Mengapa NU Akhirnya Mendirikan Partai?

Nahdhatul Ulama mendirikan partai politik setelah kecewa kader NU tak ada yang masuk dalam Kabinet Reformasi Pembangunan dengan presidennya, BJ Habibie.

Sejak menyatakan diri kembali kepaada Khittah NU 1926 yang digulirkan dalam Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo, Nahdhatul Ulama nyaris -secara struktural- tidak berpolitik lagi. Kekuatan NU terdiaspora ke berbagai partai politik yang ada. Lantas mengapa begitu reformasi bergulir NU kemudian mendirikan partai?. Apakah tidak menyalahi Khittah 1926?.

Dewan Musytasyar PBNU, KH Ma'ruf Amin, punya cerita tersendiri terkait latar belakang pendirian partai oleh PBNU. Kiai Ma'ruf, yang kini juga menjabat sebagai Ketua Harian MUI Pusat, menceritakannya dalam buku biografi yang baru saja diluncurkannya, "70 Tahun Dr KH Ma'ruf Amin; Pengabdian Tiada Henti kepada Agama, Bangsa dan Negara". Berikut kutipan selengkapnya:
      
Presiden Soeharto mundur, 21 Mei 1998, pagi. Wakil Presiden, BJ Habibie langsung dilantik  sebagai Presiden. Kiai  Ma’ruf Amin, saat itu bertindak sebagai Koordinator Harian (Kohar) PBNU. Ketua Umum PBNU, KH Abdurrahman Wahid tengah dirawat akibat terkena stroke sejak Januari 1998. Akibatnya tidak banyak lagi tampil di depan publik. Rais Aam PBNU, KH Ilyas Ruchiyat, lebih banyak di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Wakil Rais Aam, KH Sahal Mahfud, lebih banyak di Pesantern Kajen, Pati, Jawa Tengah. Sedangkan Kiai Ma’ruf memang berdomisili di Jakarta.

Kiai Ma’ruf mendapat tugas dari PBNU untuk bertemu Jenderal Wiranto, yang saat itu memegang posisi strategis, sebagai Panglima ABRI dan penerima mandat dari Presiden Soeharto untuk pemulihan keadaan. Sebagian kalangan memandang mandat itu mirip Supersemar yang diberikan Presiden Soekarno pada Letjen Soeharto tahun 1966. Tak mudah bagi Kyai Ma’ruf menemui Jenderal Wiranto ketika itu. Pengamanan superketat. Banyak tank bersiaga di jalan protokol Jakarta. Situasi menegangkan.

Wiranto diagendakan bertemu Presiden baru, BJ Habibie pada pukul 17.00 sore, 21 Mei  1998 itu untuk membicarakan susunan kabinet baru. Sebelum Wiranto bertemu dengan BJ Habibie, Kyai Ma’ruf menemui Wiranto di kantornya, siang hari. Kiai Ma’ruf melakukan negosiasi politik agar NU diajak berpartisipasi dalam pemerintahan. Perlu  dipertimbangkan masuknya kader NU dalam Kabinet. Singkat cerita, ketika kabinet diumumkan tak ada menteri yang menjadi representasi politik NU.

Kiai Ma’ruf kecewa. NU yang jumlah warganya besar tapi tidak diperhitungkan oleh  pemerintahan BJ Habibie. Kabinet pada saat itu lebih banyak dari lingkaran ICMI. Maka Kiai Ma’ruf menggelar rapat PBNU yang dihadiri oleh para tokoh NU daerah, di Hotel Alia, Jakarta. Dalam rapat tersebut para kyai yang hadir juga kecewa. Karena NU tidak diperhitungkan dalam power sharing di pemerintahan. Kiai Ma’ruf pun langsung menyampaikan usulan. “Karena kita  tidak direken (diperhitungkan) kita bikin partai saja.” Usulan itu mengagetkan. Karena selama  ini sejak kembali ke khittah NU 1926 pada Muktamar 1984, partai politik menjadi barang tabu di NU.

Terjadilah perdebatan. Apakah NU akan menjadi partai atau membuat partai. Kyai Ma’ruf memilih posisi, NU harus membuat partai. Kiai Ma’ruf kembali mengungkapkan pemahamannya tentang khittah NU. Khittah dikatakan sebagi cara berfikir, cara bersikap dan cara bertindak. Politik, kata Kiai Ma’ruf adalah bagian dari khittah. Pada situasi tertentu tidak berpolitik bisa menjadi bagian dari Khittah. Khittah bukan berarti haram berpolitik, juga tidak berarti wajib berpolitik. Momentum awal reformasi itu, kata Kiai Ma’ruf kondisinya mengharuskan NU berpolitik, dengan membentuk partai politik. Akhirnya peserta rapat bersepakat, NU membentuk partai. Sehingga NU memiliki bargaining politik.

Mekanismenya, NU membentuk  tim, dan kemudian tim inilah yang membuat partai. Karena apabila NU membentuk partai langsung, akan jadi masalah. Bagaimana hubungan NU dan partai politik ini? Kiai Ma’ruf menawarkan hubungan tidak struktual. Karena NU tidak diperbolehkan memiliki hubungan apapun dengan partai politik secara struktual. Akhirnya dirumuskan hubungannya bersifat historis, aspiratif, dan kultural.

Setelah  rapat, Kiai Ma’ruf menemui Gus Dur di Ciganjur. Keduanya sudah lama akrab meski belakangan dipersepsi menganut kecenderungan pemikiran keagamaan berbeda. Apalagi Kiai Ma’ruf alumni Tebu Ireng. Pesanteren bentukan kakek Gus Dur. Gus Dur sebelumnya sering bertamu di rumah Kiai Ma’ruf di Koja, Jakarta Utara ngobrol sampai dini hari, bahkan bermalam dan pulang setelah subuh. Gus Dur awalnya tidak setuju dengan gagasan awalan pendirian partai yang disampaikan Kiai Ma’ruf karena NU sudah khittah. Setelah ada sedikit diskusi dan perdebatan, akhirnya Gus Dur setuju. Dengan mengatakan urusan politik diserahkan Kiai Ma’ruf sedangkan urusan kultural NU dipegang oleh Gus Dur.

Rapat Harian Syuriyah  dan Tanfidziyah PBNU, 3 Juni 1998 memutuskan membentuk Tim Lima yang diketuai oleh  Kiai Ma’ruf. Anggotanya  KH. M Dawam Anwar (Khatib Aam PBNU), KH. Dr. Said Aqil Siradj (Wakil Kitab Aam PBNU), M. Rozy Munir (Ketua PBNU) dan Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU). Selain dinamika di PBNU, terjadi pula dinamika di level masyarakat NU yang juga mewancanakan pendirikan partai. Tokoh utama poros masyarakat NU itu adalah KH. Cholil  Bisri (Rembang), KH Yusuf Muhammad (Gus Yus, Jember) dan Matori Abdul Djalil.

Diawali istighosah di Surabaya, 30 Mei 1998. Para kyai di Kantor PWNU Jawa Timur mendesak Kyai Cholil untuk membidani  pendirian pendirian partai, karena dipandang paling berpengalaman, sebagai mantan anggota DPR dan PPP. Kiai Cholil keberatan karena lebih memilih aktif di pesantren dan tak  mau lagi beraktivitas politik. Karena desakan berkelanjutan pada 6 Juni 1998 Kiai Cholil mengundang 20 kiai ke rumahnya di Rembang untuk membicarkan partai. Yang datang lebih dari 200 kyai. Dalam pertemuan dibentuk Tim Lajnah terdiri 11 orang yang diketuai Kyai Cholil dan Sekretaris Gus Yus. Dibentuk pula Tim Asistensi Lajnah terdiri 14 orang yang diketuai Matori Abdul Djalil.

Terbentuknya  dua  tim itu dikhawatirkan akan memunculkan sejumlah partai dari rahim NU. Hal itu justru dinilai tidak strategis bagi posisi tawar warga NU. Tim Lajnah kemudian dimerger dalam tim bentukan PBNU dengan memasukan Kiai Cholil dan Gus Yus dalam Tim PBNU. Tim PBNU dibantu Tim Asistensi NU yang diketuai Arifin Junaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota Muhyiddin Arubusman, M. Fachri Thaha Ma’ruf, Abdul Aziz, MA, Andi Muawiyah Ramli, Nasihin Hasan, Lukman Lakim Saifudin (Politisi PPP), Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar.

Mereka kemudian mengadakan pertemuan di Bandung dengan mengundang seluruh PWNU se-Indonesia yang dihadiri 27 perwakilan pada 4 Juli 1998. Gus Dur sempat komplain kepada Kiai Ma’ruf mengapa PWNU juga diundang? Karena tak mau banyak berdebat, Kyai Ma’ruf menjawab singkat, ”sudah nanggung”. Gus Dur pun diam. Debat kemudian berlanjut tentang  siapa ketua umum partai. Gus Dur menghendaki Matori. Gus Dur bersikeras kalau Matori tidak  menjadi Ketua Umum, Gus Dur akan mendirikan partai sendiri, dengan Ketua Umum  Matori.

Dari pada lahir kedua partai, tidak kompak, Kiai Ma’ruf dan beberapa Kiai lain pun setuju Matori  menjadi  ketua  umum. Gus Dur kemudain minta Kyai Ma’ruf sebagai Ketua Dewan Syuro. Partai itu bernama PKB. Dideklarasikan 23 Juli 1998 di halaman rumah Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan dengan lima deklarator: KH. Munasir Ali (Mojokerto), KH. Ilyas Ruchiyat (Cipasung), Gus Dur, KH. A. Musthofa Bisri (Rembang) dan KH Muhith Muzadi (Jember).

red: shodiq ramadhan

 

Komentar

Belum ada komentar
Nama

Email


security image
Kode
Komentar