Kasus Korupsi: Beda Antara LHI dan Ahok

Minggu, 10 April 2016 - 11:33 WIB | Dilihat : 4859
 Kasus Korupsi: Beda Antara LHI dan Ahok Ilustrasi: Ahok dan Reklamsi Teluk Jakarta

 

Inilah studi banding antara kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras  yang melibatkan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta dengan kasus korupsi impor sapi yang disangkakan kepada LHI (Luthfie Hasan Ishaq), sebagai Presiden PKS (saat itu).
 
Kasus RS Sumber Waras : Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selaku lembaga resmi auditor negara, menyatakan bahwa pembelian lahan yang bersertifikat hak guna bangunan itu telah merugikan daerah sebesar Rp191 Milyar. BPK juga menilai lahan yang dibeli pemerintah lebih mahal dibandingkan harga tanah di sekitarnya sehingga ada potensi kerugian sebesar Rp484 miliar. Meskipun jelas-jelas merugikan negara, KPK belum menetapkan Ahok sebagai tersangka hanya karena KPK belum melihat adanya NIAT jahat dalam kasus tersebut. 
 
“Kami harus yakin betul di dalam kejadian itu ada niat jahat. Kalau hanya kesalahan prosedur tetapi tidak ada niat jahat, ya susah juga,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di gedung KPK, Selasa (23/3/2016).
 
Kasus Suap Impor Sapi LHI (Luthfie Hasan Ishaq) : Pada fakta persidangan terungkap bahwa uang Rp1,3 miliar, yang dalam dakwaan jaksa diperuntukkan untuk LHI, ternyata uang tersebut digunakan oleh Ahmad Fathanah (AF) untuk mengurus proyek PLTS di Kementerian Daerah Tertinggal sebesar Rp300 juta, kemudian untuk membayar uang muka pembelian Mercy S200 sebesar Rp400 juta dan membayar biaya desain interior yang dipesan AF sebesar Rp 495 juta. 

Artinya :  di persidangan  terungkap bahwa TIDAK satu rupiah pun uang yang dituduhkan KPK yang diterima oleh LHI. Jaksa KPK hanya bisa membuktikan aliran dana tersebut ke AF, tapi tidak bisa membuktikan bahwa uang itu diterima LHI. Sekalipun demikian, tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, karena kenaikan kuota impor sapi yang dijanjikan ke PT Indoguna tidak pernah terjadi. Lagi pula ini adalah bisnis antara swasta  dengan swasta. Dibuktikan tidak ada kerugian negara. Di mana kerugian negaranya ? Meskipun demikian, Majelis Hakim Tipikor, bahkan sampai tingkat kasasi, menetapkan vonis 18 tahun penjara kepada LHI karena dianggap  AKAN MENERIMA gratifikasi dalam kapasitasnya selaku penyelenggara negara.

Niat : atas vonis hakim tersebut, Prof. Bagir Manan (mantan Ketua Mahkamah Agung) menyampaikan pandangannya sebagai berikut : “Uang itu belum sampai kepada Luthfie. Jadi hanya asumsi kita saja. Kita percaya pada keterangan Fathanah bahwa uang itu untuk  dia dan Luthfie  tidak mengakui itu. Hukum tak boleh mengadili orang hanya hanya berdasarkan keterangan satu orang tanpa bukti lain, ujar Bagir Manan. Kata Bagir lagi, “Seandainya pun ada NIAT, maka NIAT itu tidak bisa untuk menghukum. Niat kita mau kawin, apa kita sudah kawin? Kan tidak. Peristiwa hukum belum terjadi,”ujarnya.

Kesimpulan : Kasus RS Sumber Waras kerugian negara Rp191 miliar, NIAT tidak ada maka ini bukan korupsi. KasusLHI –Impor Sapi kerugian negara 0 rupiah, NIAT (katanya) ada, maka inilah korupsi. Sejak kapan NIAT menjadi dasar dakwaan sedangkan kerugian negara diabaikan (tidak dipedulikan). Siapapun tidak perlu sekolah hukum yang tinggi untuk memahami fakta hukum yang berlaku sangat kontras dan zalim jauh dari keadilan yang justru hendak ditegakkan dunia hukum. Muncul pertanyaan, apakah KPK punya “NIAT” berantas korupsi atau tidak ?

Lebih Baik Kafir tapi Jujur dan tidak Korup: Saat ini dikembangkan kalimat-kalimat yang menyesatkan, misalnya : Lebih baik pemimpin kafir asal jujur dan adil tidak korup, dari pada pemimpin Muslim korup dan khianat. Atau lebih baik pemimpin kafir asal cerdas dan pekerja keras daripada pemimpin Muslim bodoh dan pemalas. Kalimat seperti itu sangat berbahaya karena mengandung unsur pendangkalan akidah penyesatan umat dan pembodohan masyarakat. Kalau kita biarkan nanti akan lahir kalimat yang lebih berbahaya : Lebih baik punya suami kafir asal setia daripada suami Muslim tapi khianat!” Ini jelas berbahaya.
 
AHOK dan KASUS REKLAMASI PANTAI
 
Berita terbaru diduga berkaitan dengan Ahok adalah penangkapan KPK terhadap Ketua Komisi D DPRD-DKI Ir. HM Sanusi yang tertangkap tangan menerima uang sogok Rp1,141 M (menggenapi uang suap sebelumnya menjadi Rp2 miliar). 
 
Pemberi suap dua orang staf perusahaan pengembang PT Podomoro Land ikut ditangkap dan dijadikan tersangka. Belakangan Arisman, Presiden Direktur Podomoro Land, otak penyuapan itu yang kabur menyerahkan diri ke KPK dan dijadikan tersangka. Banyak yang menduga di balik skandal proyek reklamasi pantai utara Jakarta dan puluau-pulau kecil ini akan menjadi pintu masuk terbongkarnya megaskandal di mana Ahok terlibat di dalamnya. Proyek ini jelas-jelas Ahok sejak awal sudah menandatangani perintah ijin pengerjaan proyek  reklamasi tertanggal 23 Desember 2014. Ahok niscaya terlibat, bahkan Ahok melakukan pelanggaran berat menandatangani surat ijin pelaksanaan proyek itu kendati DPRD sampai akhir Maret 2016 masih membahas dan tak kunjung putus.
 
Adalah Mayjen (Purn) Prijanto, mantan Wagub DKI melihat kemungkinan Ahok terlibat dengan fakta ia telah menandatangani surat keputusan memberi izin pengerjaan proyek reklamasi itu kepada PT Muara Wasesa Samudera, anak perusahaan Podomoro Group. Sejak Arisman dijadikan tersangka, Ahok kata Prijatno muncul sikapnya yang aneh kini menjadi sangat antipati kepada Podomoro Group. “Mungkin sikapnya itu berkat nasihat konsultan politiknya,” kata Priyanto. 
 
Jika dulu selalu bersama-sama dengan Podomoro, misalnya sama-sama di Polda Metro Jayanmembangun gedung parkir, begitu mesra bahkan Ahok dijuluki sebagai “Gubernurnya Podomoro” kini berbalik justru mengecam Podomoro agar memberi kesan dirinya tidak terlibat. 
 
Prijanto berharap agar Ahok dan Podomoro “bertarung” saja saling menjatuhkan : Tiji Ti Beh (Mati Siji Mati Kabeh alias sama-sama mati hancur). Ahok kini mengecam Podomoro punya hutang kepada Pemprov DKI, Podomoro ia sebut mengkhianati dirinya, seraya membela diri tak punya sangkut-paut dalam kasus suap Raperda. Tetapi akankah rakyat percaya , bahwa Ahok berseberangan dengan Podomoro? 
 
Menurut Prijanto yang disebarkan di WA, tampaknya masih ada yang disembunyikan Ahok. Ahok tidak berani bilang “Kewajiban Fasos, Fasum Podomoro atas Taman BMW ‘bodong’ atau belum selesai. Jika Ahok berani mengakui itu, itu sama artinya Ahok bunuh diri, dan  Ahok bisa dikenakan pasal pembiaran atas dugaan terjadinya kerugian negara dan ikut serta secara tidak langsung. Bagaimana tidak ? Proses hukum atas Taman BMW sedang berlangsung di PN Jakarta Utara, tapi sudah dijadikan sertifikat. Mungkin kata Prijanto pihak Podomoro juga sudah ‘capek’ dijadikan sapi perahan atas dalih CSR.
 
Dengan beredarnya skandal Podomoro ini, diprediksi sebuah lembaga survei ternama, akan menjadi titik balik hancurnya citra Ahok dalam Pilkada DKI Februari 2017. Skandal ini bisa berubah menjadi skandal Podomoro Gate yang akan menghancurkannya. Apalagi jika secara hukum bisa dibuktikan ada kesalahan Ahok dalam proyek besar reklamasi  pantai itu, dan kesalahan ini diputuskan oleh lembaga hukum berwibawa seperti KPK, jelas ini akan menjadi “The Beginning of the ending” dari Ahok. Jika ini terjadi, Ahok akan segera masuk museum. Tamat riwayatnya. 
 
Apalagi kini di sosial media beredar luas pemberitaan yang mempunyai efek opini publik yang sangat menjatuhkan Ahok, di antaranya : #tangkapAhokgubernurPodomoro kini menjadi trending topic; Berita Podomoro sebagai perusahaan yang banyak mendapat keuntungan dari reklamasi pantai. Harga sahamnya naik ketika izin reklamasi pantai dikeluarkan oleh Ahok; Copy surat ijin dari Ahok kini beredar luas menjadi bukti Ahok terlibat dan bertanggungjawab; Walhi dan Kesatuan Nelayan Tradisional kini menggugat Ahok, dianggap melanggar peraturan yang merusak lingkungan hidup. 
 
Kesatuan Nelayan yang merasa nafkahnya terancam  merupakan representasi rakyat kecil yang cepat menarik simpati publik, dan gabungan dua kekuatan ini kini melawan  Ahok, apalagi ternyata Taipan reklamasi pantai itu (Podomoro) kiini tersangka KPK; Ditambah lagi Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti menyatakan dalam kasus reklamasi ini Ahok melanggar peraturan; dan Berita selama ini Ahok sering menyebut dirinya  gubernur ‘Podomoro’ karena begitu sering ia meminta bantuan Podomoro untuk CSR (Corporate Social Responsibility) dan kedekatan Ahok dengan Podomoro ini akan terkena apa yang disebut sebagai “ Guilty by Assosciation”,  seharusnya memang sampai di sini saja riwayat Ahok yang menghebohkan Jakarta bahkan NKRI beberapa tahun terakhir ini. [ASA]
0 Komentar