Konflik Semakin Parah, PBB Pertimbangkan Gencatan Senjata 30 Hari di Suriah.

11 Februari 09:38 | Dilihat : 341
Konflik Semakin Parah, PBB Pertimbangkan Gencatan Senjata 30 Hari di Suriah. Gempuran udara rejim Bashar Assad mengakibatkan kerusakan parah di kota terkepung Hamoria, Ghouta Timur, Suriah (Sumber : Al-Arabiya)

New York (SI Online) - Dewan Keamanan PBB sedang mempertimbangkan sebuah rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata 30 hari di Suriah. Gencatan senjata diperlukan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan, demikian menurut  situs Al-Arabiya (10/2) mengutip siaran  AFP .

Sebuah resolusi, yang disusun oleh Swedia dan Kuwait, diedarkan kepada 15 anggota dewan pada Jumat. Diperlukan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto dari Rusia, Cina, Amerika Serikat, Inggris atau Prancis agar resolusi tersebut dapat dijalankan.

Swedia mempresentasikan tindakan yang juga akan menuntut diakhiri segera pengepungan, termasuk di Ghouta Timur di mana sebuah kampanye pengeboman oleh pasukan pemerintah telah membunuh lebih dari 240 warga sipil dalam lima hari.

Awal pekan lalu Dewan Keamanan   gagal untuk mengajukan seruan gencatan senjata  jeda satu bulan  setelah Rusia menolak usulan tersebut. Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mengatakan "tidak realistis untuk memaksakan gencatan senjata karena kelompok bersenjata yang memerangi pasukan Suriah Bashar al-Assad tidak mungkin untuk menegakkannya."

Rusia telah berulang kali memblokir tindakan di dewan yang akan menargetkan sekutunya Pemerintahan BAshar Assad di Damaskus.

Para diplomat mengatakan tidak jelas apakah Rusia kali ini juga akan menggunakan hak veto untuk memblokir rancangan resolusi yang mengusulkan gencatan senjata 30 hari tersebut.

Rusia, telah melakukan 11 kali  veto tentang kemungkinan tindakan Dewan Keamanan di Suriah sejak perang sipil dimulai pada tahun 2011, yang melindungi pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Resolusi tersebut akan menuntut agar semua pihak di Suriah mengizinkan evakuasi medis 48 jam setelah dimulainya jeda kemanusiaan dan  konvoi bantuan PBB diberi wewenang untuk melakukan pengiriman mingguan ke warga sipil yang membutuhkan.

Resolusi juga menyerukan kepada semua pihak untuk "segera melonggarkan pengepungan daerah-daerah berpenduduk" dan bahwa mereka dituntut "menghentikan merampas  makanan dan obat-obatan penduduk sipil yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka." Pejabat bantuan PBB menuduh pemerintah Suriah memblokir semua konvoi bantuan ke daerah yang dikepung sejak Januari.

Kekuatan Barat telah menyatakan kekhawatirannya atas kampanye pengeboman pemerintah di Ghouta yang dikuasai oposisi, di mana 400.000 orang telah dikepung sejak 2013.

Rancangan resolusi tersebut mengungkapkan "kemarahan atas  tingkat kekerasan yang tidak dapat diterima yang meningkat di beberapa bagian negara ini, khususnya di Ghouta Timur dan Idlib."

Swedia dan Kuwait, dua anggota dewan non-permanen, memimpin upaya untuk menangani krisis kemanusiaan di Suriah di badan tertinggi PBB tersebut.

Lebih dari 13,1 juta orang Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk 6,1 juta orang yang telah mengungsi di dalam negeri selama hampir tujuh tahun.

Tidak segera jelas kapan atau apakah Swedia dan Kuwait akan mengajukan rancangan resolusi tersebut untuk diputuskan. Para diplomat di dewan diharapkan untuk membahas teks tersebut pada Senin (12/2).

Diplomasi tidak membuat kemajuan dalam mengakhiri perang, yang sekarang mendekati tahun kedelapan. Konflik telah menewaskan ratusan ribu orang dan memaksa setengah dari 23 juta populasi Suriah mengungsi dari rumah mereka. Jutaan orang dipaksa pergi sebagai pengungsi.

Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitranya Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis dini hari (8/2), melalui telepon, sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan puncak berikutnya antara Turki, Rusia dan Iran soal Suriah di Istanbul.

Dalam pembicaraan telepon itu, kedua pemimpin membahas krisis Suriah, termasuk perkembangan terbaru di wilayah Idlib dan Afrin. Presiden Rusia dan Presiden Turki juga bertukar pandangan soal proses Astana, kata sumber-sumber di kantor kepresidenan seperti dikutip kantor berita negara Turki, Anadolu.

Red: msa
Sumber: Al-Arabiya/dll

0 Komentar