Dasawarsa 1960an Bagai Hadir Kembali

13 Juni 21:37 | Dilihat : 6009
Dasawarsa 1960an Bagai Hadir Kembali Ilustrasi: Salah satu diorama yang mempertontonkan kekejian PKI pada 1965 di Museum Pengkhianatan PKI (Komunis), Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Suasana pra-Pemberontakan PKI 1965, hari-hari ini, tahun 2017, bagai kembali lagi. Ulama di ‘kuyo-kuyo’ diperhinakan dikriminalkan persis pada 1964-1965. 

Pakar Komunis dan pelaku sejarah yang ikut menghadapi PKI1965, sastrawan Taufiq Ismail di hadapan massa umat Islam yang sedang mengawal Sidang Ahok di Ragunan pada Februari 2017, tampil di mimbar dan berpidato menggelora. Taufiq Ismail tegas mengatakan, ”Fitnah yang kini bergentayangan mengriminalkan para ulama adalah pengulangan Gaya PKI yang selalu dilakukan pada Dasawarsa 1960-an menjelang kudeta gagal September 1965. Kini hadir kembali!” 

Kini dengan cara yang khas PKI itu, teror  yang sama hadir dengan cara baru. Taufiq Ismail menyatakan hal yang sama sebelumnya pada 22 Januari 2017, dalam diskusi Aksi Bela Islam di Masjid Baiturrahman, Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. 

Bagi  seorang yang saat ini berusia 60 tahunan suasana dasawarsa 1960-an itu niscaya bisa diingat kembali. Pada saat itu PKI benar-benar hampir ‘menggulung’ untuk ke sekian kalinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang sudah berhasil susah payah ditegakkan oleh perdana menteri M Natsir pada 1950 melalui Mossi Integralnya yang terkenal itu. 

Presiden Soekarno berhasil dipengaruhi PKI maka muncullah jargon Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis alias PKI). Setiap hari selalu rakyat berlomba mengadakan pawai di setiap kota  dalam parade yang ‘jor-joran’ adu kekuatan. Ada golongan nasionalis yang diwakili  PNI (Partai Nasional Indonesia). Agama diwakili NU dan Komunis diwakili PKI. Ketiga kekuatan itu masing-masing membentuk pasukan drum band yang selalu ada di tiap kecamatan bahkan setiap desa. Grup drum band itu bersaing di dalam pawai yang selalu diselenggarakan di setiap kota bahkan di kota kecamatan. Barisan PKI dengan jargon: Ganyang Setan Desa, bahkan Para Haji yang disebut sebagai antek Nekolim dan Kontra Revolusi dengan ungkapan Ganyang  Amerika dan Inggris Kapitalis: Amerika Disetrika dan Inggris Dilinggis. 

Ungkapan sangat bombastis dan intimidasi itu dilontarkan dalam setiap pawai. Dan Baju-baju orang PKI dengan uniform yang dikenakan menggambarkan PKI siap perang apalagi Presiden Soekarno sudah berhasil dipengaruhi agar menyerang Malaysia dan sudah diumumkan akan dibentuk Angkatan Ke-Lima di mana petani (BTI-PKI) akan dipersenjatai. 

Suasana benar-benar genting pada era 1964-1965. Umat Islam yang dijadikan sasaran dan dikriminalkan PKI sangat kentara di dalam pelecehan dan penghinaan yang hebat. Rumah tokoh Islam, ulama bahkan seorang bergelar haji saja diteror setiap malam misalnya di Kota Madiun yang menjadi kota bersejarah  Pemberontakan PKI pada 1948 maka pada tahun 1964-1965, rumah para kyai di Madiun dilempari batu bahkan tinja dan kotoran menjijikkan setiap malam. Di Menara Kota yang merupakan Menara Air (Water Torn)—juga berdiri yang sama di kota Kediri di kota sebelah timurnya--  sehingga 30 meter di pucuk menara bertengger sirena yang setiap saat di malam gelap gulita akan berkumandang  meraung-raung yang sangat mencekam, seolah serangan musuh sudah datang menggempur kota. Kota pun segera dipaksa dipadamkan listriknya dan  suasana pun sangat menakutkan dan mencekam di tengah kegelapan dan penduduk Muslim pun menyetel radio siaran Indonesia dari BBC London dan VOA Amerika disetel dengan suara lirih yang menggambarkan kondisi mencekam di tiap kota seluruh Indonesia. Berita-berita radio dari luar negeri itu secara faktual menggambarkan suasana darurat adanya ancaman PKI yang siap menguasasi Indonesia melalui pemberontakan sebagaimana pernah terjadi pada 18 September1948 di Madiun.

Hari-hari ini, tahun 2017, sejak lebih setahun terakhir isu PKI Bangkit Kembali telah mengemuka dengan gencar. Tepat lebih setahun setahun yang lalu pemerintah dimotori Lemhanas menggelar simposium bertajuk: “Membedah Tragedi 1965”. Simposium yang digelar di Hotel Aryadutha, 18 April 2016 telah mencuatkan dengan gamblang bangkitnya  PKI di Indonesia.  

Dengan terang-terangan dalam simposium itu kalangan PKI meminta penghapusan TAP MPRS No. XXV/1966, larangan resmi ideologi PKI. Mereka juga menuntut permintaan maaf kepada PKI bahkan meminta pemerintah memberi ganti rugi, secara finansial bahkan mereka juga menantang untuk membongkar kuburan massal PKI, korban kebiadaban orde baru yang telah diklaim membantai di sejumlah lokasi. 

Dari simposium Aryadutha ini sastrawan pakar PKI Taufiq Ismail ketika membacakan puisi yang menunjukkan kebiadan PKI di masa lalu melalui puisi telah dilecehkan oleh  peserta simposium yang hadir dan didominasi orang-orang eks PKI dan keturunannya. 

Tentu saja simposium Aryaduta itu telah memicu kalangan Islam dan kalangan perwira tinggi Angkat Darat yang melihat simposium di Aryadutha itu sebagai pengalihan bahkan kebohongan sejarah yang luar biasa. Fakta pemberontakan PKI 1965 akan dihapus begitu saja menjadi PKI adalah korban saja kebiadaban Orde Baru, PKI hanya menjadi  korban. Kebohongan yang luar biasa.  Dan justru dituduhnya Soeharto yang terang-terangan dianggap mengudeta  pemerintahan Soekarno. Padahal fakta sejarah tercatat terang benderang PKI telah nyata-nyata melakukan pemberontakan pada 30 September 1965  ditandai pembantaian tujuh jenderal yang diakui sebagai Pahlawan  dan keesokan harinya pada 1 Oktober 1965 ditandai sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tahun sampai hari ini.

Simposium Aryadutha yang penuh kebohongan itu pun di-counter simposium pada 1-2 Juni 2016 bertajuk Simposium Nasional Mengamalkan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain di Balai Kartini Jakarta. Lebih seratus perwira tinggi purnawirawan TNI khususnya Angkatan Darat aktif mengikuti simposium besar-besaran ini.  

Dalam simposium itu para ulama, tokoh TNI dan pakar PKI, hadir antara lain Jenderal (Purn) Tri Soestrisno mantan Wapres, Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, ada Letjen (Purn) Kiky Syahnakri, Kivlan Zen, Budi Sudjana, Sayidiman Soerjohadiprodjo, Muchdi PR,  Saafroedin Bahar, ada sejarahwan dari Bandung Ahmad Mansyur Suryanegara, Sastrawan Taufiq Ismail, Prof Sri  Eddy Swasono yang ayah kandungnya dibantai PKI di daerah Ngawi Madiun. Ada lagi dari Muhammadiyah Dr. Haedar Nasir, ada ahli PKI Prof Dr Aminudin Kasdi, ada Letjen (Purn) Sintong Panjaitan juga Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli Zon M.Sc. yang dikenal ahli komunis  dan sederetan ulama di antaranya Habib Rizieq yang menguraikan tanda-tanda nyata kebangkitan PKI melalui 20 sinyalemen yang sulit dibantah. 

Di antara 20 tanda nyata kebangkitan PKI di antaranya PKI menunutut penghapusan TAP MPRS No. XXV Tahun 1966, kurikulum tentang pemberontakan PKI di sekolah dihapus, juga dihentikannya pemutaran Pengkhianatan PKI 1965 di televisi, terselenggaranya seminar-seminar Pro PKI dan penerbitan  buku-buku PKI ratusan judul dan diedarkan merajalela di masyarakat. Juga belakangan lambang PKI  Palu Arit Disebar dimana-mana bahkan uang baru yang diedarkan BI ditandai lambang Palu Arit.

Simposium menangkal PKI itu ditutup dengan aksi demonstrasi ke Istana Negara menjelang bulan Ramadhan tahun lalu itu diikuti sejumlah puluhan ribu massa FPI dan Ormas Islam lainnya juga dikawani puluhan perwira tinggi TNI, tapi sayang Presiden Joko Widodo hanya mewakilkan Mengkopolhukam Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan yang menerima delegasi. 

Dalam pertemuan, Luhut berkeberatan adanya klaim pihak eks PKI yang menyebut korban jiwa mencapai 400 ribu jiwa bahkan di luar negeri disebut jutaan orang korbannya, bahkan Sintong Panjaitan yang memimpin operasi pada 1965 di Jawa Tengah ia hanya melihat satu orang saja korban PKI yang ditembak dan justru sebaliknya 19 orang kyai yang dibantai di Balaikota  Solo. Luhut menjamin pemerintah sama komitmennya dengan para perwira tinggi anti PKI. Jadi dengan tegas Luhut mewakili pemerintah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi maaf PKI karena TAP MPRS 1966 sudah jelas menjadi pedoman negara dan PKI tetap sebagai partai terlarang. Delegasi pun pulang sedikir terhibur janji-janji pemerintah yang disampaikan Menkopolhukam itu. 

Tetapi fakta di lapangan setahun terakhir ini tanda-tanda kebangkitan PKI justru menyeruak hebat. Tokoh anti PKI yang paling vital Ustaz Alfian Tanjung justru ditangkap. Pengadilan kepada Bambang Tri di Blora Jawa Tengah justru memutuskan dia bersalah menyoal Presiden Joko terindikasi PKI. Tantangan dia agar dilakukan tes DNA kepada presiden tidak digubris. Tanda-tanda  pengurangan terhadap kriminalisasi ulama tidak dilakukan malah Habib Rizieq yang tengah ‘hijrah’ ke Arab Saudi di ‘DPO’ kan dan kabarnya Polri minta Interpol untuk menangkap Habib untuk diseret ke Indonesia. Tapi kabarnya, kasus Habib Rizieq yang jelas-jelas dikriminalkan melalu skandal pornografi itu tak bisa dikatagorikan sebagai tindak pidana apalagi ditangkap melalui Interpol. Karena tuduhan itu sarat rekayasa dan kebohongan yang terang-benderang. Sungguh menggelikan. 

Belum lagi Ustaz Muhammad Al Khaththath tetap tetap ditahan sejak 31 Maret 2017 lebih dua bulan hanya sekali saja diperiksa. Gerakan GNPF-MUI berdakwah pun dibatasi dan ditekan juga HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang diancam dibubarkan, tokoh-tokohnya dilarang ceramah Ramadhan 1438 H di kampus-kampus. 

Dengan sangat paranoid rezim pemerintah membentuk lembaga Punggawa Pancasila beranggota sembilan orang yang diberi nama: Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-IP) di bawah pimpinan Dewan Pengarahnya Megawati. Tapi anggotanya adalah pendukung Ahok misalnya Syafii Maarif bekas Ketua Umum Muhammadiyah yang belakangan tampil berseberangan dengan umat Islam mainstream. Seolah-olah orang Islam radikal yang belakangan tampil harus diajari ‘Pancasila’, malah Ahokers mau mengajari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Toleransi dan seterusnya. Kalau Pancasila seperti ditafsirkan Ahok orang Indonesia harus sampai bisa mengangkat orang China menjadi presiden RI. Maka jika orang China belum bisa diangkat menjadi presiden maka Pancasila belum diterapkan di Indonesia. Begitu yang mereka akan dipaksakan. Sungguh naïf dan ugal-ugalan.

Dan sungguh ironis Polisi justru memback-up dan mengawal pikiran melenceng itu termasuk ikut mengriminalkan Ulama persis seperti tahun 1964-1965 seperti ditulis di awal laporan ini. Santri dan haji dihina sebagai kontra revolusi, dihina Santri Sarungan dan Santri Pakai ‘teklek’ (kelom sandal dari kayu). 

Inilah sebagai akibat pemisahan Polri dari ABRI berdiri sendiri di bawah presiden. Konon kabarnya Polri langsung di bawah kekuasaan presiden di dunia hanya ada dua saja yakni di Indonesia dan Israel. Lazimnya Polri di bawah Departemen Dalam Negeri. Mantan Danjen Maririn Letjen (Purn) Soeharto memprihatinkan pemisahan Polri dari ABRI yang justru membawa kemudharatan besar bagi Indonesia. Wallahu a’lam bissawab! 

[HM Aru Syeiff Assadullah]

0 Komentar