Memilih Pemimpin dan Wakil Rakyat dalam Sistem Islam

Sabtu, 09 November 2013 - 18:25 WIB | Dilihat : 31217
Memilih Pemimpin dan Wakil Rakyat dalam Sistem Islam Sidang paripurna DPR (ilustrasi)

KH. Muhammad Al Khaththat

Sebagai agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT (QS. Al Maidah 3),  Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah dan akhlak serta urusan-urusan akhirat, tapi juga mengatur urusan-urusan dunia termasuk cara hidup bermasyarakat maupun bernegara, cara menjadi rakyat dan menjadi pemerintah. 

Hakikat Jabatan Pemerintah dan Wakil Rakyat dalam Pandangan Islam

Islam menjelaskan tentang politik pemerintahan. Islam menjadikan kekuasaan pemerintahan tertinggi harus di tangan seseorang sebagai kepala negara.  Di masa Rasulullah saw. kepala negara dijabat oleh beliau saw.  yang sekaligus sebagai Nabi penyampai Risalah. Jadi Rasulullah saw. punya fungsi Nabi dan Rasul  yang menyampaikan Risalah (tablighur Risalah) dan fungsi penguasa/kepala negara sebagai pelaksana risalah (tanfidzur risalah).  

Setelah wafatnya Rasulullah saw. tidak ada Nabi yang berfungsi membawa dan menyampaikan Risalah. Maka kedudukan beliau sebagai Nabi tidak ada pengganti. Namun kedudukan beliau sebagai penguasa atau kepala negara, ada pengganti beliau, yakni para khulafaur rasyidin dan para khalifah selanjutnya. Menurut Imam Al Mawardi dalam Al Ahkam As Sulthaniyyah tugas para penguasa atau kepala negara ini adalah  menjaga agama (hirasatuddin) dan mengurus kemaslahatan hidup rakyat (siyasatuddunya). 

Para penguasa pemegang kekuasaan dengan fungsi tersebut punya persyaratan tertentu.  Utamanya adalah dia wajib seorang muslim.  Sebab mereka adalah ulil amri (pihak yang berwenang atas urusan umat) yang wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya Allah SWT berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu... (QS. An Nisa 59).

As Shabuniy dalam Tafsir Shafwatut tafasir menjelaskan bahwa kalimat “waulil amri minkum” menunjukkan bahwa ulil amri yang wajib ditaati oleh umat Islam adalah ulil amri yang merupakan bagian dari kaum muslimin. Tidak boleh orang non muslim. Bahkan tidak hanya muslim, tapi muslim luar dalam, muslim lahir batin. Bukan muslim penampilan semata, apalagi muslim KTP. 

Orang-orang non-Muslim tidak boleh menjadi penguasa di negeri kaum muslimin memimpin kaum muslimin. Sebab orang-orang kafir tentu tidak akan taat kepada Allah dan rasul-Nya.  Sebab mereka, khususnya Yahudi dan Nasrani,  diperintah oleh Allah SWT beriman saja mereka tidak taat (QS. Al Baqarah 41). Selain itu Allah SWT telah melarang umat Islam memberi jalan kepada kaum kafir itu berkuasa atas umat beriman sebagaimana Dia SWT tidak memberi jalan mereka berkuasa atas orang-orang mukmin (QS.   An Nisa 141).

Dan Islam menjadikan kekuasaan tersebut adalah amanat menjaga agama dan mengurusi kemaslahatan umat, bukan untuk melalaikan penjagaan agama apalagi menjual agama kepada kaum kafir, dan bukan untuk menyia-nyiakan nasib umat apalagi menyerahkan umat agar dieksploitasi dan dimangsa kaum kafir.   Oleh karena itu, jabatan ulil amri harus diserahkan kepada seorang pemimpin muslim yang kuat dalam pemikiran syariahnya dan kuat dalam keteguhan jiwa menjaga diri dan umatnya dari api neraka (QS.  At Tahrim 6).  Rasulullah saw. sebagai teladan Ulil Amri digambarkan oleh Allah SWT dalam QS At Taubah 128 memiliki sikap “azizun alaihi maa anittum” (Sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian) dan “harishun alaikum” (sangat menginginkan kebaikan kalian).  AL Qurthuby dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa Rasulullah saw. itu sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian masuk ke dalam neraka dan sangat ingin kalian masuk ke dalam surga. 
 
Dan wakil rakyat dipilih untuk menjaga agar para penguasa tetap dalam track melaksanakan amanat di atas. Rasulullah saw. pernah meminta kepada kaum Anshar agar memilih 12 orang yang menjadi wakil bagi mereka untuk mengurusi urusan mereka. Para wakil rakyat wajib mengontrol penguasa (muhaasabah lil hukkam) 

Memilih Ulil Amri dan Wakil Rakyat

Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh sembarangan memilih pemimpin yang menjadi ulil amri bagi mereka. Imam Al Mawardi dalam Al Ahkam as Sulthaniyyah mensyaratkan pemilihan kepala negara atau Imam dengan dibentuknya Dewan Pemilih Imam (Ahlul Ikhtiar) yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam memilih kepala negara atau Imam.  Persyaratan dari Dewan Pemilih Imam ini meliputi : (1) bersikap adil (al’adalah) dengan segala persyaratannya, (2) berilmu (al ilmu), yakni mengetahui apa persyaratan seorang kepala negara atau imam dalam pandangan Islam,  dan (3) memiliki pendapat dan hikmah kebijaksanaan (ar ra’yu wal hikmah) sehingga bisa menentukan mana yang lebih layak sebagai Imam/Kepala negara dan lebih mengerti pengaturan urusan kemaslahatan umat.  

Oleh karena itu, menyerahkan keputusan pengangkatan kepala negara atau kepala daerah dengan pilpres dan pemilukada seperti yang berlangsung selama ini jelas tidak memenuhi tata cara memilih dalam syariat Islam.  Sebab dengan pilpres dan pemilukada yang mengikuti arahan negara-negara Barat penganut sistem demokrasi yang hanya membodohi umat Islam di negeri ini, rakyat yang tidak memenuhi syarat memilih sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al Mawardi di atas justru diberi wewenang.  Dengan pemaksaan sistem pemilu demokratis “one man one vote”  suara seorang ulama yang ahli syariah dan para profesor yang ahli tata negara disamakan dengan orang-orang yang sama sekali tidak berilmu apalagi memiliki hikmah kebijaksanaan.   Jelas pemilu pilpres dan pemilukada yang mengikuti sistem demokrasi ini bertentangan dengan prinsip syura atau permusyawaratan yang dikutip dalam sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.  

Dalam sistem syariah, setelah seorang kepala negara dipilih oleh Dewan Pemilih Imam (DPI) atau Ahlul Halli wal Aqdi (Para ulama ahli siyasah syari’iyyah yang memiliki keahlian dalam mengurai dan menyimpulkan masalah kenegaraan), maka kepala negara punya wewenang mengangkat para kepala daerah untuk memerintah atau menjadi ulil amri di daerah atau wilayah tersebut. 

Para kepala daerah ini sebagai kepanjangan kepala negara melaksanakan amanah jabatan pemerintahan seperti kepala negara, yakni menjaga agama dan memelihara urusan kemaslahatan rakyat.  Mereka wajib melayani rakyat dengan sebaik-baiknya.  Rasulullah saw. pernah berpesan kepada Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al As’ary yang beliau utus sebagai kepala daerah di Yaman agar bersikap baik dalam melakyani rakyat.  Beliau saw bersabda kepada keduanya : “Permudahkanlah urusan mereka, janganlah kalian persulit.  Gembirakanlah mereka, janganlah kalian hardik.  ” (HR. Bukhari).

Khalifah Umar bin Khaththab r.a. pernah memanggil seorang wali kota Hims di Syam (Syria) karena tidak melayani rakyat pada waktu-waktu tertentu. Ternyata walikota tersebut hanya memiliki baju sebuah untuk menerima tamu termasuk rakyatnya dan harus mencucinya pada waktu-waktu tertentu sehingga dia tidak bisa menerima tamu.  

Khalifah Umar r.a. pernah memberhentikan Saad bin Abi Waqqash r.a. dari jabatan wali atau gubernur bukan karena berkhianat tapi karena ada protes-protes dari warga masyarakat di wilayah kekuasaannya. Jadi dalam sistem pemerintahan syariah kepala daerah cukup diangkat oleh kepala negara, namun bisa diganti sewaktu-waktu bila diperlukan atau bila ada ketidakpuasan masyarakat  atas pelayanan yang diberikannya sebagai ulil amri.   

Adapun wakil rakyat dipilih dari yang terbaik di antara rakyat, yakni para ulama dan para tokoh umat yang memiliki syarat sebagai dewan pemilih di atas untuk mewakili rakyat dalam memilih penguasa. Selain itu, fungsi wakil rakyat dalam hal ini antara lain menampung keluhan masyarakat atas kebijakan kepala daerah yang kurang mewujudkan tugas pokok dan fungsi mereka yakni menjaga dan menjalankan pemerintahan dengan syariat Islam serta melayani kebutuhan masyarakat dengan baik. Juga para wakil rakyat yang duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat (majelis Ummat)  berfungsi sebagai pihak yang diajak bermusyawarah atau pihak yang diambil pendapatnya oleh kepala negara sesuai firman Allah SWT:

dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.  (QS. Ali Imran 159).

Semoga dengan pemahaman yang jernih, memasuki tahun baru 1435H kita bisa menghijrahkan sistem pemerintahan kita yang selama ini dijalankan dengan arahan demokrasi sekuler liberal Barat menuju NKRI Bersyariah sesuai arahan Allah SWT dan Rasul-Nya. Allahu Akbar!

0 Komentar