Kebengisan PKI, Kepedihan Perjalanan Sejarah NKRI

Minggu, 19 Juni 2016 - 22:12 WIB | Dilihat : 3088
Kebengisan PKI, Kepedihan Perjalanan Sejarah NKRI Monumen Kresek, salah satu monumen yang dibuat untuk mengingatkan adanya pemberontakan dan kekejaman PKI di Madiun pada 1948 silam.

Partai Komunis Indonesia (PKI) dua kali berusaha mengambil alih kekuasaan di negeri ini. Dua kali pula upaya tersebut memunculkan aksi kekejaman, menunjukkan keganasan yang meninggalkan kepedihan, selayak luka menganga tak tersembuhkan----menjadi bagian tak terlupakan, dalam sejarah perjalanan bangsa dan negeri ini.

Luka tak tersembuhkan itu kembali terasa pedih selayak irisan sembilu, terlebih setelah  terbetik kabar; ada Bejo Untung, yang bekas tentara dipecat dari Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) memimpin Lembaga Penelitian Korban Peristiwa (LPKP) 1965, Jumat (5 Desember 2014) bersurat kepada Presiden Joko ; secara khusus meminta agar saat pidato di hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (10 Desember 2014) , Presiden (atas nama Pemerintah dan Bangsa Indonesia) secara khusus menyampaikan permintaan maaf kepada PKI atas peristiwa yang terjadi di tahun 1965. Ini merupakan pemutarbalikkan fakta sejarah. PKI menganggap diri sebagai korban dan permulaan atau mulai mendesakan keinginan agar Presiden atas nama Pemerintah dan Negara secara resmi menyampaikan perminta maaf kepada PKI. 
 
Kabar itu memicu Paguyuban Keluarga Korban Keganasan PKI 1948, menghimpun banyak pihak dan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kota Madiun dan di sejumlah kota lain termasuk di Jakarta, Senin (8 Desember 2014),  untuk menyampaikan tuntutan agar Presiden Joko tidak memenuhi tuntutan (permintaan) PKI itu.
 
Meminta maaf, akan berarti mengubur sejarah. Baik sejarah kekejaman yang dilakukan PKI. Di tahun-tahun awal berdirinya Republik ini (1948), dikoyak kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam upaya pengambil alihan kekuasaan secara paksa, dalam peristiwa Madiun tahun 1948, yang hakikatnya adalah Proklamasi Negara Komunis Sovyet di Madiun. Kemudian di tahun 1965, dengan keji telah membantai sejumlah jenderal dan satu perwira ABRI.  
 
Belakangan, sudah tidak sekadar bersurat kepada Presiden; lalu juga mendesak agar Presiden meminta maaf. Namun juga semakin terang-terangan  ada upaya pemutarbalikkan fakta tentang kekejaman PKI. Upaya itu dilakukan dalam berbagai bentuk publikasi, termasuk penulisan buku-buku dan pembuatan film dokumenter yang terang-terangan semakin mengaburkan sejarah kelam itu. Semakin gencar, karena sejumlah media massa memberi dukungan.
 
Berbagai bentuk publikasi dilakukan para bekas PKI, anak turun dan kader-kader baru mereka; dengan menyebut; pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, merupakan provokasi Wakil Presiden Moh. Hatta yang  ketika itu merangkap sebagai Perdana Menteri. Kemudian, ada pula upaya mengelak dari yang sebenarnya berada di balik  kudeta gagal di tahun 1965.  Mereka menyebut G30S PKI 1965, merupakan konflik internal ABRI terutama dalam jajaran Angkatan Darat.
 
Upaya pengaburan sejarah juga dilakukan, diantaranya seperti yang ditulis Tabloid Suara Islam (Edisi 165 September/Oktober 2013, red); tentang rancangan Kurikulum Pendidikan Sejarah Nasional (PSN) tahun 2004, yang secara sengaja telah menghilangkan dua peristiwa Pemberontakan PKI,  18 September 1948 dan Gerakan 30 September (G30S) PKI 1965. Sebaliknya rancangan kurikulum itu justru banyak mengurai pemberontakan DI/TII. Ini sungguh menyakitkan, terutama kalangan umat Islam. 
 
Karenanya kemudian, sejumlah tokoh Islam, gigih melancarkan protes atas rencana penerapan kurikulum PSN. Protes dilancarkan dan berhasil menggagalkan penerapan kurikulum PSN ‘keblinger’ itu. Diantara tokoh Islam yang ikut melancarkan protes itu adalah (Alm) Allahuyarham KH. Yusuf Hasyim---Pimpinan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Kemudian  KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i, Pemimpin Perguruan Islam Asy Syafi’iyah, Balimatraman Jakarta Selatan, ada pula Sastrawan Taufiq Ismail dan sejumlah tokoh lainnya.
 
KH. Muhammad Yusuf Hasyim, karib disapa Pak Ud wafat Sembilan  tahun silam, tepatnya Ahad, 14 Januari 2007. Sebulan sebelumnya, (tepatnya Sabtu 9 Desember 2006, red)  bertutur kepada Suara Islam mengungkap; Kurikulum PSN tahun 2004 akan diterapkan  mulai 1 Juli 2005. 
 
“Sangat  menyakitkan umat Islam, karena tidak menyebut PKI pernah dua kali memberontak. Di tahun 1948 berusaha mengambil alih kekuasaan dilakukan dari Madiun. Tidak pula menyebut bahwa PKI berada di belakang kudeta gagal di tahun 1965. Malah, pemberontakan DI/TII, justru lebih banyak diurai. Ini menciderai perasaan umat Islam, karena dalam mengurai sejarah DI/TII dengan sama sekali  tidak dilengkapi latar belakang yang benar,” ungkap Pak Ud ketika itu.   
 
KH. Muhammad Yusuf Hasyim, menyebut tokoh-tokoh Islam bergabung  melancarkan protes itu, sebagai sebuah Delegasi Besar. Berhasil  bertemu Mendiknas (ketika itu dijabat Bambang Sudibyo), Menko Kesra (dijabat Alwi Shihab) dan Ketua DPR RI (dijabat Agung Laksono). Alhamdulillah, protes itu didengar mereka. Sangat melegakan; akhirnya berhasil dibatalkan, dan ditetapkan  dengan menerapkan PSN kurikulum sebelumnya.
 
Kini, dalam perubahan kurikulum selanjutnya, menjadi Kurikulum 2013 (K.13), PSN kembali menjadi masalah. Dua hari (Rabu dan Kamis/ 1-2 Juni) melalui Simposium Nasional bertema Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan  PKI dan Ideologi Lain, yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, Rabu dan Kamis (1-2 Juni 2016)  tentang kurikulum  PSN banyak dibicarakan  dan disoal. Masuk  dalam rekomendasi simposium agar PSN tetap diadakan dan memasukkan dua kali pemberontakan PKI----di tahun 1948 dan tahun 1965. 
 
Bahkan dalam Apel Siaga, diikuti puluhan ribu massa dimulai usai shalat Jumat di Masjid Istiqlal long march  ke Silang Monas Jakarta dan berakhir di sisi kanan Istana  Negara, apel-demo ini  masih sebagai kelanjutan simposium tersebut, Jumat (3 Juni 2016), mengutus  dengan 15 orang tokoh untuk  menjadi wakil yang diterima Mekopolhukam Luhud Binsar Panjaitan yang didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan. Ke-15 tokoh yang menjadi wakil ini menyampaikan rekomendasi simposium, yang diantaranya; meminta PSN tetap diadakan dan  dua kali pemberontakan PKI (di tahun 1948 dan 1965) dimasukkan dalam kurikulum PSN tersebut.  
 
Paling Diincar PKI
 
Masih dari Suara Islam  edisi 165 September/Oktober 2013 rubrik Nasional “Mengenang KH. M. Yusuf Hasyim,” diantaranya mengungkap ketika PKI memberontak di Madiun (1948), di Ponorogo juga menahan KH. Imam Zarkasyi dan KH. Achmad Sahal---dua kakak beradik, Pimpinan Pengasuh Pondok Modern Darussalam, Gontor. Pak Ud terlibat langsung dalam upaya pembebasan yang berhasil gemilang, di situasi sangat genting; saat penjara kota Ponorogo sudah nyaris diledakkan oleh PKI.
 
Penangkapan, penyekapan dan penahanan oleh PKI seperti dialami adik-kakak KH. Imam Zarkasyi dan KH. Achmad Sahal, bisa berujung pembantaian. Tidak  berbeda dengan yang  dialami ratusan kyai di Kota dan Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi dan Pacitan. Seperti yang dialami HR. Moenadji, Hakim Negara  yang pemberani, ---- dibunuh di dalam penjara Ngawi, dan jasadnya secara keji dilempar ke luar penjara. Moenadji adalah ayahanda Prof Dr. Sri Edi Swasono dan Dr. Sri Bintang Pamungkas. 
 
Suara Islam  menemukan catatan sejarah; betapa KH. Imam Zarkasyi memang sebagai tokoh di Ponorogo yang sangat diincar PKI.  Karena, diketahui pernah sangat aktif dalam partai Masyumi—satu-satunya partai Islam, yang sangat dimusuhi PKI. Ketika Masyumi mendirikan Laskar Hizbullah,  organisasi ketenteraan Islam, KH. Imam Zarkasyi  menjadi anggota pengurus pusat dan terlibat langsung dalam penanganan berbagai latihan dan penggemblengan segenap anggota---diantaranya yang paling besar dilakukan di Cibarusa, Bogor, Jawa Barat. 
 
KH. Imam Zarkasyi, aktif dalam berbagai pertemuan Masyumi. Ikut  pula dalam  pembahasan rencana pendirian Perguruan Tinggi Islam. Beberapa kali pertemuan dilakukan untuk membahas Pendirian Universitas Islam Indonesia (UII) . Berhasil diresmikan pembukaanya pada 8 Juli 1945,  yang ketika itu masih bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Seiring kepindahan ibukota negara dari Jakarta ke Yogyakarta, STI juga ikut pindah ke Yogyakarta, dan diresmikan oleh Presiden Soekarno (1946). Setahun kemudian berhasil berubah menjadi Universitas Islam Indonesia.  
 
Meletus pemberontakan PKI—pada 18 September 1948. Sembilan hari sebelumnya, Masyumi wilayah Ponorogo menggelar rapat besar di Pondok Modern Gontor, untuk membahas situasi politik dalam negeri saat itu. PKI ternyata juga mengetahui gelaran rapat besar tersebut. Bahkan PKI juga mengetahui, di antara santri (yang ketika itu berjumlah 200 orang), ada yang aktif sebagai anggota tentara Hizbullah; diantaranya adalah Ghozali Anwar. 
 
Makam Soco
 
Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jalan Jenderal A. Yani (dahulu Jalan Wilis), Madiun Kota tidak dapat dipisahkan dengan kelamnya perjalanan sejarah yang dikoyak ulah kekejaman PKI. Sejumlah tokoh ----terbanyak dari Masyumi--- pada awal hingga pertengahan dasawarsa 1960-an, ditahan oleh rezim Soekarno yang sedang bermesraan dan  kesengsem dalam buaian komunis. 
 
Penahanan tokoh Masyumi serta tokoh-tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI),, tercatat mulai dari 16 Januari 1962 dan berlangsung selama empat tahun hingga April atau Mei 1966. Sebelumnya dipindah-pindah di sejumlah rumah tahanan. Pemindahan ke RTM Madiun dibagi dalam dua gelombang. Pertama, ditempatkan di blok A adalah: Mr. Mohammad Roem satu kamar dengan Prawoto Mangkoesasmito (Masyumi). Kemudian Anak Agung Gde Agung satu kamar dengan Subadio Sastrosatomo. Sutan Syahrir dan Sultan Hamid, (PSI), masing-masing menempati satu kamar terpisah.
 
Dalam bulan Januari 1963, datang rombongan tahanan ke dua di jebloskan blok B RTM Madiun. Diantaranya; Engkin Zainal (EZ) Mutaqien, HM. Yunan Nasution (Masyumi), Mochtar Loebis (wartawan), HM. Isa Anshary dan H. Mochtar Ghazali (Masyumi).
 
Taman Makam Pahlawan (TMP), tepat di depan Karesidenan Madiun juga berlokasi tidak jauh dari RTM. Di TMP ini, terdapat makam Soco; yaitu lokasi pemakaman kembali secara massal (dalam satu liang lahad) sejumlah 108 kerangka jenazah korban kekejian PKI tahun 1948, dalam tahun 1963 dievakuasi dari ladang pembantaian di beberapa sumur di desa Soco, Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Evakuasi dilakukan, setelah jasad terkubur hampir selama 20 tahun di beberapa sumur. 
 
Tertulis pada prasasti Makam Soco, sejumlah  67 tokoh  korban pembantaian dapat diberi nama. Namun 41 kerangka korban lainnya, dalam urutan nomor 68 hingga 108, diberi sebutan tidak dikenal. Tertulis urutan nama no 8, Moch. Soehoed, adalah ayahanda Letjen (Purn) M. Kharis Suhud Ketua DPR/MPR RI pada periode  1988- 1993.
 
Di luar  pagar Makam Soco, terdapat makam Moelyadi, anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP)  Brigade 17. Ia tewas, saat tugas jaga di gerbang markasnya di SMP (kini SMPN 2 di Jalan HA. Salim Madiun). Sungguh tragis, tewasnya Moeyadi di tembak oleh kakak kandung sendiri. Ketika sudah roboh, masih beberapa kali ditusuk bayonet ujung senapan.
 
Peristiwa tragis lainnya menimpa pelajar, adalah tewasnya Soeryo Soegito, ketua GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) dan Komandan Brigade Pelajar Islam (BPI) Madiun. Ketika itu berniat menyambut kedatangan tentara Siliwangi dengan meluapkan kegembiraan; berteriak dan berlari keluar dari markasnya di sudut perempatan Jalan Jawa. Karena mengenakan pakaian hitam, pasukan Siliwangi mengira ia anggota laskar merah. Segera saja dilepas tembakan. Soeryo Soegito tersungkur. Setelah jasad diteliti, sangat mengejutkan, di balik pakaian hitam terdapat slayer dan pin GPII serta BPI.
 
Ridwan, Ketua GPII Kabupaten Magetan, yang tinggal di rumah Ibunya, Djuariyah, di Kecamatan Bendo juga tewas tragis. Dia hilang diculik PKI, dan dinyatakan telah syahid bersama ratusan korban lain ditemukan di beberapa sumur yang ditimbun di desa Soco. Nama Ridwan, tertulis pada prasasti Makam Soco di TMP Madiun pada nomer urut 34.       
 
Monumen Kekejaman PKI di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun---sekira 15 Km dari Kota Madiun. Monumen di lereng barat Gunung Wilis, menandai ladang pembantaian dengan korban 17 orang. Kolonel Marhadi, dari Staf Pertahanan Djawa Timur (SPDT) menjadi korban bersama sejumlah Kyai. 
 
R. Kartidjo (alm), mantan Wakil Ketua DPR RI, selamat dari pembantaian di Kresek ini. Akhir dasawarsa 1980-an, ketika meresmikan monumen Moelyadi di Jalan Mas Trip, R. Kartidjo menyebut dirinya nyaris sebagai korban ke-18 di Kresek. Ia tertimpa tawanan yang roboh dalam ikatan, terkena tembakan membabi buta karena panik, camp tawanan segera diserbu tentara Siliwangi. 

(HM. Aru Syeif/ Muhammad Halwan)
0 Komentar