Gonjang-ganjing NKRI Sangat Berbahaya

15 Maret 10:55 | Dilihat : 2061
Gonjang-ganjing NKRI Sangat Berbahaya   Ahok berada dalam satu mobil bersama Jokowi. [foto: liputan6.com]

Kondisi NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah Ahok tidak kunjung dipenjara pasca Pilkada 15 Februari 2017, sangat amat mengkhawatirkan dan berbahaya. Semua  tokoh bangsa  terang-terangan menyebut Ahok menjadi pusat kekisruhan itu, dan kini malah terang-terangan isu Istana melindungi penista Quran, Ahok, bagai dijawab Presiden Joko yang malah presiden mengajak Ahok bersama-sama naik mobil dinasnya untuk disaksikan semua rakyat Indonesia.

Minggu lalu, tengah Februari 2017, tokoh yang acap disebut sebagai Bapak Reformasi, Amien Rais berpidato di Masjid Gede Kauman Yogyakarta, dan mengingatkan situasi di Indonesia yang siap pecah Perang Saudara, kutipan pidatonya dimuat media sosial, dibaca seluruh rakyat Indonesia. Ada baik dikutip selengkapnya yang beredar di media sosial:

Menurut Amien Rais masa depan NKRI  sejatinya berada pada hasil Pilkada Jakarta, tapi yang terjadi justru kondisi Indonesia semakin kritis, katanya, “Saya lahir sebelum Proklamasi dan saya hidup di lingkungan Muhammadiyah dan Masyumi. Nah saya katakan, belum pernah Negeri Muslim terbesar yang namanya Indonesia ini, dalam keadaan yang sekritis dan mengkhawatirkan seperti yang kita alami sekarang ini,” ujarnya di Masjid Gede Kauman Yogyakarta Sabtu malam (18/2/2017). 

Amien Rais mengutip Milton Friedman dan sependapat dengannya yang mengatakan ‘The combination of economic and political power in the same hand is a sure recipe for tyrany”. 

Kombinasi politik dan ekonomi disatukan adalah resep yang cespleng untuk memunculkan tirani yang mendasar bagi minoritas atas mayoritas. “Pak Jokowi, kapan saja. Maaf Pak Jokowi, saya ekspresi anak negeri yang dilindungi undang-undang dasar, bahwa sejatinya Pak Jokowi dan Pak Ahok adalah:  Dua Boneka Politik dan Ekonomi dari warga yang hanya dua persen, kata Amien Rais. Ucapan Jokowi yang mengatakan bahwa Indonesia harus jadi Poros Maritim di Asia bahkan dunia menurut saya,  ungkapan itu adalah rencana Beijing mengembangkan sayap ekonomi dan jalur pedagangan bisnis internasional dari China.

“Ini saya buka saja, sarjana ekonomi S1 dari UGM kok tiba-tiba jadi ahli Kelautan. ‘Jebulnya’ ternyata tim pemenangnan Pak Jokowi sekarang ini sudah berkali-kali ‘sowan’ ke Beijing dan dari sana dikenalkan dengan OBOR (One Bild One Road) dalam rangka mengepakkan sayap ekonomi dan militer itu, maka Beijing membuat Jalan Sutra dari Beijing ke selatan lewat Asia Tengah sampai ke Turki terus sampai Eropa,” ujar Amien. Amien menegaskan bahwa negeri seperti Indonesia akan dijadikan pelayan ekonomi Negeri Tirai Bambu China. Menjadi budak di negri sendiri merupakan ancaman yang sudah ada di depan mata bangsa Indonesia. Saya sangat berharap komentar saya ini didengar pemerintahan Jokowi untuk selanjutnya berdialog masalah ancaman bangsa dari gempuran ekonomi China. Nah saudara-saudara orang yang berpikiran sederhana tahu bahwa Poros Maritimnya rezim ini, jadi subordinasi, jadi pelayan ekonomi China. Saya tahu ini direkam, malah supaya didengar oleh mereka. Jadi kita ini  mengalami hal yang paling mengkhawatirkan saat ini,’ ujar Amien Rais tandas.

Tokoh lain ekonom Dr. Rizal Ramli pada siaran langsung TV One tandas menyatakan bulan Februari 2017 yang lalu, “Janganlah tokoh-tokoh yang hadir di sini basa-basi seolah-olah saat ini di Indonesia tidak terjadi apa-apa. Padahal di kalangan rakyat luas di bawah, kini suasananya sangat panas saling berhadapan dua kubu yang siap “berperang” dan yang menjadi penyebab kita tahu semua hanya karena satu, dua orang itu saja (Maksudnya  Ahok dan yang melindunginya yakni rezim Jokowi, red). Tapi kini banyak yang berpura-pura seolah-olah tidak ada apa-apa, saya kira itu saja komentar saya,“ kata Rizal Ramli berkata singkat dan tandas sambil berdiri dari tempat duduk secara demonstratif dan meninggalkan ruangan tanpa bisa dicegah pembawa acara termasuk Karni Ilyas pemrakarsa dialog politik hukum di ulang tahun TV One itu.

Tokoh politik lain, misalnya Hariman Siregar tak bisa menahan diri untuk urun- rembug dan mengkritik suasana timpang di mana Presiden Joko dianggap berlaku berlebihan bahkan menyimpang dengan membela terdakwa Penista  Agama Ahok. Kritik tokoh Malari (15 Januari) ini pun dimuat luas di media sosial, dan diberi judul: "Kejinya Pemerintah, Tega Membodohi Rakyat Demi Menangkan Jagoan Istana." 

Kita kutip saja tulisan Hariman antara lain :  “Tulisan ini saya buat  dengan sepenuh kekecewaan. Tidak sampai nalar saya menyikapi manuver-manuver politik dalam Pilkada DKI  Jakarta (2017) yang kian lama kian kental nuansa main kayunya. Kekuasaan ambrol, bukan lagi  untuk memperkuat yang benar, melainkan mati-matian membela jagoannya. Demi kemenangan jagoan versi Istana, bahkan melacurkan kebenaran, menginjak moralitas politik pun di lakukan. Sungguh tragis! Rakyat menyaksikan dengan hati berkeping-keping. Di mana hatinurani penguasa ? Apakah penguasa melihat rakyat Cuma sebagai kumpulan orang-orang bodoh yang bisa dengan gampang dibodohi? Bagaimana mungkin suatu perkara yang sudah terang duduk-tegaknya, salah-benarnya, bisa dipelintir dengan begitu kasar, tanpa rasa bersalah ?

Ahok yang sudah jelas-jelas menista agama Islam, sampai saat ini tidak kunjung ditahan, meski sudah duduk di kursi terdakwa. Padahal kasus-kasus serupa dengannya, seperti Arswendo Atmowiloto, Permadi atau Lia Eden langsung ditahan. Ketika Ahok menghina KH. Ma’ruf Amin, Menteri Luhut B. Panjaitan langsung turun tangan. Bahkan demi Ahok, presiden sampai bertindak melanggar undang-undang Pemda karena tidak memberhentikan sementara Ahok yangn sudah berstatus terdakwa kasus penistaan agama. Kini seorang narapidana kasus pembunuhan pun dijadikan pion kekuasaan. Antasari Azhar memfitnah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya beberapa jam sebelum pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta dilakukan. Tujuannya jelas, agar nama baik SBY tercemar, sehingga elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylvia Murni  hancur dalam hari-H Pilkada ini.

Apa yang dilakukan Antasari adalah manuver keji, kotor, dan murahan. SBY sudah menngklarifikasikan tuduhan itu dengan amat terang. Bahkan dirinya tidak pernah mengintetvensi penyidik kepolisian, jaksa, maupun majlis hakim, termasuk dalam kasus Antasari. Karenanya, SBY menantang aparat hukum untukmembuka kasus SBY ini secara gamblang. SBY pun juga menempuh langkah hukum terhadap Antasari karena merasa nama baiknya dicemarkan. Tetapi kasus ini bukan Cuma sengketa antara SBY-Antasari. Kasus ini adalah satu bukti tambahan bahwa tangan-tangan kekuasaan terus bergerak untuk memenangkan “jagoan” Istana.

Antasari pasti paham bahwa manuevernya akan mengundang reaksi politik bahkan hukum. Kepada siapa ia akan berlindung kalau bukan penguasa? Siapa yang sangguh melindungi Antasari dari jerat hukum atas pencemaran nama baik kalau bukan penguasa?  Seorang pandir pun paham manuever Antasari mustahil terjadi jika mantan narapidana kasus pembunuhan ini tidak dibeking oleh penguasa. Akibat maneuver ini, Pilkada DKI Jakarta terancam tidak demokratis. Pilkada DKI Jakarta terancam ambruk dari transisi kekuasaan secara demokratis, menjadi rentetan aksi main kayu, aksi tipu-tipu rakyat. Celakanya, penguasa yang seharusnya menjadi suri tauladan rakyat malah terkesan menjadi sumber masalah dalam gejolak sosial-politik ini. Penguasa  yang terjangkit syndrome paranoid, memerkosa demokrasi demi mempertahankan ambisi kekuasaannya. 

Bandingkan dengan kondisi hari ini? Aparat keamanan  seolah-olah getol mencari kasus hukum kandidat  penantang paslon petahana. Sejak perhelatan Pilkada DKI Jakarta dihelat, kita sama-sama saksikan aparat keamanan seolah-olah berubah menjadi tim pemenangan  kandidat dengan menggembar-gemborkan kasus-kasus hukum kandidat  penantang petahana. Ada yang dipanggil ke kantor polisi, ada yang dihantam pemberitaan negatif berbasiskan pernyataan aparat hukum. Tujuannya jelas, untuk menjatuhkan elektabilitas para penantang petahana. Inilah Pilkada paling memalukan dalam sejarah ibukota Indonesia. Demokrasi diperkosa di sini ! Moralitas dibunuh ambisi kekuasaan. Para pelakunya mengenakan topeng tanpa dosa, seolah-olah mereka tidak tersangkut dalam distorsi kedaulatan rakyat ini. Akibatnya jika dahulu, pelacuran kebenaran adalah perbuatan nista, kini pelaku malah dielu-elukan sebagai pembela demokrasi, sebagai pejuang hukum.

Tragisnya, semua itu dilakukan dengan cara-cara membodoh-bodohi rakyat. Pun ketika aksi pembodohan itu sudah kental diketahui hitam-putihnya oleh rakyat sendiri. Betapapun karut-marutnya, kita masih memiliki harapan. Rakyat Jakarta adalah benteng terakhir untuk mencegah distorsi demokrasi ini kian mengamuk dan menghancurkan sendi-sendi tata kehidupan Jakarta. 

Hari ini adalah waktu yang tepat  bagi rakyat untuk mengambil kembali kedaulatannya. Rakyat harus terus bergerak untuk menghukum pemimpin yang dzalim, sekalipun pemimpin yang dzalim itu, nyata-nyata didukung oleh penguasa di level puncak. Jangan takut dan jangan abai. Hari ini adalah satu peluang besar bagi rakyat dalam jangka ima tahun ke depan. Pilkada  2017 adalah peluang  rakyat untuk “mendapuk” pemimpin yang demokratis, tidak zalim, tidak gandrung memfitnah dan didukung tukangn fitnah. Ini peluang untuk menciptakan Jakarta untuk semua. Jakarta untuk rakyat."

Demikian ungkapan dan pernyataan tokoh politik Hariman Siregar yang tidak tahan melihat kehidupan politik yang ia percaya bisa dibangun dengan cara demokrasi namun akhir-akhir ini justru dihancurkan dengan cara-cara zalim oleh kekuasaan negara di tangan pemerintahan Presiden Joko. Umat Islam tidak semua yakin dengan sistem demokrasi itu bisa dipakai membangun masyarakat menuju "baldatun thayyibatun warabun ghafur." Dalam kasus kekuasaan di tangan rezim Joko Widodo sejak awal sudah muncul kritik-kritik pada awal 2015 dari kalangan umat Islam ketika ia terlalu rapat menjalin persekutuan dengan China. Dari awal pula umat Islam sudah menolak gaya diktatorial Ahok yang menggantikan Joko Wido menjadi gubernur DKI Jakarta. 

Gaya kepemimpinannya yang sangat arogan kasar, dan tidak mengenal adab, makin hari ia tampilkan performance yang makin gila-gilaan di luar kewajaran seorang pejabat lazimnya di Indonesia. Ada yang menuduh Ahok sejatinya pengidap psikopat. Hari-hari ini ia semakin dilindungi Presiden Joko, dan bahkan rakyat “diejek”, saat Ahok sengaja dibawa naik mobil dinas presiden. Selah-olah mau dikatakan: Memang saya lindungi, mau apa?.   Padahal  Ahok kini menyandang status terdakwa tetapi  sengaja tidak dinon aktifkan sebagai gubernur. Sengaja presiden melanggar UU Pemda.

Advokat senior Wirawan Adnan SH di depan publick hearing dengan pimpinan DPR menyatakan: “Kini hari-hari ini kita menyaksikan Ahok tiap Selasa diajukan ke meja hijau pengadilan, tapi Ahok sebagai terdakwa dengan sangat sombong datang ke pengadilan dengan mobil mewah pejabat tinggi di kawal aparat keamanan sangat lengkap. Dan di sidang pengadilan itu dia bukan lagi, seolah-olah terdakwa, pesakitan, malah sebaliknya seorang Kyai besarpun dihardik-hardik diperhinakan. Jadinya kata Wirawan, Ahoklah yang selalu tampil menggugat siapa saja, dan kita semua ini justru menjadi “terdakwa”. Sungguh kejadian yang ironis terjadi di negara hukum Indonesia ini,“ ujar pengacara yang fasih berbahasa Inggris ini! 

Akan sampai di mana cerita durjana Ahok Penista agama ini? Allah Rabbul alamin niscaya punya rencana menghadapi penghina-Nya ini. Aamin Ya Mujibassailin!

HM Aru Syeiff Assadullah
Pemimpin Redaksi

0 Komentar