Korupsi SKK Migas

Amran Nasution

 
KARTEL DAN SUAP INDUSTRI MIGAS
 
Sudah ramai disorot berbagai permainan merugikan industri Migas kita. Tapi Presiden SBY melindunginya. Kini orang kepercayaan SBY ditangkap KPK terima suap
 

KPK telah menetapkan Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas, sebagai tersangka penerima suap yang diberikan oleh Simon Tanjaya, petinggi perusahaan jual-beli minyak Singapore, PT Kernel Oil Private Limited (KOPL).
 
 Uang suap dari Simon diantarkan oleh pelatih golf dan teman dekat Rudi Rubiandini yang bernama Deviardi alias Ardi. Sang perantara ini ditangkap KPK di rumah Rudi, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Agustus lalu. Maka selain Rubiandini, KPK menetapkan Simon dan Ardi sebagai tersangka dalam perkara ini.

Bersamaan dengan penangkapan itu, KPK menyita uang tunai dari rumah Rudi senilai 400.000 dollar AS (atau sekitar Rp 4 milyar) dan 90.000 dollar AS serta 127.000 dollar Singapura. Selain itu, di tempat sama KPK menyita sebuah sepeda motor BMW buatan Jerman. Sepeda motor itu dihadiahkan perusahaan Singapore tadi kepada sang Kepala SKK Migas itu.

Jabatan Rudi Rubiandini sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) jelas teramat penting. Bekas dosen teladan ITB Bandung inilah yang menentukan perusahaan pemenang tender untuk eksplorasi minyak di sini. Institusi ini pula yang menentukan cost recovery, biaya dan ongkos yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam melakukan eksplorasi minyak di Indonesia.
 
Setelah minyak atau gas ditemukan dalam sebuah eksplorasi yang dilakukan sebuah perusahaan minyak, pemerintah harus mengganti semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan perusahaan itu (cost recovery). Dengan kata lain, SKK Migas amat menentukan dalam urusan eksplorasi minyak di Indonesia. Tentu saja jabatan yang sangat vital ini berada di bawah koordinasi Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Jero Wacik, tokoh Partai Demokrat yang amat dekat dengan Presiden SBY. Karena itu tak aneh ada gosip bahwa ‘’uang suap’’ di sini digunakan untuk keperluan partai atau operasi politik lainnya.
 
Selama ini perusahaan minyak – kebanyakan perusahaan asing – berebutan untuk punya hubungan baik dengan para pejabat SKK Migas, terutama dengan Rudi Rubiandini. Rubiandini didekati dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan cara menyuapnya. Cukup keras terdengar bisik-bisik bahwa Rubiandini dengan koordinasi Jero Wacik menjadi salah satu sumber dana terpenting untuk ‘’Istana’’, bahkan untuk pendanaan partai yang berkuasa.
 
Kabarnya kepada penyidik KPK yang memeriksanya, Rudi telah mengaku bahwa uang yang diterimanya itu akan diserahkan kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Penyerahan ia lakukan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Jelas kalau Waryono membantah keras tuduhan itu.

Tapi KPK telah menggeledah ruangan Waryono Karno dan dari sana mereka berhasil menyita uang tunai 200.000 dollar AS (sekitar Rp 2 milyar) yang ditemukan di dalam sebuah tas hitam. Asal-usul uang itu masih diselidiki KPK. Namun, Waryono membantah uang yang ditemukan dalam penggeledahan di ruang kerjanya akan diberikan kepada Menteri ESDM Jero Wacik. ‘’Demi Allah, demi Allah, enggak mungkin itu," katanya seusai menghadiri pelantikan Pejabat Eselon I dan II di Kementerian Energi, Kamis, 15 Agustus lalu. Tapi Waryono tak bisa menjelaskan dengan meyakinkan mengapa uang kontan sebanyak itu (dan dalam bentuk dollar lagi) berada di ruangan kerjanya.
 
Dalam penggeledahan di ruangan Rudi Rubiandini di kantor SKK Migas, penyidik menemukan dan menyita uang yang lain dalam bentuk dollar Singapura senilai 60.000 dan dollar Amerika  sejumlah 2.000, dan kepingan emas seberat 180 gram. Bukan hanya itu. Penyidik juga menemukan uang dalam deposit box Rudi Rubiandini di Bank Mandiri, Jakarta, senilai total 350.000 dollar AS atau sekitar Rp 3,5 milyar.
 
UANG DOLLAR YANG TAK WAJAR
 
Bambang Widjojanto dari KPK mengatakan kepada wartawan bahwa jika di kemudian hari Rudi Rubiandini mengungkapkan keterlibatan Menteri ESDM Jero Wacik, KPK tak akan ragu-ragu menindak-lanjutinya. Jero Wacik selain Menteri ESDM, adalah tokoh penting Partai Demokrat dan orang dekat Presiden SBY.
 
Tapi selama ini berbagai bukti menunjukkan bahwa KPK hanya galak dalam kasus yang melibatkan tokoh tanpa beking  politik yang kuat. Untuk tokoh dengan beking politik kuat, terutama yang punya hubungan dengan Presiden SBY, terbukti KPK mandul karena takut. Itu layak disebut sebagai trauma Antasari Azhar.
 
Antasari adalah bekas Ketua KPK. Di masanya, Antasari berani menangkap salah satu deputi Gubernur BI Aulia Pohan yang terlibat korupsi di Bank Indonesia. Padahal seperti diketahui, Pohan adalah besan kandung Presiden SBY. Setelah Antasari memenjarakan Aulia Pohan, tiba-tiba dia ditangkap polisi dituduh mendalangi pembunuhan seorang pengusaha dengan motif cinta segitiga. Untuk itu Antasari divonis 18 tahun penjara, selain tentu saja dia dicopot dari Ketua KPK.
 
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyatakan akan memeriksa Sekretaris Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karyo, sehubungan dengan uang 200.000 dollar AS yang ditemukan di ruang kerjanya..

"Akan kita tanya, masak ada uang dollar tak wajar di tempatnya," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, 16 Agustus lalu.  Juga akan ditanyakan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang mengatakan bahwa uang 200.000 dollar AS yang ditemukan di kantor Sekretariat Jenderal ESDM adalah dana operasional kementerian itu. "Uang operasional kok dollar boss? Operasional buat apa ya? Wajarkah dollar ada di sana," kata Bambang.
 
Ketua Umum Muhammadiyah Dien Syamsuddin yang pernah terlibat menggugat pembubaran BP Migas di Mahkamah Konstitusi, mendukung pengusutan SKK Migas sampai tuntas. ‘’Kami datang ke KPK untuk memberikan dukungan memberantas korupsi di sektor Migas sampai ke akar-akarnya,’’ kata Dien.
 
Berkat gugatan Dien dan teman-temannya yang tergabung di dalam Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN), Mahkamah Konstitusi dulu membubarkan BP Migas. Tapi kemudian Presiden SBY mengeluarkan keputusan membentuk SKK Migas, yang tak lain hanya akal-akalan untuk pengganti BP Migas. Menurut Dien, praktek korupsi di sektor Migas sudah parah terutama karena tak ada sistem pengawasan yang memadai.
 
Lebih parah lagi, KPK selama ini mencurigai terjadi sistem kartel dalam industri minyak dan gas kita. Permainan kartel ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Sekarang dugaan permainan kartel itu diperkuat dengan terkuaknya dugaan suap yang melibatkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. "BPK harus melakukan audit investigasi tentang niaga penjualan minyak mentah pada era BP Migas dan SKK Migas," kata Koordinator Divisi Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, 15 Agustus lalu. Audit itu, kata Ilyas, meliputi mekanisme yang ada mulai tender, pengadaan barang, sampai penjualan migas.

Dampak permainan kartel migas jelas merugikan rakyat. Ilyas mencontohkan, bila Indonesia mengimpor minyak, harga yang dikenakan tinggi. Sebaliknya, bila Indonesia mengekspor minyak ke luar negeri maka harga jual minyak itu rendah, di bawah rata-rata harga pasar. "Dalam studi kami memang di situ ada yang disebut kartel," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Kartel ini tampaknya mulai terganggu dengan penangkapan Rudi Rubiandini oleh KPK.

 

Baca Juga

Komentar

Belum ada komentar
Nama

Email


security image
Kode
Komentar