tanya jaksa saja deh," kata Ahok, seperti dikutip Kompas.com, saat ditanya wartawan bagaimana tanggapan dia mengenai vonis hakim terhadap Udar Pristono. 
 
Pada 9 Mei 2014 lalu, Udar ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print  32/F.2/ Fd.1/05/2014. Saat Udar ditetapkan sebagai tersangka, Jokowi masih aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Ahok sebagai Wakil Gubernur. 
 
Tak terbukti Korupsi Bus TransJakarta
 
Rabu, 23 September 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, dengan pidana penjara lima tahun. Udar juga didenda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima gratifikasi senilai Rp78 juta. Dari tiga dakwaan jaksa penuntut umum, hanya satu dakwaan yang berhasil dibuktikan
 
"Menyatakan terdakwa Udar Pristono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsider. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 250 juta dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama lima bulan," kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia, Rabu (23/09), seperti dikutip Kompas.com.
 
Tentu saja vonis tersebut jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut Udar agar divonis 19 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum mendakwa Udar dengan tiga perbuatan pidana yaitu penyalahgunaan wewenang, menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
 
Namun menurut hakim, Udar hanya terbukti melakukan satu perbuatan pidana berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, yaitu menerima uang senilai Rp78 juta dari Direktur PT Jati Galih Semesta Dedi Rustandi, perusahaan peserta tender pekerjaan perbaikan koridor/halte busway pada Dishub DKI Jakarta.
 
"Dari fakta yang terungkap terdakwa menerima uang Rp78 juta dari pembelian mobil. Pembelian dilakukan oleh Direktur PT Jati Galih Semesta yang memenangkan tender di Dinas Perhubungan," kata anggota majelis hakim Joko Subagyo.
 
Mobil yang dimaksud adalah mobil dinas berplat merah merk Toyota Kijang tipe LSX Tahun 2002 yang saat itu dalam proses lelang dengan harga Rp 100 juta. Padahal harga lelang tersebut dari Dishub DKI hanya Rp22,43 juta.
 
"Fakta hukum terungkap terdakwa memberi pesan agar mobil dijual seharga Rp100 juta dengan alasan sudah tua dan terlalu mahal. Dari rangkaian perbuatan terbukti uang Rp78 juta diberikan karena menurut pemberi, hadiah berkaitan dengan jabatan terdakwa," kata hakim Joko.
 
Padahal dalam dakwaan kedua, jaksa juga menyebut bahwa Udar menerima uang pada 2010-2014 hingga mencapai Rp6,519 miliar dan menyuruh staf atau pegawai pada Kantor Dishub untuk menyimpan uang ke dalam rekening atas nama Udar Pristono. Namun hakim menilai bahwa Udar dapat membuktikan asal-usul uang dalam rekeningnya tersebut yang berasal dari usaha penyewaan apartemen dan penjualan tanah.
 
"Terdakwa sudah memiliki properti dengan cara membeli dan menjual lagi, dengan demikian uang dikirim ke rekening terdakwa berasal dari investasi terdakwa dan tidak melanggar hukum. Terdakwa bisa membuktikan uang ditemukan secara hukum terlebih tidak ada saksi yang menyatakan memberi sesuatu," kata hakim anggota Ibnu Basuki.
 
Dua Dakwaan tak Terbukti
 
Dua dakwaan yang tidak terbukti adalah dakwaan pertama dan dakwaan ketiga. Dalam dakwaan pertama, Udar didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp63,9 miliar yaitu sebesar Rp9,576 miliar dari pengadaan bus TransJakarta paket I dan II pada periode 2012 dan Rp54,389 miliar pada 2013
 
"Oleh karena hanya saksi Drajat yang menerangkan sebelum dokumen ditandatangani sudah melaporkan adanya ketidaksesuaian kepada terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti lain, dan sebalikanya terdakwa membantah keterangan tersebut maka pendapat majelis keterangan saksi Drajat haruslah dikesampingkan," kata hakim Joko.
 
Drajat yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta, Drajat Adhyaksa sudah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta atas kasus pengadaan bus transjakarta tahun 2013.
 
"Menurut majelis, perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam menandatangani dokumen pencairan anggaran pengadaan bus transjakarta 2012 dan 2013 bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang termasuk dalam ranah administratif, sehinga kepada terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana melainkan sanksi administratif sebagaimana telah dikenakan terhadap diri terdakwa berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Kadishub provinsi DKI Jakarta," tambah hakim Joko.
 
Selanjutnya terkait dakwaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp6,094 miliar juga dimentahkan oleh hakim.
 
"Surat dakwaan penuntut tidak menyebutkan pidana asal, meskipun demikian dapat dipahami tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana korupsi yaitu dakwaan kedua primer mengenai penerimaan gratifikasi yang dianggap suap," kata hakim Joko.
 
Namun karena dakwaan kedua yang terbukti hanya penerimaan uang senilai Rp78 juta, maka hal itu tidak memenuhi tindak pidana asal sebagai perbuatan TPPU.
 
Jaksa Banding
 
Usai sidang, jaksa Kejari Jakarta Pusat Victor Antonius mengatakan akan banding. "(Kita) banding, dari majelis hakim kita hormati tapi penuntut umum kan sudah jelas bahwa kita membuktikan di fakta sidang hanya beliau (hakim) mengesampingkan. Tapi kami punya keyakinan dan alat bukti yang kami sajikan," kata Victor usai sidang.
 
Pihak Udar Pristono menilai majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta cukup bijaksana dalam menangani perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut.
 
"Bahwa hari ini hakim sudah bijaksana tapi perbuatan orang membuat Pak Udar Pristono masuk penjara lima tahun," ujar Tonin Tachta Singarimbun, kuasa hukum Udar saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (23/9), seperti dikutip Bisnis.com
 
Tonin menyatakan tuduhan korupsi terkait bus Transjakarta yang dinilai dimark up, bus jelek, dan tidak sesuai spesifikasi tidak terbukti sama sekali. Pihak kuasa hukum akan menunggu sikap dari pihak lawan terkait dengan pengajuan banding."Sekarang kita buktikan kita bisa sikat dengan busway itu semua cerita bohong," ujar Tonin.
 
Sementara itu, Udar sendiri enggan memberikan komentar terkait dengan putusan hakim terhadap dirinya. Udar hanya pasrah dan menyerahkan prosesnya kepada Allah. "Saya belum siap berkomentar ya," ujar Udar sebelum meninggalkan ruang sidang.
 
red: shodiq ramadhan/dbs
 
0 Komentar