Sikapi Pembakaran Balai Pengajian dan Tiang Awal Masjid di Bireun, Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum

24 Oktober 03:31 | Dilihat : 263
Sikapi Pembakaran Balai Pengajian dan Tiang Awal Masjid di Bireun, Muhammadiyah Tempuh Jalur Hukum Konferensipers di Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Senin (23/10).

Yogyakarta (SI Online) - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan kasus pembakaran Balai Pengajian dan tiang awal pembangunan Masjid At-Taqwa di Desa Soangso, Kecamatan Salamanga, Kabupaten Bireun, Aceh. 

Seperti diberitakan sebeumnya, pada Selasa malam (17/10) lalu terjadi pembakaran Balai Pengajian dan tiang awal Masjid milik warga Muhammadiyah oleh sekelompok orang tak dikenal. 

"Pihak kepolisian perlu melakukan penyelidikan dan pengusutan secara tuntas sampai menindak pelaku dan aktor intelektual sesuai hukum yang berlaku," ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Dr Busyro Muqoddas, dalam jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Senin (23/10), seperti dilansir Republika Online.

Busyro mengatakan salah satu penyebab pembakaran masjid tersebut adalah adanya fitnah bahwa Muhammadiyah di Aceh berpaham Wahabi yang tidak sesuai dengan paham Aswaja. 

"Istilah Wahabi ini sangat sensitif dan telah banyak menimbulkan konflik. Muhammadiyah tidak ada hubungannya dengan Wahabi. Pembangunan masjid tersebut berasal dari dana swadaya warga Muhammadiyah, bukan dari Wahabi," kata Busyro menegaskan.

Oleh karena itu, kata Busyro, Muhammadiyah mengimbau kepada seluruh komponen kebangsaan agar tidak mudah memfitnah dan menuduh pihak lain yang tidak sesuai dengan paham keagamaannya sebagai paham Wahabi yang dapat menyebabkan dan menjadi sumber konflik dalam masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih, Tajdid dan Tabligh, Prof Dr Yunahar Ilyas, menambahkan bahwa Muhammadiyah di seluruh nusantara ini berpaham sama. Jadi salah jika ada yang bilang Muhammadiyah di Aceh itu memiliki paham Wahabi. 

"Keputusan tentang paham agama itu satu dan telah ditetapkan saat muktamar, jadi Muhammadiyah dimana-mana itu sama," kata Yunahar.

Wakil Ketua Umum MUI Pusat itu berharap dalam beragama wajar jika terjadi perbedaan pendapat. Muhammadiyah, kata dia, berharap perbedaan pendapat itu bisa diatasi dengan cara-cara yang elegan sesuai ajaran-ajaran agama, yakni dengan cara dialog tanpa kekerasan. "Supaya Indonesia ini menjadi negara yang aman dan tidak terjadi konflik horizontal," kata Yunahar.

PP Muhammadiyah, kata Yunahar, meinta agar seluruh kekuatan Angkatan Muuda Muhammadiyah seperti KOKAM dan Tapak Suci serta warga Muhammadiyah untuk siaga menjaga dan mengamankan aset dan amal usaha Muhammadiyah di daerahnya masing-masing. 

"Karena kejadian seperti ini kalau dibiarkan sangat mengkhawatirkan. Kalau dibiarkan terus bisa menyebabkan konflik horizontal," kata Yunahar.

red: A Syakira

0 Komentar