Hukum Syariah tentang Santet Perlu Masuk KUHP

Baru-baru ini ramai diperdebatkan tentang pasal Santet dalam RUU-KUHP. Yang setuju menyebut santet adalah realitas kejahatan yang meresahkan masyarakat yang harus diatasi dengan hukum. Sebaliknya yang tidak setuju menyebut  santet adalah takhayul yang tidak ada realitasnya, sehingga tidak perlu diatur dalam RUU KUHP. Ada juga yang menyebut santet adalah budaya yang harus dilestarikan. Jadi jangan dilarang dengan KUHP.  

Pasal RUU KUHP yang dihebohkan itu adalah: Pasal 293 RUU KUHP ayat (1) yang berbunyi  “Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Kata kawan saya yang pengacara,  pasal di atas sebenarnya sudah jelas bahwa siapa saja yang mengaku-aku punya ilmu ghaib yang bisa mencelakakan atau mematikan orang sebagaimana tersebut di atas, dia sudah cukup terbukti melanggar  pasal tersebut. Jadi yang dibuktikan bukan efek penyakit atau kematiannya apakah dari santet atau tidak, tapi yang dibuktikan adalah apakah ada barang bukti atau ada saksi yang melihat yang bersangkutan telah mengaku atau melakukan sesuatu seperti dalam ayat di atas.  Baik dia benar-benar menyantet atau tidak. Jadi pasal di atas sangat mudah pembuktiannya.

Adapun kalangan yang menolak pasal santet masuk KUHP kerap menyebut bahwa kalau A menuduh B menyantet dirinya, maka itu tidak bisa dibuktikan. Sehingga adanya pasal KUHP akan sia-sia. Oleh karena itu, dibiarkan saja. Namun cara berfikir ini berarti akan membiarkan adanya santet di masyarakat yang meresahkan. Juga adanya kasus-kasus main hakim sendiri oleh masyarakat yang sudah tidak tahan dengan beredarnya gosip-gosip  bahwa si fulan tukang santet yang telah membunuh banyak orang dengan santetnya. Artinya KUHP tidak tahu caranya mengatasi bahaya santet di masyarakat. Jika demikian, maka  KUHP adalah hukum yang tidak tahu mengatasi masalah atau bahasa Arabnya “Hukuml Jahliyyah” (lihat QS.Al Maidah 50).  

Menurutt hukum pidana Islam yang merupakan hukum Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan YME, sihir adalah perkara yang dilarang. Dalam QS. Al Baqarah 102, Allah mengistilahkan penggunaan sihir sebagai perbuatan kafir dan sihir adalah ajaran syetan. Artinya, sihir masuk kategori perbuatan kriminal (jarimah) maka harus dicegah dengan hukuman (uqubat).  

Di dalam kitab Al Umm Juz I/256, Imam As Syafi’i meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin al Khaththab r.a. memerintahkan pejabatnya menghukum mati para tukang sihir dan tercatat pejabat pemerintah  waktu itu mengeksekusi tiga orang tukang sihir.  
 
Menurut Imam As Syafi’i, jika diajukan ke mahkamah, maka hakim harus meminta tukang sihir menggambarkan sihirnya. Jika sihirnya berupa kata-kata yang jelas-jelas  kufur, maka tukang sihir itu diminta bertobat. Bila tidak mau bertobat, dia dihukum mati dan hartanya disita negara. Kalau mantra-mantra tukang sihir tidak menunjukkan kekufuran  dan tidak mencelakakan orang, maka dia dilarang saja tapi tidak dihukum. Jika dia mengulangi mantra sihir itu,  maka dia dihukum ta’zir, berupa hukum cambuk, penjara, atau kerja paksa. Jika dia tahu bahwa sihirnya membahayakan orang walau tidak sampai mematikan, maka dia dihukum ta’zir. Namun jika dia mengerjakan sihir yang mematikan sasaran dan dia memang sengaja  menyihirnya hingga mati, maka penyihir itu dihukum mati sebagai qishash.   Kecuali jika wali korban memilih memaafkannya dengan mengambil diyat atau ganti rugi senilai 1000 dinar atau 2,4 miliar rupiah. Jika dia mengaku salah sasaran, maka dia wajib bayar diayat dan tidak diqishash. Kalau dia mengaku memang menyihirnya tapi sihirnya  hanya menimbulkan penyakit, tidak mematikan, maka ahli waris korban harus bersumpah bahwa mayyit meninggal karena terkena sihirnya dan ahli waris berhak dapat diyat, bukan qishash.  

Menurut Al Mawardi dalam Al Hawi al Kabir Juz 13/97-98, seorang yang dituduh tukang sebagai sihir tidak boleh dihakimi massa. Dia diajukan ke pengadilan dan akan ditanya oleh hakim apakah benar yang didakwakan?.Jika dia menolak, maka dia diminta bersumpah bahwa dia bukan tukang sihir dan tidak menyihir. Maka dia akan dibebaskan dari tuduhan setelah bersumpah.

Jelas hukum syariat Islam sebagai hukum Allah Yang Maha Kuasa sangat bisa mengatasi kejahatan santet, sihir, teluh, atau apapun namanya untuk melindungi keselamatan jiwa  dan menjaga ketertiban masyarakat. Ini perlu masuk KUHP. Lebih perlu lagi, seluruh pasal dalam RUU KUHP distandarisasi oleh para ulama ahli syariah dengan hukum syariat Allah yang Maha Tahu cara mengatasi seluruh masalah manusia. Kesanalah para anggota DPR belajar, bukan studi banding ke Eropa. Wallahua’lam!

 

Komentar

Belum ada komentar
Nama

Email


security image
Kode
Komentar