Partai Islam : Antara Slogan dan Kenyataan

Achmad P Nugroho
Sekretaris Direktur LAPMI HMI Cabang Depok
Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta

Perhelatan Pemilu 2014, kini sudah di depan mata. Berbagai partai peserta pun berlomba-lomba dalam menebar pesona dan meraih simpati massa. Tak jarang di antaranya, memakai jargon politik bernada restorasi, bersih peduli, pejuang nurani, dan berbagai macam embel-embel kampanye yang terkadang memikat hati. Bahkan mungkin jargon tersebut menjadikan salah satu dari kita, mengamanahkan pilihan pribadi kepada partai yang dianggap membawa slogan paling ciamik.

Dalam Pemilu 2014, terdapat sebelas partai (plus PBB) yang akan bertarung memperjuangkan amanah ummat. Dari sebelas partai tersebut, ada lima partai (PPP, PKS, PBB, PAN, PKB) yang memiliki hubungan kuat emosional dengan Ummat Islam. Akan tetapi, sejatinya ada tiga partai (PPP, PKS, PBB) dengan jelas melabelkan ideologi Islam dalam perjuangannya. Sementara dua partai lainnya, hanya sekadar mempunyai basis massa yang berawal dari ormas Islam besar (NU dan Muhammadiyah).

Hadirnya partai Islam dalam ranah perpolitikan Indonesia, sudah ada sejak awal pergerakan bangsa. Tahun 1905, SDI (Syarikat Dagang Islam) sebuah organisasi yang menjembatani berkumpulnya para saudagar Islam se- Indonesia berdiri. Organisasi ini di kemudian hari, bertransformasi menjadi Syarikat Islam (SI) yang menghasilkan elit politik Islam terkemuka seperti HOS Cokroaminoto, Abdul Muis, dan Haji Agus Salim. Gagasan yang dibawa ketika itu adalah sosialisme Islam sebagai bentuk antitesa dari Imperialisme Kapitalis Belanda.

Sosialisme Islam yang dirumuskan oleh HOS Cokroaminoto, terbukti mumpuni meraih simpati ummat yang muak terhadap pemerintahan imperalisme Belanda. Dalam waktu singkat, Syarikat Islam berhasil menjadi gerakan politik terbesar ketika itu. Meskipun pada akhirnya Sosialisme Islam ternyata ditunggangi serta diselewengkan oleh kelompok Komunis dalam meraih massa, yang akhirnya membelah SI menjadi Merah (Komunis) dan Putih (Islam).

Di era kemerdekaan, kita mengenal Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai kekuatan politik Islam di Indonesia. Masyumi; yang sebelumnya MIAI (Majelis Islam ‘Ala Indonesia) di zaman Jepang, adalah gabungan representasi politik ummat ketika itu. Masyumi mampu menghadirkan representasi aspirasi ummat dari kaum tradisionalis (NU, PUI,NW,Perti) dan modernis (Muhammadiyah, SI, Persis) menjadi sebuah kekuatan politik yang disegani sekaligus ditakuti. Masyumi melalui tokoh-tokohnya seperti M.Roem, Syafrudin Prawiranegara dan Mohammad Natsir, kerapkali memberi warna dalam perjalanan konstelasi perpolitikan yang ketika itu didominasi oleh kekuatan Nasionalis (Bung Karno dan PNI) serta Sosialis-Marxis (Sjahrir,PSI dan Amir Syarifuddin,PKI). Bahkan dua nama tokoh terakhir, berhasil menduduki posisi srategis dalam memperjuangkan amanah ummat. Syafrudin pernah menjadi Presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) yang berpusat di Bukittinggi, sementara Natsir pernah diamanahkan sebagai pemimpin kabinet (baca: Perdana Menteri) di masa pemerintahan Soekarno.

Akan tetapi, geliat politik Masyumi seolah layu sebelum berkembang dalam menghadapi pemilu pertama yang terselenggara di tahun 1955. Berbagai tuduhan isu menerpa kekuatan sentral politik Islam ini, mulai dari dukungan kepada NII pimpinan Kartosuwirjo yang notabene adalah seorang SI, pemberontakan PRRI-Permesta, serta tuduhan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Klimaksnya adalah friksi antara kaum tradisionalis yang dipimpin oleh NU dengan kaum modernis, menyebabkan NU berserta kelompok tradisionalis lainnya keluar dari Masyumi. Akibatnya Masyumi melemah dan hanya meraih posisi kedua dalam perolehan suara Pemilu 1955. Tak berapa lama kemudian, Masyumi (yang dengan tegas melawan hegemoni infiltrasi komunime ketika itu) dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap anti-revolusioner. Para tokohnya seperti Natsir, dijadikan tahanan politik.

Dalam rezim pemerintahan Orde Baru, kekuatan politik Islam ‘dipaksakan’ dalam sebuah wadah yang bernama PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Partai tersebut ‘dibentuk’ atas dasar fusi beberapa partai Islam yang telah ada ketika itu (Parmusi, Perti, NU, PSII), bersamaan dengan fusi partai Nasionalis,Sosialis, dan Kristen menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Pada masa ini pula, di berlakukan asas tunggal Pancasila yang juga diterapkan pada partai Islam serta ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Persis. Akibatnya kekuatan ideologis Islam seringkali dibungkam, seiring dengan tindakan represif rezim terhadap pihak-pihak yang menentang kebijakannya.

Pasca reformasi, kekuatan politik Islam terseruak bagai cendawan di waktu hujan. Hal ini tampak dalam pemilu 1999 yang diikuti 48 partai, notabene setengahnya diikuti oleh partai berideologi maupun berbasis Islam. Akan tetapi dari puluhan partai Islam tersebut, tak sampai setengahnya menduduki parlemen. Begitupula dengan Pemilu 2004 dan 2009, dimana hanya beberapa Partai Islam yang lolos Parliamentary Treshhold (PT). Bahkan dalam pemilu terakhir, hanya ada dua partai berideologi Islam yang mampu menempatkan wakilnya di parlemen.

Antara Slogan dan Kenyataan

Realita yang terjadi pada partai Islam sungguh amat memprihatinkan. Bahkan dalam beberapa survey, partai Islam diperkirakan akan hilang seiring perkembangan zaman. Ketidakmampuan partai Islam menangkap cepat aspirasi ummat, disinyalir menjadi salah satu titik kemunduran partai Islam pada Pemilu ke depan. Partai Islam dipandang hanya menampilkan jargon dan slogan, tanpa implementasi ideologi perjuangan.

Sebut saja PPP yang menempatkan diri sebagai rumah besar ummat Islam. Slogan ini diharapkan dapat menampung aspirasi seluruh ummat Islam ke dalam partai berlambang Ka’bah tersebut. PPP mungkin saja terinspirasi pada Masyumi, yang pernah menjadi kekuatan sentral politik Islam di Indonesia. Namun, dalam penerapannya PPP bisa jadi salah langkah. Hal ini tampak dalam usaha PPP yang sekadar mengakomodir kekuatan politik Islam, tanpa melakukan persuasi presepsi ideologi terhadap ormas Islam di Indonesia. Bahkan terdengar kabar, PPP juga akan mengakomodir kelompok yang difatwakan sesat oleh MUI seperti NII, LDII dan Ahmadiyah. Jika benar, tentu sikap tersebut jusru melukai ummat Islam itu sendiri.

Begitupula dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera), yang terinspirasi dari pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Partai ini merupakan transformasi dari PK (Partai Keadilan), pada awalnya menempatkan dirinya sebagai Partai Islam yang bersih dan peduli. Bahkan dalam pemilu 2009, partai ini menyematkan slogan professional sebagai penguat jatidiri intitusi politik tersebut. Secara sekilas, partai ini memang berhasil merealisasikan posisinya sesuai slogan yang dibawakan. Namun, bila dicermati secara seksama, realisasi tersebut hanyalah sebatas ditataran grash root kader partai tersebut. Perilaku beberapa elit partai ini, justru memposisikan berlawanan dengan ideologi yang diperjuangkan. Sikap hedonis dan pragmatis, kerapkali mewarnai kebijakan politik yang diputuskan oleh partai berlambang bulan sabit kembar ini. Kondisi itu dapat kita temui dalam berbagai peristiwa, dimana klimaksnya adalah pemeriksaan beberapa tokoh sentral partai oleh KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Hal serupa mungkin jua dapat kita temukan di PBB (Partai Bulan Bintang). Sejak awal berdirinya, PBB bertujuan menegakkan implementasi syariat Islam, yang sempat terhapus dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan PBB hampir serupa dengan Masyumi, yang diakui oleh para pendiri PBB sebagai inspirasi pendirian partai ini. Akan tetapi pada kenyataannya, PBB terkesan melempem dalam mewarnai konstelasi politik nasional. Hal ini bisa saja, karena sebagian besar kader partai tersebut masih beromantika pada masa lalu, dimana Masyumi pernah berjaya. Keikutsertaan PBB dalam pemilu ke depan, bisa jadi menambah motivasi partai Islam lainnya dalam memperjuangkan ideologi Islam di masa mendatang.

Menilik kondisi tersebut, partai Islam harus segera berbenah dan mengembalikan khittahnya sebagai penyalur aspirasi ummat. Secara umum, kekuatan politik Islam memang tidak bisa serta merta disatukan dalam sebuah wadah kepartaian. Adanya goresan luka dimasa lalu antara kaum tradisionalis dan modernis, bisa jadi salah satu alasan yang mendasari presepsi tersebut. Namun, kekuatan politik Islam dapat disatukan dalam sebuah kesamaan garis perjuangan. Belajar dari Mesir, dimana terdapat beberapa partai Islam yang mewakili identitas gerakan seperti Ikhwan, Salafi, Jamaah Islamiyah dan Kelompok moderat Islam. Pada implementasinya, seluruh partai Islam ini bersatu padu, saling menguatkan dalam dinamika politik negara piramida tersebut.

Partai Islam harus mampu menempatkan posisinya sebagai pengontrol kebijakan pemerintah yang terbukti dzalim terhadap ummat. Partai Islam juga wajib mengadvokasi kepentingan ummat, terutama dalam hal permasalahan keadilan dan kesejahteraan. Sudah seharusnya Partai Islam tak hanya mampu menelurkan jargon serta slogan, melainkan juga mengimplementasikannya dalam sebuah tindakan. Dengan demikian, tidak mustahil bila Partai Islam akan meraih kepercayaan dari ummat yang signifikan, sebagai bentuk keikutsertaan ummat dalam mewujudkan ideologi perjuangan; menjadikan Islam rahmatan lil ‘alamin.

 

Komentar

Belum ada komentar
Nama

Email


security image
Kode
Komentar