#Selamatkan Rohingya

Ditolak Masuk ke Myanmar, Penyelidik HAM PBB Sangat Kecewa

Kamis, 21 Desember 2017 - 06:00 WIB | Dilihat : 295
Ditolak Masuk ke Myanmar, Penyelidik HAM PBB Sangat Kecewa Yanghee Lee, seorang pelapor khusus PBB. [foto: abc.net.au]

Napyidaw (SI Online) - Pemerintah Myanmar melarang penyelidik hak asasi manusia PBB untuk mengunjungi negara tersebut. Myanmar juga menarik kerja sama dengannya selama sisa masa jabatannya.

Yanghee Lee, seorang pelapor khusus PBB, akan berkunjung pada bulan Januari mendatang untuk menilai keadaan hak asasi manusia di seluruh Myanmar, termasuk di negara bagian Rakhine. Lebih dari 650 ribu minoritas Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh akibat tindakan brutal militer Myanmar sejak Agustus lalu.

"Saya benar-benar sangat kecewa dan sangat sedih dengan keputusan Myanmar untuk menolak kerja sama dengan mandat saya dan dengan mekanisme hak asasi manusia lainnya, dan yang terpenting untuk membungkam orang-orang yang mengungkapkan kekejaman semacam ini," kata Lee seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (21/12/2017).

Dalam sebuah pernyataanya, Lee mengatakan bahwa dia merasa bingung dan kecewa dengan keputusan Myanmar.

"Deklarasi non-kooperasi dengan mandat saya hanya bisa dipandang sebagai indikasi kuat bahwa pasti ada kejadian mengerikan di Rakhine, dan juga di negara lain," cetusnya.

Lee mengatakan bahwa dia diberi tahu bahwa keputusan tersebut merupakan tanggapan atas sebuah pernyataannya setelah berkunjung pada bulan Juli lalu.

Pada saat itu, dia mengkritik perlakuan kejam pasukan keamanan di negara bagian Shan dan Rakhine. Ia juga mengeluhkan meningkatnya pembatasan akses terhadapnya. "Wartawan dan aktivis yang bertemu dengannya juga dikenai pengawasan negara," ujarnya.

Myanmar mengkritik pernyataannya yang bias dan tidak adil.

Lee mengambil peran pemantauan HAM pada tahun 2014 dan diharuskan mengunjungi Myanmar dua kali
setahun untuk melapor ke Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum PBB.

Myanmar juga menolak masuk misi pencarian fakta terpisah yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai zona konflik, termasuk di Rakhine.

Zeid bin Ra'ad al-Hussein, kepala hak asasi manusia PBB, mengatakan bahwa larangan keamanan terhadap minoritas Rohingya di Rakhine mungkin sama dengan genosida.

sumber: sindonews.com

0 Komentar